MEDAN (Waspada): Sulitnya mendapat Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar lantaran antrian yang panjang dan sudah terjadi beberapa hari ini, berdampak langsung bagi angkutan orang yakni untuk Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) yang menjadi pemakai solar hampir 100% bahkan di Sumatera Utara (Sumut) saja angkutan ini ada hampir 3500 unit.
Sekretaris Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Medan, Jaya Sinaga (foto) mengatakan pada Sabtu (26/3) bahwa ribuan angkutan ini setiap hari beroperasional tujuan Medan-Pekanbaru dan Medan-Dumai. Tentunya keadaan saat ini berdampak bagi pengusaha kalau berbicara angkutan orang.
“Ini sama persoalan yang kita hadapi selalu terkait dengan solar subsidi yang memang dibutuhkan bagi angkutan orang karena pemerintah mengatur tarif angkutan orang jadi wajar mereka (angkutan) ini juga dapat subsidi. Nah saat ini solar sulit didapat tentunya ini berdampak pada operasional bagi pengusaha angkutan orang dan tidak mungkin lagi menggerakkan usahanya ketika kelangkaan solar ini terjadi. Tak hanya itu saja hal ini juga berdampak bagi penumpang,” jelas Jaya.
Diumpamakan oleh Jaya, dibangunnya jalur transportasi seperti jalan tol tentunya akan memutus akses mata rantai kemacetan. Nah kalau solar sulit didapat tentunya akan menjadi bumerang untuk pengusaha angkutan orang (AKDP/AKAP).
Sambungnya, lain lagi kalau berbicara mengenai kondisi angkutan barang di Indonesia saat ini ada sekitar 8 juta unit angkutan barang berdasarkan data resmi untuk mengangkut logistik. Mulai dari sadang pangan, sembako sayur mayur dan juga logistik.
“Mereka ini 100 persen pengguna BBM solar. Nah fakta hari ini solar yang didapat juga sulit maka terhambat ke saluran logistik tadi ditambah persoalannya adalah tarif barang ini gak ada di atur pemerintah. Tentunya ada hambatan yang akan menyebabkan inflasi terutama dalam pengangkatan bahan logistik. Maka akan jelas berdampak pada masyarakat kecil,” ungkapnya.
Nah, terkait adanya Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi terkait peraturan Solar Subsidi. Jaya memandang bahwa pengusaha angkutan ini tentunya dialihkan untuk menggunakan BBM Dexlite dengan harga yang mahal dan resiko lainnya juga bagaimana.
“Hal ini yang kita hadapi saat ini dan lagi kita tekankan disini rakyat kecil yang akan sangat berpengaruh. Ditambah pengangkutan logistik seperti CPO maka konsekuensi harga eceran untuk minyak goreng yang dibebaskan akan berdampak pada harga yang tidak murah lagi. Mimpi masyarakat untuk mendapatkan harga minyak goreng murah tak akan bisa. Karena harga juga telah dilepas ke pasar tarif barang. Jadi mencabut subsidi itu tujuannya bukan memulihkan ekonomi. Karena akan berdampak pada angkutan barang yang naik. Ditambah mencari solar kini membuat antrian dimana-mana. Jadi masih banyak sebenarnya cara pemerintah melakukan kebijakannya. Karena beresiko naik tarif barang maka kenaikan ke konsumen tidak bisa dipungkirin,” tandasnya. (cbud)
