Waspada
Waspada » Pansus LKPJ DPRD Nilai Kinerja Pemprovsu Cukup Baik
Medan

Pansus LKPJ DPRD Nilai Kinerja Pemprovsu Cukup Baik

KETUA Pansus LKPJ Sumut APBD 2019, Subandi ketika menyampaikan pandangan fraksi Gerindra terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam penggunan APBD 2019, Rabu (17/6). Gubsu diminta evaluasi 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena kinerja mereka sangat mengecewakan. Waspada/Ist
KETUA Pansus LKPJ Sumut APBD 2019, Subandi ketika menyampaikan pandangan fraksi Gerindra terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam penggunan APBD 2019, Rabu (17/6). Gubsu diminta evaluasi 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena kinerja mereka sangat mengecewakan. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ APBD 2019 DPRD Sumut nilai kinerja Pemprovsu dan jajarannya cukup baik.

Pansus LKPJ DPRD nilai kinerja Pemprovsu cukup baik, namun tetap disertai dengan sejumlah catatan dan rekomendasi yang perlu dicermati Gubsu Edy Rachmayadi.

“Terhadap capaian kinerja Pemprovsu, secara umum kami nilai cukup baik dan hendaknya terus ditingkatkan,” kata Ketua Pansus LKPJ Sumut, Subandi (foto) kepada Waspada di Medan, Kamis (18/6).

Politisi Gerindra ini merespon pidato fraksinya di sidang paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam penggunan APBD 2019, di gedung dewan, Rabu (17/6).

Penilaian terhadap kinerja Pemprovsu itu didasarkan pada rapat dengar pendapat, dan uji petik lapangan tim di sejumlah kabupaten/kota yang dilaksanakan selama sebulan.

“Terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprovsu, kami beri nilai cukup baik, meski ada beberapa catatan yang isinya perlu pembinaan dan peningkatan,” ujar Subandi.

Tentu dalam hal ini, Gubsu, Sekda dan jajarannya perlu melakukan perbaikan untuk mencapai indikator kerja yang baik di masing-masing dinas.

Kendati demikian, Pansus LKPJ juga memberi catatan terkait kinerja 4 dinas yang perlu dievaluasi di masa mendatang.

Keempat dinas itu antaralain Dinas Bina Marga Bina Konstruksi, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup (DHL) dan Dinas Sosial.

“Kepada Gubsu, kita merekomendasikan dinas-dinas tersebut dievaluasi untuk memperbaiki kinerja, mulai dari perecanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap kegiatan proyek atau kerja di dinas tersebut,” ujarnya.

Dari hasil temuan tim, ditemukan bahwa proyek-proyek fisik di lapangan terkesan sangat mengecewakan, dan memalukan Pemprovsu.

Karena, sebagian proyek tersebut tidak bermanfaat, kurang memberi manfaat bahkan asal jadi. “Pansus meminta Sekda memanggil keempat dinas tersebut untuk dievaluasi,” katanya.

Perubahan

Di bagian lain keterangannya, Pansus LKPJ memberi catatan terhadap BUMD, yang mencakup Rumah Sakit Haji.

“Pansus menilai ada perubahan yang baik, khususnya kebersihan di rumah sakit Pemprovsu itu,” katanya.

Juga keteraturan di dalam melayani pasien yang datang berobat di rumah sakit tersebut. Pansus berharap, gedung yang pernah direnovasi tahun 2017-2018 oleh menejemen sebelumnya, kembali ditingkatkan dan dibenahi.

“Perlu dianggarkan pada APBD 2021 untuk biaya elektrikal, mekanikal, dan plumbing,” katanya.

Soal PT Perkebunan Sumut, Subandi juga mengapresiasi kinerja perusahaan tersebut dengan baik. “Kita dorong kerja direkturnya agar lebih baik di masa mendatang,” katanya.

Catatan khusus untuk perusahaan perkebunan ini adalah, Pansus minta proses hukum yang dilakukan menejemen sebelumnya terkait pinjaman utang Rp 200 miliar yang sekarang jadi beban Pemprovsu.

“Usut tuntas orang-orang di menejemen sebelumnya terkait penyalagunaan pinjaman uang itu,” pungkas Subandi. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2