Waspada
Waspada » Parpol Lebih Utamakan Kepentingan Kekuasaan
Medan

Parpol Lebih Utamakan Kepentingan Kekuasaan

PENELITI Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Fachri Aidulsyah S Sos. Parpol lebih utamakan kepentingan kekuasaan. Waspada/Ist
PENELITI Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Fachri Aidulsyah S Sos. Parpol lebih utamakan kepentingan kekuasaan. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Partai politik (parpol) akan meninggalkan ideologi demokrasi yang sudah ditanamkan, dan lebih utamakan kepentingan kekuasaan.

Alasannya, ideologi itu sudah tidak lagi difokuskan, dan parpol lebih utamakan kepentingan kekuasaan daripada berdemokrasi itu sendiri.

“Inilah yang terjadi pada demokrasi di Indonesia saat ini, ” ujar Fachri Aidulsyah S Sos, (foto) Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjawab Waspada, baru-baru ini.

Alasan Fachri berpendapat demikian karena pada kenyataannya ideologi itu sudah tidak lagi difokuskan dalam membangun partai.

Bahkan sudah lebih kepada melihat berbagai kepentingan ekonomi dan kekuasaan diatas kepentingan idiologi demokrasi itu sendiri.

Menurut Fachri, hampir semua partai yang ada saat ini tidak lagi mencerminkan sistim dan tujuan mempertahankan Idiologi mereka dalam berdemokrasi.

Alumni Fisipol UGM ini memaparkan, situasi ini sangat berbeda dengan pada zaman Orde lama Soekarno, yang mana masing-masing partai mempertahankan ideologinya dalam perhelatan perpolitikan dalam membangun bangsa ini.

“Dalam konteks politik Indonesia hari ini, saya melihat, ideologi itu sering dikesampingkan. Contohnya saja, beberapa partai Islam yang ideologinya itu bersumbu masalah agama.

Namun ketika masalah kepentingan ekonomi politik pribadi, ideologi partai itu dikesampingkan.
Artinya, narasi yang terbentuk dengan praktis politik pada kenyataannya itu tidak sama dengan ideologi sebagai sumbu partai itu sendiri, “ungkapnya.

Tertinggi

Begitupun dengan partai PDIP yang menyebut partainya sebagai partai wong cilik, namun pada hakikatnya saat ini justru pada partai ini yang tertinggi dalam penguasaan ekonomi atau pebisnis yang terbanyak di berbagai bidang usaha di Indonesia saat ini.

“Ini kan menunjukkan, praktis partai itu tidak lagi sejalan dengan ideologi yang ditanamkan pada partai tersebut,” urai Fachri.

Sehingga narasi dan kritik tidak lagi sejalan dengan kenyataan narasi yang dibentuk dan ditanamkan sesuai dengan idiogi oleh semua partai yang ada di Indonesia.

“Saya tidak lagi melihat satu partaipun yang narasi praktisnya sejalan dengan ideologi yang ditanamkan di partainya masing-masing, ” nilai Fachri.

Dinamis Dan Cair

Sistim perpolitikan di Indonesia itu bersifat dinamis dan cair. Itu tidak saja terjadi di parlemen, begitupun di pemerintahan.

Seperti diketahui banyak elit partai yang juga bergabung di pemerintahan yang sebelumnya juga selalu menentang kebijakan pemerintah.

Pada saat bergabung dengan pemerintah, narasi menentang kebijakan itu tidak terjadi lagi. Begitulah dinamis dan cairnya perpolitikan itu. Meski ini adalah hal yang wajar, namun hal ini menurut saya tidak ideal.

Bahkan dalam perpolitikan bila seseorang itu kaku, tentu dia tidak akan menjadi hitungan atau bahkan akan mengalami kesulitan di panggung politik dalam meraih kekuasaan.

Begitupun yang terjadi saat seseorang untuk meraih kekuasaan jabatan, praktis dinamis dan cair itu juga akan terjadi. Yang mana saat seseorang untuk meraih satu kekuasaan maka dia akan memilih konstituen politik pendukung yang terbanyak.

Hanya yang menjadi perhatian, masih adanya orang-orang yang ideologis dan memiliki figur integritas dalam partai.

Dan bagaimana dia mampu dinamis dan masih bisa mengikuti kondutifitas dalam panggung politik tapi masih menganut ideologi partainya.

“Memang, memiliki figur integritas ini masih ada dalam masing-masing partai meski jumlahnya terbilang kecil,” sebut Fachri. (clin)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2