Pembentukan BNNK Medan Harus Mampu Tangani Peredaran Narkoba

Pembentukan BNNK Medan Harus Mampu Tangani Peredaran Narkoba

  • Bagikan
H.T Bahrumsyah SH MH. Waspada/Ist
H.T Bahrumsyah SH MH. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang ingin membentuk Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Medan guna memberantas peredaran narkoba di Kota Medan, mendapat tanggapan dari DPRD Medan. Pimpinan DPRD Kota Medan, H.T Bahrumsyah SH MH (foto) menilai, pembentukan sebuah wadah seperti BNNK yang akan fokus menangani Narkoba di Kota Medan memang penting, mengingat tingginya eskalasi pecandu narkoba di Kota Medan.

Namun Bahrum mengingatkan, bahwa yang perlu menjadi perhatian bersama bukan hanya sekadar wadah, melainkan penguatan edukasi kepada masyarakat yang bekerjasama dengan tokoh-tokoh agama dan para pemuda dengan menonjolkan kegiatan positif dalam keseharian.

“Walaupun pembentukan BNNK Medan ini dibutuhkan, tapi saya lebih cenderung memperkuat edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba itu sendiri,” ucap Bahrum, Kamis (21/10).

Dikatakan Bahrum, dalam penegakan hukum, Kota Medan sebenarnya tidak kekurangan perangkat. Dari sisi aparat kepikiran saja, Kota Medan memiliki 2 Polres, yakni Polrestabes Medan dan Polres Pelabuhan Belawan yang turut dibantu polsek-polseknya.

“Kurang apa kepolisian di Kota Medan ini? Kita punya lengkap, tapi masyarakat butuh dibere edukais yang lebih dan kegiatan positif yang lebih banyak,” ujarnya.

Bahrum pun meminta, agar APBD Kota Medan bisa dimaksimalkan dalam memberikan nilai positif dengan membuat kegiatan-kegiatan pembinaan. Sebagai contoh, Pemko Medan dapat memfungsikan Dana Kelurahan untuk kegiatan pembinaan kepada pemuda yang berfungsi untuk membuat pelatihan-pelatihan yang sifatnya meningkatkan soft skill.

“Dana Kelurahan ini bisa digunakan untuk pemberdayaan, bukan terhadap emak-emak saja, tapi ke anak muda yang rentan terdampak penyalahgunaan narkoba. Di Pemko Medan banyak dana yang tak tepat guna, apa yang gak ada di sana. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, semua ada anggarannya,” ujarnya.

Ketua DPD PAN Kota Medan ini menambahkan, ada cukup banyak lembaga-lembaga yang terbentuk di Kota Medan dan fokus untuk menangani penyalahgunaan narkoba, tetapi tidak mengurangi peredaran barang haram tersebut. Dengan kata lain, berdirinya lembaga tidak serta merta membuat pengguna narkoba menjadi berkurang.

“Yang belum terjerumus dicegah, yang sudah diobati, dan yang sudah diobati di rehab. Terus setelah direhab mau bagaimana? Saya melihat orang yang pernah menggunakan narkoba di cap sebagai pelaku, padahal dia juga korban yang patut diberi advokasi dan perhatian lebih, karena selama ini orang yang sudah kena narkoba dijadikan momok menakutkan bagi sebahagian orang,” katanya.

Menurut Bahrum, minimnya kesuksesan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Medan bukan didasari ada atau tidaknya lembaga vertikal yang fokus memberantas peredaran barang haram, seperti wacana pembentukan BNNK Medan.

Lebih dari itu, juga dikarenakan belum terbangunnya sebuah kebersamaan di dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Medan untuk memberantas peredaran narkoba. Padahal, setiap institusi yang ada mempunyai program-program pemberdayaan masyarakat yang bisa dikolaborasikan dengan program pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

“Kalau Forkopimda mau, selesai semua (peredaran narkoba) ini. Karena itu-itu juga orangnya (dalangnya), kenapa bisa merajalela. Contoh di Belawan, kenapa bisa merajalalela? Aparat keamanannya saja mungkin separuh dari jumlah penduduk. Marinir satu bataliyon, kemudian ada Koterem, kemudian ada Angkatan Laut di luar Marinir, kemudian ada Polresta Belawan. Kenapa bisa ada di tengah-tengah itu semua? Ternyata ada pihak yang belum ikut bersama-sama membantu (pemberantasan narkoba,” tuturnya.

Wakil Ketua DPRD Medan itu berkeyakinan, jika ada kebersamaan dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, maka masalah narkoba nisa diselesaikan sesegera mungkin. Tak ubahnya lokasi perjudian, tumbuh subur di tengah kepungan aparat penegak hukum di Belawan.

“Apakah kurang personil, bukan, malah lebih personilnya. Tapi adanya sebuah kebersamaan yang harus dilakukan dalam menumpas itu semua. Jadi bukan persoalan memperbanyak lembaganya,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut Bahrum, pihaknya di DPRD Medan mendorong Pemko Medan melalui OPD-OPD nya agar lebih aktif membuat kegiatan yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Ditambah lagi, setiap kelurahan punya dana pemberdayaan.

“Dari Rp1,7 miliar dana yang digelontorkan, 60 persennya untuk pemberdayaan. Apa yang dibuat? Kalau semua kelurahan membuat pemberdayaan anak-anak muda yang rentan terhadap narkoba, clear itu. Masyarakat juga harus peduli dalam memberantas narkoba, jangan diam ketika ada melihat peredaran narkoba di sekitar kita,” pungkasnya. (h01)

  • Bagikan