Waspada
Waspada » Partai Oposisi Harus Berjuang Bersama Rakyat
Medan

Partai Oposisi Harus Berjuang Bersama Rakyat

AKEDEMISI Fisipol dan Sosial Shohibul Ansor. Partai oposisi harus berjuang bersama rakyat. Waspada/Ist
AKEDEMISI Fisipol dan Sosial Shohibul Ansor. Partai oposisi harus berjuang bersama rakyat. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Akedemisi Fisipol dan Sosial Shohibul Ansor meminta agar partai oposisi saat ini harus tetap berjuang bersama rakyat Indonesia.

Rakyat akan menyanjung partai itu bila keberpihakan dan hadir untuk rakyat.

Demikian Shohibul Ansor (foto) kepada Waspada, Minggu, (10/1) ketika dimintai pendapatnya sebagai catatan akhir tahun dan perbaikan yang harus dilakukan oleh elit partai yang menyangkut dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat Indonesia.

“Sebab, banyak hak dasar rakyat sekarang ini sudah terpinggirkan dan bahkan sudah melanggar konstitusi,” ucap Shohibul.

Dikatakan Shohibul, beberapa pengamatan yang dilakukannya untuk partai oposisi yang saat ini masih diharapkan rakyat sebagai penyambung harapan rakyat.

Seperti, memastikan agenda untuk tidak memberi kesempatan kepada siapapun menjadi presiden seumur hidup. Yakni melalui amandemen ke V UUD 1945. Sebab, fenomena seperti ini sudah terjadi di Rusia dan Cina.

Lalu kata Shohibul, partai oposisi selain harus berjuang bersama rakyat, juga dapat memastikan  segera ada UU Pendanaan Parpol, yang mengatur kewajiban negara melalui APBN untuk membiayai parpol Rp 1 triliun setiap tahun.

Ini dimaksudkan untuk mencerdaskan rakyat agar rakyat tahu bahwa tidak masuk akal demokrasi bisa berkembang kalau partainya terus merampok meski tetap bermantel negarawan.

Dengan memastikan dibuatnya UU Pemilu yang kejurdilannya tidak sekadar dead metaphor (pameo mati) tetapi akuntabel dan bertanggung jawab.

Shohibul mencontohkan, jika kita membeli sepatu di suatu toko, namun setelah tiba di rumah sepatu itu ternyata memiliki cacat. Pemilik toko wajib mengganti atau jika tak punya stock sepatu yang sama ia wajib memulangkan uang.

“Sebab, Pemilu kita tak memiliki cara yang benar tentang bagaimana menilai kejurdilan Pemilu dan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara.

Menjadi pertanyaan, mengapa hanya penyelenggara yang punya data? Bagaimana orang yang ingin melawannya di pengadilan melakukan kewajibannya jika data tidak ada?

Karena itu, harus ditetapkan metoda yang tepat dan diakui oleh UU, yakni Telisik Forensik Pemilu,”cecar Shohibul.

Sangat Mahal

Shohibul menyebutkan, kursi legislatif sangat mahal dan kini jatuh ke tangan orang yang menang konstestasi karena transaksi. Itu berakibat rendahnya kapasitas anggota legislatif.

Harapan kita, sebutnya, dalam UU Pemilu nanti dapat dilipatgandakan jumlah kursi legislative menjadi 10 kali lipat atau lebih dari jumlah yang sekarang. Sebagian tidak usah dipilih karena menjadi jatah bagi organisasi dan golongan yang sangat perlu terwakili di negeri ini.

“Dengan begitu persaingan transaksi tidak lagi menjadi arus utama politik Indonesia,” terangnya.
Shohibul juga mengharapkan, partai oposisi dapat nemastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berbasis konstitusi.

Sebab, hingga kini boleh dikatakan bahwa Indonesia tidak memiliki disain makro ekonomi. Yang ada cuma rancangan blue print sikap manis di hadapan kapital (multi national corporations) dan negara-negara pendikte.

Dan masih banyak yang menjadi catatan untuk negeri ini yang harus dilakukan pemerintah.

“Kita berharap partai oposisi yang sekarang ini masih menjadi harapan masyarakat Indonesia sebagai partai yang masih mau hadir untuk kepentingan rakyat,” tutup Shohibul. (clin)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2