MEDAN (Waspada): Untuk mendukung dan mensukseskan Pemilu 2024 yang jujur, aman dan damai, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (MUISU) akan menyebar sekitar 100 ulama untuk ikut memantau pelaksanaan pesta demokrasi itu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kota Medan dan sekitarnya yang akan dilaksanakan secara serentak secara nasional, Rabu (14/2).
Ketua Umum MUISU, Dr. H Maratua Simanjuntak dalam keterangannya usai menggelar rapat dengan unsur Dewan Pimpinan menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugasnya para ulama akan membawa surat penugasan khusus MUI, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
Menurutnya pemantauan yang dilakukan ulama ini, sebutnya sesuai aturan yang termaktub dalam PKPU Nomor 64/2009 tentang Pedoman Pemantauan dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum.
“Untuk suksesnya Pemilu dukungan yang kami berikan selain dengan selalu berdoa, juga melalui pemantauan yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih terbaik bagi suksesnya Pemilu,” kata Ketua MUISU, Senin (12/2).
Wakil Ketua Umum MUISU, Dr. H Ardiansyah Lc, MA lebih lanjut menyampaikan, selain memantau proses pemilihan di TPS supaya dapat berjalan jujur, adil dan damai sebagaimana tausiah yang disampaikan MUI Pusat.
Kemudian MUI juga secara aktif mengimbau kepada umat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam Pemilu tahun ini karena memiliki implikasi besar bagi kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran bangsa ini di masa depan.
“Sesuai Keputusan Ijtima Ulama se-Indonesia di Padang Panjang 2009 lalu bahwa, umat wajib ikut Pemilu,” kata Ardiansyah.
Dalam kesempatan itu Ardiansyah juga berharap kepada peserta pemilu, pimpinan partai terkhusus kepada KPU dan Bawaslu untuk berlaku adil, jujur dan menjunjung tinggi tugas pokok sebagai penyelenggara Pemilu.
Sebelumnya, Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam (Ladui) MUISU, H Marasamin Ritonga menegaskan bahwa Pemilu 2024 harus berjalan jujur dan adil. Karena itu MUI Sumut ikut berperan aktif dalam memantau setiap proses agar dapat berjalan sebagaimana harapan bersama.
Disebutkannya, dalam pemantauan itu, akan dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang berlaku dan melakukan dokumentasi sebagai bukti otentik sehingga kalau terjadi kecurangan atau pelanggaran Pemilu dapat dijadikan dasar hukum dalam membuat pelaporan resmi.
“MUI akan melakukan observasi langsung dan menjadi dasar sikap terhadap segala bentuk pelanggaran,” ujar Ritonga.
Hal lain disampaikannya, berdasarkan pengalaman Pemilu sebelumnya, cukup banyak pelanggaran yang tidak dapat diproses sesuai ketentuan karena bukti foto atau video yang diberikan tidak jelas lokasi dan waktu kejadiannya.
“Pengalaman itulah makanya pemantau yang diturunkan akan mendokumentasikan setiap indikasi kecurangan dengan baik,” pungkasnya (m22)
