Waspada
Waspada » MWA Tunggu Keputusan Kemendikbud Soal Pelantikan Rektor USU
Medan

MWA Tunggu Keputusan Kemendikbud Soal Pelantikan Rektor USU

SEKRETARIS Majelis Wali Amanat (MWA), Prof Guslihan Dasatjipta. Pelantikan Rektor USU MWA tunggu keputusan Kemendikbud. Waspada/Ist
SEKRETARIS Majelis Wali Amanat (MWA), Prof Guslihan Dasatjipta. Pelantikan Rektor USU MWA tunggu keputusan Kemendikbud. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Majelis Wali Amanat (MWA) hingga kini masih tunggu keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI soal pelantikan rektor terpilih, Dr Muryanto Amin.

Hal ini terkait self plagiarism yang dituduhkan kepada rektor terpilih.

“MWA Masih menunggu keputusan Kemendikbud, mengingat adanya upaya banding administrasi di Kemendikbud terkait kasus self plagiarism,” kata Sekretaris MWA, Prof.Guslihan Dasatjipta (foto) kepada wartawan di Kantor MWA USU di komplek Kampus USU, Senin (18/1).

Dia mengatakan,jika keputusan Kemendikbud menyatakan tidak ada self plagiarism, maka, MWA akan melantik rektor baru USU Dr Muryanto Amin pada 28 Januari 2021, sebaliknya jika Kemendikbud menyatakan ada plagiat, tentu lain lagi ceritanya, pasti pelantikan tidak akan dilakukakan.

“Jadi sikap MWA saat ini masih menunggu keputusan Kemendikbud,” tegas Prof Guslihan Dasatjipta.

Karena itu, sambungnya, untuk saat ini calon rektor, tidak pernah melakukan self plagiarism, sebab selain belum ada keputusan Kemendikbud tentang itu, juga karena untuk maju menjadi calon rektor harus bebas plagiat.

“Untuk itu, terkait kasus self plagiarisme yang sedang bergulir kami tunggu keputusan Kemendikbud. Perlu saya tegasnya, syarat menjadi rektor bebas plagiarisme. Karena, itu barang haram. Artinya, Pak Mury ditunduh seperti itu oleh orang lain. Plagiarisme harus hilang dengan diputuskan Kemendikbud,” jelas ‎Guslihan.

Guslihan menjelaskan pelantikan rektor terpilih USU pada 28 Januari 2021 bisa tertunda jika keputusan hasil invesitigasi Kemendikbud terkait kasus itu belum diputuskan. Potensi pelantikan bisa saja ditunda menunggu ada keputusan selanjutnya.

“Jadi, kalau nanti sudah diputuskan Kemendikbud tidak ada plagiarism maka rektor baru USU akan dilantik. Kalau tidak, bagaimana kita melantik sementara persyaratan tidak bisa dipenuhi,” tutur Guslihan.

Menjawab, akibat dari kasus ini apakan ada potensi dilakukan pemilihan Rektor USU kembali?. Guslihan mengatakan tidak bisa menjawab itu. “Pemilihan ulang tunggu aja lah. Saya tidak bisa memutuskan itu.

MWA ini, kolektif kolegial. Semua mempunya hak yang sama. Rektor ini, dilantik atau tidak, nanti bicarakan di rapat MWA. Itu boleh voting, plagiat tidak boleh voting. Itu etik, keputusan di Kemendikbud,” sebutnya.

Lebih jauh, katanya, jika hingga 28 Januari 2021, belum ada keputusan dari Kemendikbud. Guslihan mengatakan bisa penunjukan pelaksana tugas (PLT) Rektor USU.” Kalau proses lama, bisa jadi PLT Rektor.

Lewat tanggal 28 Januari, terjadi kekosongan rektor. Keputusan USU tidak dari Jakarta. Dari USU pun, bisa. Wakil Rektor bisa naik jadi Plt rektor,” ungkap Guslihan.

Sedangkan, salinan surat keputusan Rektor USU nomor : ‎82/UN5.1.R/SK/KPM/2021 dan ditandatangani Rektor USU, Prof Runtung Sitepu, Kamis 14 Januari 2021.

