MEDAN (Waspada): Tuntaskan kasus stunting diyakini tercapai jika semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh Kabupaten kota di Sumatera Utara (Sumut) mematuhi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan.
Ini dikatakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, drg Ismail Lubis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Hery Valona, S.Kp, M.Kes usai menghadiri kegiatan Koordinasi dan Konsolidasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Sumut di Grand City Hall (19/9) yang digelar BKKBN Perwakilan Sumut.
Pada kegiatan yang mengusung tema Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) 2022 yang dihadirinya itu, Hery Valona juga menyatakan bahwa Dinkes Sumut optimis target penurunan stunting di tahun 2024 akan tercapai. Apalagi sebutnya Dinkes Sumut memiliki kegiatan khusus untuk percepatan penurunan kasus stunting itu.
“Kita sudah melakukan sinergitas. Kalau kita semua OPD patuh terhadap Perpres tahun 72 tahun 2021 itu saya optimis bahwa masalah stunting di Sumut akan segera tuntas. Kalau Dinkes memiliki 9 kegiatan turunlan kasus stunting,” ujarnya.
Dijelaskan, 9 kegiatan itu diantaranya pertama pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dari usia 12 sampai 18 tahun.
“Stok kita sudah cukup untuk Kabupaten kota di Sumut dan sudah kita distribusikan dan di Kabupaten kota bagaimana ini supaya betul-betul dikonsumsi atau dimakan oleh remaja putri kita yaitu melalui kegiatan Unit Kesehatan Sekolah (UKS). Kemudian ada kegiatan untuk Calon Pengantin (Catin) yang mana telah bekerja sama dengan Departemen Agama (Depag). Begitu juga ada kegiatan pelayanan ibu hamil yang telah berjalan di Puskesmas,” jabarnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi bahwa jumlah kasus stunting di Sumut berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) bahwa Sumut masih diangka 25,8 persen itu sudah turun dari sebelumnya yang mencapai 30,11 persen. Kasusnya masih paling banyak di Madina, Pakpak Barat, Padang lawas, Nias, dan Padang lawas Utara. (cbud)
