MEDAN (Waspada): Seorang nelayan muara di pesisir Medan Utara mengeluh. Pasalnya kartu BPJS PBI (penerima bantuan iuran) yang telah diberikan untuk keluarganya ditarik kembali karena tidak memberikan uang pelicin kepada sekelompok orang.
Tak pelak lagi, Amrun ,54, melaporkan masalah tersebut kepada Lurah Terjun Kecamatan Medan Marelan, Kamis (6/10).
Kejadian ini dialami penerima manfaat BPJS PBI atas nama Amrun. Tak hanya Amrun, istrinya Marwiyah ,50, dan kedua anaknya Eli Rahmadani serta Juli Yani yang tinggal di Jl. Baru, Lingkungan 15, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, juga mengalami nasib yang sama.
Kepada Waspada, Kamis (6/10), Amrun menuturkan, pada Selasa (4/10) sore dirinya sedang tidak berada di rumah dan kedatangan seorang seorang wanita bernama Umi ,40, dan disambut oleh istrinya, Marwiyah.
Saat itu Umi memberikan 4 kartu BPJS PBI atas nama Marwiyah, Amrun dan kedua anaknya Eli Rahmadani serta Juli Yani. Usai memberikan empat kartu peserta BPJS PBI itu, Umi meminta uang kepada Marwiyah sebesar Rp 160 ribu untuk keempat kartu BPJS PBI tersebut.
“BPJS PBI kan negara yang membayar untuk warga tak mampu tapi mereka koq minta uang. Kalau sekedar uang minyak bisalah kami berikan,” tutur Amrun kepada wartawan.
Keesokan harinya, Amrun protes lalu melaporkannya ke kantor Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan.
Begitu menerima keluhan warganya, Lurah Terjun Taufik segera memanggil Umi dan kawan-kawannya untuk segera datang ke kantor kelurahan.
Di kantor Kelurahan Terjun, Umi dan kawan-kawannya dipertemukan sekaligus dimediasi oleh Lurah Terjun Taufik.
Umi dan kawan-kawannya tetap bersikeras dan meminta uang kepada Amrun sebanyak Rp 160 ribu.
Karena tak memiliki uang, lalu Amrun mengembalikan kartu BPJS PBI atas namanya, istri serta kedua anaknya kepada Umi sekaligus Umi menarik kembalu 4 kartu BPJS tersebut dari Amrun.
Infonya disebut-sebut sekelompok orang itu mengancam bakal menonaktifkan data kartu BPJS PBI warga yang telah dikeluarkan.
Pemerhati Masyarakat Pesisir, Rahman Gafiqi SH meminta kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution agar menertibkan pemberian kartu yang berdampak jelas kepada masyarakat khususnya BPJS PBI agar tidak terjadi pungutan liar (pungli).
“Harapan kita, Wali Kota Medan segera menertibkan pemberian kartu BPJS PBI serta memperhatikan nasib masyarakat pesisir khususnya nelayan berskala kecil dan nelayan tradisional,” sebut Rahman Gafiqi SH.
Dijelaskan Rahman, banyak nelayan kecil yang tak menerima kartu BPJS PBI karena dibisniskan oleh sekelompok orang tertentu yang diduga dilakukan oleh tim sukses dari anggota legislatif.(m27)
Waspada/Andi Aria Tirtayasa
Amrun, nelayan tradisional
