MEDAN (Waspada): Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Kota Medan, menyoroti atribut Paskibraka perempuan beragama Islam yang harus melepaskan jilbabnya, saat dikukuhkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sebanyak 18 perwakilan Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab, semuanya harus mencopot penutup kepala tersebut karena aturan yang dikenakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Tindakan ini, dinilai merendahkan norma-norma keagamaan dan keberagaman serta merusak toleransi beragama.Terlebih lagi, tindakan tersebut tidak mencerminkan kebhinekaan bangsa.
“Tindakan tersebut, hemat saya jelas merusak keberagaman dan toleransi hidup antar umat beragama. Padahal sejatinya garis toleransi beragama cukup jelas yaitu lakumdinukum waliyadin (bagimu agamu, bagiku agamaku),” kata Koordinator Bidang Hukum dan HAM PD Muhammadiyah Kota Medan, Eka Putra Zakran SH MH, Kamis (15/8).
Menurut dia, perhelatan peringatan HUT ke 79 RI di IKN, tentu akan sangat menarik perhatian, apalagi terpilihnya para Paskibraka, merupakan kebanggaan bagi siswa maupun orangtuanya, karena bisa ikut langsung merayakannya.
“Akan tetapi sangat disesalkan dan menjadi tidak menarik lagi akibat adanya tindakan merendahkan norma agama yaitu tindakan pencopotan jilbab atau penutup kepala, terhadap sejumlah anggota Paskibraka saat sampai di IKN, yang kabarnya pencopotan jilbab tersebut atas arahan atau perintah BPIP,” ujarnya.
Semestinya, kata dia, peristiwa atau tindakan pencopotan jilbab terhadap pasukan Paskibraka tidak perlu harus terjadi.
“Mengapa demikian? Karena jilbab bagi wanita muslim ada penutup aurat, sebab itu tidak ada alasan pembenar bagi siapapun untuk mencopot atau menanggalkan jilbab bagi pemeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing.
Justru dengan upaya mencopot jilbab bagi anggota Paskibraka terkesan pemerintah tidak menghargai kebebasan beragama dan keberagaman yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.
Di samping itu, lanjutnya, harus juga diingat bahwa, dengan adanya tindakan menyuruh melepaskan jilbab terhadap sejumlah anggota Paskibraka putri Indonesia, selain telah melanggar norma agama, juga jelas bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
“Masa umat Islam termarjinalkan terus di negeri ini. Semestinya bangga kalau atas nama toleransi. Ini kenapa jilbab di suruh buka, ini kan mengada-ngada namanya,” imbuhnya.
Ketua PB Perkumpulan Advokat Sumatera Utara (PASU) ini juga menegaskan, lebih baik BPIP dibubarkan saja, karena kebijakan yang dikeluarkan seringkali tidak sejalan dengan konsep yang terkandung dalam Pancasila.
“Bila dipandang perlu, bubarkan BPIP, sebab bukan melindungi keberagaman, justru diskriminatif terhadap umat Islam,” tandasnya.
Sebelumnya ramai kabar dugaan pasukan Paskibraka 2024 perempuan yang beragama Islam mencopot jilbab. Hal itu diketahui dari sejumlah foto yang beredar di media sosial, tidak ada Paskibraka perempuan 2024 yang berhijab. Padahal di foto-foto lainnya terdapat anggota Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab dalam kesehariannya.(m32)
Waspada/ist
Koordinator Bidang Hukum dan HAM PD Muhammadiyah Kota Medan, Eka Putra Zakran SH MH.
