MEDAN (Waspada): Sesama anggota DPRD Kota Medan dalam setiap melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) harus lebih selektif. Melakukan kajian yang matang dan tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat dengan azas kepatutan dan terhindar Perda asal jadi.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan Robi Barus SE saat penyampaian Pandangan Fraksinya terhadap penjelasan pengusul atas Ranperda Kota Medan tentang tata cara penuyusunan program pembentukan peraturan daerah dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (13/5).
Untuk itu, dilanjutkan Robi, sesuai aturan tata tertib DPRD Kota Medan tersebut, maka fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan dengan tetap mengharapkan arah pengaturan Ranperda tata cara penyusunan program pembentukan peraturan benar-benar berdasarkan asas kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, efektif dan efisien.
Ranperda tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah ini dijadikan sebagai landasan hukum dalam memberikan pedoman mengenai tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah Kota Medan ke depan. Sehingga dalam setiap pembentukan peraturan daerah yang akan dilakukan kedepan benar-benar didasarkan atas pertimbangan skala prioritas dan memiliki daya guna dan hasil guna ditengah masyarakat.
Selanjutnya, Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar badan pembentukan peraturan daerah DPRD Medan melakukan pembahasan secara teknis terhadap unsur, muatan/substansi Ranperda tentang tata cara penyusunan program pembentukan peraturan daerah ini dengan mengikutsertakan stakeholder terkait dan warga masyarakat Kota Medan.
Sementara Fraksi PKS DPRD Kota Medan mengapresiasi usul atau inisiatif anggota DPRD Medan terkait Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, karena menilai hal ini sebagai bentuk kepedulian Dewan sebagai penyambung lidah rakyat.
“Berkenaan dengan usul atau inisiatif rekan-rekan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Ranperda ini, Fraksi PKS sangat mengapresiasi. Kami menilai hal ini sebagai bentuk kepedulian Dewan sebagai penyambung lidah rakyat, ” jelas juru bicara Fraksi PKS DPRD Medan, Bukhari, SE.
Untuk itu, setiap daerah memiliki karakter yang berbeda, maka diperlukan Perda untuk menjadi payung hukum yang spesifik di masing-masing daerah.
“Fraksi PKS berharap Ranperda ini dapat memperhatikan kultur masyarakat dan entitas daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat, tantangan pada era otonomi, dan globalisasi, serta terciptanya good local governance sebagai dari pembangunan daerah yang berkesinambungan,” terangnya.
Fraksi PKS berharap Ranperda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat menerapkan asas hukum Lex Superior derograt Lex inferiori bahwa Perda tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Perda ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dalam hal ini UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga SE selaku pimpinan rapat didampingi Wakil Ketua DPRD Medan T Bahrumsyah menskor rapat hingga sampai agenda berikutnya. (h01)
Teks
Rapat paripurna Ranperda Kota Medan tentang tata cara penuyusunan program pembentukan peraturan daerah dalam rapat paripurna di gedung dewan, Senin (13/5). Waspada/yuni naibaho
