Pansus Kehutanan DPRD Sumut Rekomendasikan Penutupan PT SRL Dan PT SSL

Pansus Kehutanan DPRD Sumut Rekomendasikan Penutupan PT SRL Dan PT SSL

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Pansus Kehutanan DPRD Sumut mengeluarkan 12 rekomendasi kepada Gubsu yang salah satu isinya adalah mendesak pemerintah untuk mengevaluasi PT SRL (Sumatera Riang Lestari) dan PT SSL (Sumatera Silva Lestari) di Kabupaten Padang Lawas (Palas).

“Alasan penutupan itu karena kita melihat tidak ada niat baik dari perusahaan untuk menyelesaikan kasus-kasus berkaitan dengan sengketa tanah di Palas,” kata Ketua Pansus Parsaulian Tambunan kepada Waspada di Medan, Senin (22/11).

Anggota dewan dari Fraksi NasDem itu merespon pembacaan laporan Pansus Kehutanan yang dibacakan langsung dirinya, dan disaksikan Wagub Musa Rajekshah dan Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting.

Dalam memberikan keterangan itu, Parsaulian didampingi Kepala Desa Sayur Matua, H Abdul Lawali Hasibuan yang juga pengurus Aliansi Masyarakat Padang Lawas Raya (Ampal Raya), Sekretaris Alianda, dua pengacara dari masyarakat setempat, Yosi Yudha SH, dan Ghozali Marbun SH.

Menyikapi situasi yang berkembang akhir-akhir ini terkait PT SSL dan SRL, Parsaulian menandaskan, pihaknya telah memuat poin-poin krusial yang mencerminkan keresahan warga akibat konflik hutan yang tak kunjung usai.

“Artinya, kita minta Gubsu menindaklanjuti rekomendasi ini agar konflik tidak berkepanjangan yang telah meresahkan masyarakat Palas,” katanya.

Sebagai ketua Pansus Kehutanan, Parsaulian juga sudah melakukan serangkaian pertemuan dengan pihak terkait dan telah mengundang PT SRL dan SSL, namun terkesan menemui jalan buntu.

“Ya mungkin saja kedua perusahaan itu merasa hebat karena punya deking kuat, sehingga bukan hanya meremehkan Pansus Kehutanan, tetapi juga masyarakat Sumut,” katanya.

Hal ini disampaikan H Abdul Lawali Hasibuan yang juga tokoh masyarakat Sayur Maincat yang mengaku, masalah lahan antara warga Aek Nabara Barumun dengan PT Sumatera Silva Lestari atau PT SSL ini sudah bertahun tahun tak pernah kelar.

Itu juga dibuktikan dengan pengaduan yang disampaikan warga di Palas, sebagaimana disampaikan Alianda dari Ampal Raya, baru satu yang direspon dan diterima secara resmi oleh kepolisian di sana. Yakni kasus yang dilaporkan Harapan Harahap bulan Oktober 2021, terkait sengkarut hutan di Palas.

Lapor Ke Poldasu

Alianda bersama Pansus Kehutanan yang diketuai Parsaulian Tambunan juga telah melaporkan kasus-kasus pidana terkait pengelolaan hutan yang diduga melibatkan PT SSL ke Poldasu. “Kita optimis, jika ada niat baik, sengkarut hutan di Palas dapat diatasi dengan baik,” pungas Parsaulian.

Menyangkut kehadiran Pansus Kehutanan, Parsaulian menganjurkan agar masa tugasnya diperpenjang agar masalah hutan di Sumut dapat diselesaikan dengan baik. (cpb)

  • Bagikan