Waspada
Waspada » Parpol Diminta Hargai Proses Penjaringan Calon Dalam Pilkada Medan
Medan

Parpol Diminta Hargai Proses Penjaringan Calon Dalam Pilkada Medan

Suryani Paskah Naiborhu. Waspada/Ist
Balon Wakil Wali Kota Medan dari Partai Gerindra Suryani Paskah Naiborhu. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Partai politik (parpol) diminta menghargai proses penjaringan yang disusun partai itu sendiri dalam memilih Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 2020.

Melakukan proses penentuan calon dengan mengabaikan bahkan melanggar mekanisme penjaringan yang sudah ditetapkan parpol sama saja dengan memberikan pendidikan politik yang buruk kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Medan.

Pemerhati politik Dr Ir Hotden L Nainggolan, MSi dari Universitas HKBP Nommensen Medan, mengatakan penjaringan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang sudah diadakan beberapa parpol selama beberapa waktu terakhir merupakan suatu proses pendidikan politik kepada masyarakat.

“Artinya, ada mekanisme yang harus dilalui jika ingin maju melalui jalur parpol. Mekanisme itu adalah dengan mengikuti proses penjaringan yang sudah disusun oleh parpol,” tegasnya, Selasa (18/2).

Ini menanggapi pemberitaan adanya kader dari Partai Gerindra Medan yang siap maju dalam Pilkada Medan, tanpa melalui proses penjaringan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang sudah dilaksanakan partai tersebut.

Parpol, ujarnya, juga harus menghargai mekanisme penjaringan yang sudah disusun tersebut, dengan memilih calon yang telah mengikuti proses pemilihan calon wali kota atau wakil wali kota.

Aneh Jika Tanpa Melalui Mekanisme

“Karena itu menjadi sangat aneh jika ada kader parpol yang menyatakan keinginannya untuk maju menjadi calon wali kota atau wakil walikota, tanpa melalui mekanisme yang ditetapkan parpol tempat dia bernaung. Ini sama saja dengan tidak menghargai parpol itu sendiri,” jelasnya.

Hotden mengingatkan munculnya risiko jika parpol tidak menghargai proses penjaringan calon yang dilakukan sendiri.

“Katakanlah sang Calon diterima, maka hal ini akan berbahaya bagi si calon itu sendiri, tentu akan berdampak pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat kepada calon itu, karena mengabaikan proses dan mekanisma yang telah berjalan dengan baik. Bagi parpol sendiri, hal itu juga akan membuat citra di masyarakat turun, karena masyarakat menganggap parpol telah melanggar mekanisme penjaringan yang disusunnya. Bahkan masyarakat curiga, ada apa dengan hal itu,” ujarnya.

Risiko lainnya adalah bahwa munculnya anggapan bahwa masyarakat telah mendapat pendidikan politik yang buruk dimana parpol telah mengajarkan untuk tidak menghargai proses politik.

“Seandainya si calon itu menjadi pemenang pilkada, maka pemerintahan yang dipimpinnya juga tidak akan berjalan baik, karena sudah salah dari awal, dan kemungkinan kebijakan-kebijakan pun akan dilaksanakan tanpa mekanisme dan prosedur normal,” ujarnya.

Oleh karena itu, Hotden meminta parpol dapat memilih calon wali kota dan calon wakil wali kota yang akan diusungnya dalam Pilkada Kota Medan 2020, melalui mekanisme penjaringan yang telah disusun parpol itu sendiri.

Terkait dengan pernyataan Sekretaris DPC Partai Gerindra Medan John Sari Haloho yang dengan tegas mengatakan Partai Gerindra hanya akan mendukung dan mengusung kader di Pilkada Medan yang mengikuti mekanisme dan menjalani aturan yang berlaku, Hotden memberikan apresiasinya.

Suryani Tertinggi

“Pernyataan Sekjen DPC Partai Gerindra Medan, John Sari Haloho, itu sangat bagus dan merupakan bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat. Terlebih John juga menjelaskan hasil survei internal yang di antaranya menyebutkan kader yang paling tinggi untuk posisi wakil adalah Suryani Paskah Naiborhu dengan hasil survei tertinggi 24%, dimana dia memang mengikuti mekanisme partai, mulai dari mendaftar, penyampaian visi misi, fit and proper tes di DPD dan ikut membantu kontribusi biaya untuk survei,” ujarnya.

Hotden berharap, para pengurus internal parpol dapat mewaspadai munculnya intrik-intrik dari kader parpol itu sendiri yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap parpol.

“Kalau ada kader yang mencoba membuat intrik yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, lebih baik dikenakan sanksi,” tegasnya. (cyn)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2