MEDAN (Waspada): Pendapatan APBN di Sumatera Utara sampai dengan bulan Mei 2023 sebesar Rp14,79 triliun, nilai tersebut telah terkumpul 38,19% dari target, terkontraksi 5,95% (yoy), penerimaan tersebut terdiri dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kinerja perpajakan di Sumatera Utara sampai bulan Mei terkumpul sebesar Rp12,22 triliun (36,39% dari target) terkontraksi 1,33% (yoy). Kontraksi dipicu menurunnya pendapatan PPh Non-Migas sebesar 9,21%.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara, Syaiful (foto) mengatakan, berdasarkan sektornya, penerimaan Pajak didominasi sektor Industri Pengolahan (45,27%) dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (25,08%).
“Sedangkan kinerja penerimaan yang berasal dari bea dan cukai di Sumatera Utara terealisasi Rp1,40 triliun (42,03% dari target), terkontraksi 45,79% (yoy) yang dipicu penurunan bea keluar/pungutan ekspor (-67,76% yoy) akibat penurunan signifikan harga referensi CPO dan turunannya. Pertumbuhan terjadi pada Bea Masuk sebesar 12,67% (yoy) didorong kinerja dari impor produk beras, gula tebu, pupuk mineral dan kokas petroleum. Penerimaan Cukai terkontraksi 6,19% (yoy), akibat menurunannya penerimaan hasil tembakau dan Etil Alkohol,” katanya, Rabu (5/7).
Realisasi PNBP sampai dengan akhir Mei 2023 mencapai Rp1,17 triliun (64,18% dari target) tumbuh positif sebesar 54,93% (yoy). Peningkatan capaian realisasi tersebut bersumber dari Pendapatan BLU yang tumbuh signifikan sebesar 85,87% (yoy) dan PNBP Lainnya yang tumbuh 40,11% (yoy).
“APBN 2023 disusun dengan optimisme dan penuh harapan, namun tetap waspada menghadapi dinamika perekonomian dengan ketidakpastian yang masih tinggi. APBN menjadi instrumen stabilisasi dalam melindungi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Untuk realisasi Belanja di Sumatera Utara sampai dengan akhir Mei 2023 sebesar Rp21,80 triliun (34,10% dari pagu) realisasi tersebut terkontraksi 2,62%(yoy), yang disebabkan oleh penurunan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp395,23 miliar. Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp7,15 triliun, seluruh jenis tumbuh positif dengan total pertumbuhan sebesar 15,34% (yoy).
Pertumbuhan tersebut dipicu tingginya pertumbuhan belanja Barang sebesar 40,86% (yoy) dan belanja Modal sebesar 17,59% (yoy).
“Transfer Ke Daerah terealisasi sebesar Rp14,65 triliun, terkontraksi 2,63% (yoy), disebabkan terkontraksinya DAU sebesar 12,74%. Penyaluran Dana Desa terealisasi sebesar Rp1,36 triliun, yang terdiri dari realisasi BLT sebesar Rp147,02 miliar dan realisasi Dana Desa Non-BLT sebesar Rp1,21 triliun miliar yang terdiri dari penyaluran Tahap I yang tersalur kepada 5.413 desa dan Tahap II kepada 1.162 desa. Penyaluran DAK Fisik terealisasi Rp217,95 miliar, didominasi realisasi pada bidang Jalan sebesar Rp116,61 miliar (53,50% dari total penyaluran DAK Fisik) dan bidang pendidikan sebesar Rp49,07 miliar (22,51% dari total penyaluran DAK Fisik),” katanya.
Kemenkeu terus mendorong percepatan implementasi kredit/pembiayaan bagi UMKM. Penyaluran Ultra Mikro (UMi) hingga 31 Mei 2023 di Sumatera Utara tercatat telah disalurkan kepada 22.736 debitur dengan total penyaluran Rp104,92 miliar. Realisasi ini terkontraksi 65,72% (yoy). Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terealisasi Rp4,34 triliun yang disalurkan kepada 78.360 debitur, penyaluran tersebut terkontraksi 56,86% (yoy).
“Kewaspadaan dan mitigasi tetap dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023. Optimisme tetap harus dipelihara melalui berbagai kebijakan fiskal serta berbagai kegiatan penguatan pemulihan ekonomi nasional, guna mengembalikan kepercayaan diri masyarakat dalam menjalankan aktifitas ekonomi,” pungkasnya. (cbud)
