Menu
Pusat Berita dan Informasi Kota Medan, Sumatera Utara, Aceh dan Nasional

Pakar Kesehatan: Harusnya Kasus Ini Dibawa Ke MKEK

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Kasus Tenaga Kesehatan (nakes) diduga melakukan suntikan kosong kepada anak sekolah dasar (SD) di Medan labuhan menjadi kontroversial di masyarakat.

Di satu sisi nakes tersebut dinilai bersalah karena permintaan maafnya yang seolah menyatakan dirinya memang benar melakukan tindakan melanggar prosedur itu.

Namun di sisi lain, ternyata nakes tersebut baru-baru ini menyatakan tegas bahwa ia meyakini menyuntikkan tidak dengan vaksin kosong.

Bukan saja di kalangan masyarakat, bahkan dikalangan kedokteran kasus ini pun menimbulkan kebingungan dan ketakutan tersendiri.

Menanggapi hal ini, pakar kesehatan Sumut, Delyuzar dr.M.Ked (PA),Sp.PA(K) angkat bicara. Katanya pada kasus ini yang penting adalah melihat kronologisnya.

Terkait minta maaf yang dilakukan dokter berinisial G itu katanya adalah tindakan yang umum sekali.

“Minta maaf bukan berarti minta maaf karena vaksin kosong, bisa jadi minta maaf karena viralnya video itu, atau minta maaf atas kesalahan prosedur SOP. Di mana biasanya jika memvaksinkan alatnya ditunjukkan ke orangnya tapi ini saya lihat karena untuk anak- anak, sang dokter bawa cerita supaya sang anak tidak takut. Jadi bisa jadi minta maaf karena SOP nya. Tapi kesan saya dari kronologis itu yakin sekali bahwa vaksin yang disuntikkan itu sudah diisikan obatnya oleh perawat jadi bukan kosong yang dibuka plastiknya,” kata Delyuzar kepada Waspada, Selasa (25/1).

Sehingga sebutnya harusnya ada azas praduga tak bersalah kalau belum diputuskan pengadilan. Apalagi katanya persoalan tindakan medis.

Jika itu ada kesalahan SOP maka sebenarnya bukan langsung ke polisi, tapi itu ada aturannya. Kasus itu harus diperiksa di Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) , yang itu di dalamnya Ikatan Dokter Indonesia ( IDI) .

“Kalau ada kesalahan disiplin kedokteran, tidak cocok dengan prosedur medis dia itu akan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang merupakan lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter, jadi belum ke polisi dulu. Itu prosedurnya,” paparnya.

Jadi katanya kalau ada temuan pidana baru ke polisi. Atas kejadian ini tidak bisa hanya melihat video viral itu saja, video itukan sebutnya sifatnya parsial.

“Bagaimana kita membedakan itu sudah diisi pakai obat, kemudian diambil dari plastik kemudian dengan suntik kosong. Kalau kita lihat di video itu diakan ada melakukan tindakan menekan alat suntik. Jadi kalau saya harus ada azas praduga tak bersalah dulu sampai bisa kita buktikan,” tegasnya.

Justru menurutnya yang perlu dikejar itu yang mengaploaad dan membuat narasi yang pada akhirnya merusak program vaksinasi.

“Itu harus dikejar itu yang meng-upload video dan membuat narasi yang diduga belum benar itu. Kalau itu tidak benar adanya, ia sangat menyayangkan prosedur yang tidak seharusnya itu,” paparnya.

Titik Terang

Delyuzar juga meminta dalam hal ini pemeriksaan jangan hanya dilakukan terhadap satu anak namun juga ratusan anak yang mendapat suntikan. Kejadian ini, pintanya, harus segera mendapat titik terang.

Karena sebutnya dengan kejadian ini tidak menjadi gangguan dalam menjalankan program percepatan vaksinasi, guna penanggulangan Covid-19.

lebih lanjut ia mengharapkan jika ini tidak benar adanya, pertama yang harus dilakukan pemerintah harus dibangun kembali semangat para petugas tenaga kesehatan untuk terus menjalankan program ini jangan menjadi ketakutan semua.

Senada dengan Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Cabang Sumatera Utara (PDUI Cabang Sumut) dr. Rudi Rahmadsyah Sambas bahwa kasus ini harus segera mendapat titik terang.

“Kita menginginkan ini segera di clearkan karena ini menyangkut harkat martabat dokter umum yang saat ini tenaganya sangat dibutuhkan dalam membatu percepatan program vaksinasi pada pandemi ini,” ucapnya.

Meski kasus ini sudah ditangani oleh IDI sebut Rudi, rencananya Rabu (26/1) pihaknya akan melakukan silaturahmi dengan pihak polres Belawan yang sekaligus akan mendisksusikan kasus ini.

“Kita akan diskusi dulu, mau silaturahmi dengan polres. Karena yang minta kitakan menjadi Vaksinator kan pihak polres. Kita mau diskusi dulu, karena kitakan membantu vakisinasi polres Belawan. Kita menginginkan ini segera di-clear-kan, karena ini menyangkut harkat martabat dokter umum, yang saat ini tenaganya sangat dibutuhkan dalam membantu percepatan program vaksinasi pada pandemi ini,” tegasnya. (cbud)

Teks foto

VAKSIN Covid-19. Ilustrasi

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *