Waspada
Waspada » Parlemen Belum Bangun Tujuan Ideologi Demokrasi
Medan

Parlemen Belum Bangun Tujuan Ideologi Demokrasi

PENELITI Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W) Lembaga Ilmu Pengetahuann Indonesia (LIPI) Fachri Aidulsyah, S Sos. Parlemen belum bangun tujuan ideologi demokrasi. Waspada/Ist
PENELITI Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W) Lembaga Ilmu Pengetahuann Indonesia (LIPI) Fachri Aidulsyah, S Sos. Parlemen belum bangun tujuan ideologi demokrasi. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W) Lembaga Ilmu Pengetahuann Indonesia (LIPI) Fachri Aidulsyah, S Sos (foto) mengatakan, parlemen di Indonesia belum bangun tujuan ideologi demokrasi yang sesungguhnya.

Parlemen belum bangun tujuan ideologi demokrasi, namun masih lebih kepada kepentingan partai dan ekonominya.

Meski seharusnya parlemen sebagai mewakili aspirasi rakyat, namun belum menjawab kebutuhan rakyat.

Demikian Fachri Aidlulsyah S Sos kepada Waspada, kemarin, ketika ditanya munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap parlemen dan pemerintah.

Gabungan dari semua partai yang ada di parlemen itu tercermin ketika melihat dari watak wakil rakyat itu sendiri belum sepenuhnya melakukan kepentingan masyarakat akibat dari sistim demokrasi itu sendiri. Dan melupakan tujuan dari ideologis demokrasi itu.

Memang harapan yang terbangun pada parlemen kita dengan parlemen diberbagai negara-negara Eropah masih jauh dari harapan. Fachri mencontohkan, untuk negara-negara Eropa.

Seperti Belanda, seorang anggota parlemen yang partainya membidangi lingkungan. Maka mereka akan jor-joran dan concern mengkampanyekan kepada masyarakatnya tentang peduli lingkungan.

Jadi, bila dia pebisnis masuk dalam parlemen, maka, dia tidak akan masuk pada partai lingkungan sebagai mitranya.

Dia pun akan taat aturan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintahnya dalam mengelola usahanya.

Sehingga sebagai anggota parlemen mereka sudah ter klasterisasi dalam menjalankan Idiologi demokrasinya.

Seperti itulah sistem demokrasi yang dibangun negara-negara Eropah dalam parlemennya.

Berbeda dengan parlemen kita, dan umumnya ini terjadi pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Bila dia pebisnis masuk dalam parlemen, apa bisnis yang dibidanginya, maka dia akan duduk sebagai wakil rakyat pada komisi yang membidangi bisnisnya.

Contohnya, dia pebisnis dibidang Migas, maka dia akan masuk pada komisi yang membidangi Migas itu.
Tentu, dimaksudkan untuk melindungi bisnisnya dari kritikan apabila bisnisnya bermasalah akibat sistim demokrasi itu.

Akibat apa, karena seorang yang menjadi anggota parlemen itu lebih kepada mengejar ekonominya dari pada membangun tujuan Ideologi demokrasi itu sendiri.

Menurut Fachri, pebisnis itu masuk dalam partai politik dan menjadi anggota parlemen belum konsern terhadap idiologis partai politiknya.

Di mana kepentingan ekonomi jauh lebih dominan mempengaruhi Idiologi partai itu dibanding partai itu mempengaruhi ekonomi rakyatnya di pemerintahan itu.

Sebab itu banyak kita lihat pebisnis menjadi anggota parlemen yang sebenarnya dia masuk dalam parlemen bukan karena landasan ideologisnya.

Bahkan dia tidak peduli pada ideologis partai atau demokrasi itu sendiri.

“Inilah realitas yang terjadi di parlemen kita saat ini. Mereka para anggota parlemen belum konsentrasi menjadi seorang parlemen yang benar-benar ideologis pada partai atau demokrasi.

Bahkan, lanjut Fachri, yang terjadi saat ini, pebisnis yang menjadi anggota parlemen berkolaborasi dengan pemangku pemerintah yang kita sebut oligarkhi.

Sehingga tidak bisa dinafikan kebijakan yang dibuat tidak terlepas dari kepentingan bisnis mereka,ungkapnya.
“Para elit partai juga tidak bisa dinafikan menjadi bagian dari oligarkhi itu sendiri yang masuk dalam lingkaran pemerintahan,” ujarnya.

Partai Penguasa

Fachri juga membenarkan mayoritas pebisnis adalah dari partai penguasa, itu adalah hal yang wajar.

“Wajar-wajar saja bila pebisnis sangat berkepentingan dengan partai penguasa. Biasanya pebisnis selalunya mengikuti arah angin bertiup,” katanya.

Artinya, bila saat ini partai penguasa adalah PDIP, maka pebisnis akan masuk pada partai penguasa. Begitupun bila partai penguasa itu Golkar atau lainnya, tentu pebisnis akan masuk pada partai penguasa.

Sebab, istilah partai tidak ada musuh yang abadi.

Karena pebisnis masuk ke dalam sebuah partai bukan lagi berdasarkan landasan idiologis yang kuat tapi tentunya ada hitung-hitungan ekonomi politik yang harus mereka capai.

Apa yang terjadi bila parlemen sudah berkolaborasi dengan pemerintah, maka rentetan ini akibatnya akan timbul krisis kepercayaan rakyat baik itu pada parlemen maupun pemerintah.

Hasil kajian Fachri kabinet saat ini partai yang menguasai bisnis dan menjadi pebisnis di urutan pertama adalah PDIP sekira 23 persen, urutan kedua Golkar dan Gerindra 16 persen, urutan ketiga PAN dan Demokrat 10 persen, urutan ke empat PKB sembilan persen

Sedangkan urutan kelima PKS empat persen dan urutan terbawah adalah PPP yang hanya dua persen. Sedangkan lainnya non pebisnis.

Karena itu, tidak bisa dinafikan kepentingan UU Omnibus Law erat kaitannya dengan pihak pebisnus, sementara tenaga kerja adalah pihak yang dirugikan,pungkas Fachri. (clin)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2