Guslihan mengatakan sudah terima pada hari dikeluarkan.‎ Begitu juga, ia mengaku Sekretariat FISIP USU sudah menerima salin tersebut.Ia menilai lebih baik jelek sekerang USU dan kasus self plagiarism dituntaskan segera dengan keputusan Kemendikbud. Kemudian, SK Rektor USU itu sifat mengikat dan final. Silakan tempuh upaya selanjutnya.

“Kalau cerita banding harus ada tim indipenden menelusurinya termasuk dari Kemendikbud. Paling utama kasus ini harus segera tuntas. Keputusan Kementerian harus diputuskan tidak plagiat. Karena, Rektor USU memutuskan plagiat. Lebih baik, jelek sekarang dari pada jelek sepanjang tahun. Plagiarisme harus dibersihkan, saya tidak cerita orang. Kita tunggu putusan apa?, kita jalan, ” tutur Guslihan.

Guslihan juga menyayangkan sikap dari sejumlah Wakil Rektor USU yang dinilai ikut dalam lingkaran polemik ini.”Baca statuta USU, masa aku punya pembantu 5 orang. Masa aku tanya-tanya sama pembantu. Rektor itu, pemimpin USU. Wakil Rektor sebagai pembantu Rektor. Semua tanggungjawab di Rektor, bukan wakil rektor,” katanya.

Paham Statuta USU

Terpisah, Wakil Rektor III USU, Prof. Mahyuddin K.M Nasution mengungkapkan Rektor USU Prof Runtung Sitepu menyayangkan sikap tiga WR USU yang ikut dalam konprensi pers digelar tim Muryanto Amin.

Seharusnya para WR memahami Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (USU).

‎” Kalau berdasarkan aturan ini, WR itu harus loyal dan patuh kepada rektor. Mereka harus paham rektor itu, siapa dan wakil rektor itu, siapa. Memposisikan itu, boleh (sebagai guru besar) saja‎. Kalau sudah masuk (kasus ini) sadar sudah mencampuri urusan rektor,” sebut Mahyuddin kepada wartawan di Kampus USU.

Mahyuddin menjelaskan tugas WR adalah membantu tugas rektor, bukan sebaliknya,. Untuk itu‎, ia meminta menjalani tugas masing-masing sebagai Wakil Rektor USU.”Kita tahu diri, sebagai WR yakni pembantu rektor. Mengakibat keputusan itu sendiri. Kita pejabat sebagai pembantu rektor,” ungkap Mahyuddin.

Dia mengatakan, sah-sah berbeda pilihan sebab itu demokratis, tetapi bukan terlibat jauh seolah-olah bukan sebagai WR.

Ia menjelaskan komite etik dibentuk rektor adalah kewenangannya . Sah atau tidak komite etik merupakan tanggungjawan Rektor USU. Artinya rektor tidak memiliki kewajiban meminta pendapat WR, melainkan para WR wajib menghormati keputusan rektor sebagai pimpinan tertinggi universitas

“Pada dasarnya rektor kecewa dengan para pembantu karena terlibat fulgar dalam kasus ini,” tegasnya. Dalam memilih tim komite etik itu hak rektor.

Mahyuddin mengungkapkan Prof Runtung mengizinkan kepada WR untuk berpihak dengan siapa dalam pemilihan rektor USU. Tapi, jangan menyerang dan menjaga demokrasi pemilihan Rektor USU ini.

‎”Harapan beliau (Runtung) semua pihak termasuk para WR sudah dapat menahan diri , kita serahkan kepada MWA dan Kemendikbud memutuskan selanjutnya. Keputusan ini, sanksinya akademik, bukan pidana dan masuk penjara,” jelas Mahyuddin.

Dia mengatakan, rektor meminta WR memahami statute USU. “Kita PTNBH mempunyai statuta sendiri.‎ Pak rektor mengizinkan silakan anda disembarang sana. Tapi, tegakan demokrasi. Tapi, jangan memburukan jangan menyerang terang-terangan,” demikian Mahyuddin. (m19)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2