Waspada
Waspada » Musrenbang Tetap Fokus Pulihkan Ekonomi Di Tengah Pandemi Covid-19
Medan

Musrenbang Tetap Fokus Pulihkan Ekonomi Di Tengah Pandemi Covid-19

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sumut, Yosi Rukmono. Waspada/Partono Budy
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sumut, Yosi Rukmono. Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Tahun 2022 yang digelar di Medan, tetap fokus untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

“Kita fokus untuk terus membangun Sumut secara lebih maksimal dengan anggaran yang sudah dialokasikan,” tegas Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Sumut, Yosi Rukmono (foto) kepada Waspada, Kamis (8/4).

Dia merespon Musrenbang yang secara resmi dibuka Gubsu Edy Rahmayadi, dengan salah satu fokus mengedepankan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) untuk pemulihan ekonomi di Sumut.

Meski Covid-19 belum mereda, Gubsu berharap tema di Musrenbang Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat, dapat menjadi perhatian OPD.

Yakni fokus pembangunan, seperti peningkatan nilai tambah di sektor agraris, pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana ketenagakerjaan, akses mutu pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan infrastruktur.

Menurut Yosi, pihaknya ingin kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di kabupaten/kota dapat terpacu meski di lain pihak dihadapkan dengan pandemi Covid-19.

“Ya, ini Musrenbang yang pertama digelar di tengah situasi Covid di Sumut, tetapi itu tidak berarti kita lalai menjalankan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi), dengan tetap memprioritaskan penggunaan anggaran,” katanya.

Yosi menyadari dampak dari Covid-19 telah mempengaruhi sektor pembangunan, termasuk refocusing yang diambil dari APBD Sumut sebesar Rp 1,4 triliun Selain itu, beberapa target pembangunan yang tidak bisa terpenuhi di 2021 karena kondisi Covid-19, yang akan dilanjutkan di 2022.

Maksimalkan Anggaran

Dalam pidatonya di Musrenbang, Gubsu menegaskan, sebagai langkah awal pemulihan ekonomi, Edy meminta pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan untuk memaksimalkan efektifitas alokasi anggaran yang diberikan melalui Bantuan Keuangan Provinsi (BKP).

“Kita tidak lagi seperti membagi roti. Jadi siapa (daerah) yang membutuhkan pembangunan sesuai potensi daerahnya, akan kita akomodir. Tidak ada tempat bagi daerah yang apatis, karena hasilnya bukan hanya untuk daerah itu saja, tetapi untuk Provinsi Sumatera Utara,” jelas Edy.

Tahun ini, ada beberapa rencana pembangunan di Sumut, di antaranya Islamic Center, areal peternakan dan pertanian baru, pembangunan bandara di Madina, serta infrastruktur wilayah perbatasan antar provinsi. (cpb)

Karenanya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun harus ditingkatkan agar rencana pembangunan berjalan lancar. Kata Edy, salah satu caranya adalah dengan menaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Menurutnya, PBBKB saat ini yang sebesar 7,5 persen masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan sejumlah provinsi lain yang mencapai 10 persen.

Cara lainnya adalah menghapuskan instansi di yang tidak terlalu dibutuhkan di Pemerintahan Provinsi, di antaranya Disdukcapil, Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. (cpb)

 

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2