Miris Saat PPKM Anggota Dewan Terlibat Narkoba

Miris Saat PPKM Anggota Dewan Terlibat Narkoba

  • Bagikan
DIREKTUR Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) yang juga Wakil Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, Dr. Zulkarnain Nasution, MA. Waspada/Ist
DIREKTUR Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) yang juga Wakil Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, Dr. Zulkarnain Nasution, MA. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Sangat memalukan, saat masyarakat mengikuti aturan pemerintah di suasana PPKM Covid-19, 5 orang Anggota DPRD Labuhanbatu Utara (Labura( justru terlibat penyalahgunaan narkoba.

Demikian disampaikan, Direktur Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU), yang juga Wakil Ketua Gerakan Nasional Anti Narkoba Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, Dr. Zulkarnain Nasution, MA (foto), Minggu (8/8).

Menurut Zulkarnain, yang juga Sekjen GAN Indonesia, diciduknya lima anggota DPRD Labura yang terjaring razia PPKM di ruang karaoke di salah satu hotel di Rantau prapat sangat memalukan dan memilukan hati masyarakat Labura.

Karena, di saat masyarakat mematuhi PPKM mencegah penularan covid 19, justru mereka bersenang senang tanpa prokes dengan menyalahgunakan narkoba.

Kata dia, saat ini pemerintah Labura sedang giat giatnya menerapkan dan prokes dan melaksanakan PPKM  sekaligus juga gencar perang terhadap penyalahgunaan narkoba dengan menerbitkan Perda dan berusaha mendirikan BNNK di Labura.

“Indikasi menunjukkan bahwa kelima anggota dewan itu adalah murni penyalahguna, maka masih ada kesempatan bagi mereka untk bertaubat dengan menjalani rehabilitasi yang benar di tempat rehabilitasi yang diakreditasi pemerintah, ke depannya setiap anggota dewan harus dites urine secara berkala, sehingga tidak ada lagi wakil rakyat yang terpapar narkoba, sungguh sangat menyedihkan dan melukai hati masyarakat,”ungkapnya.

Hal lain menurutnya, agar semua anggota dewan ini supaya diproses sesuai undang undang yang berlaku baik undang-undang PPKM dan undang-undang tentang narkotika.

“Kalau di UU narkotika, apakah mereka pengedar atau penyalahguna. kalau mereka terlibat pengedar harus sanksi yang berat tapi kalau terbukti murni penyalahguna harus rehabilitasi,” sebutnya.

Sebelumnya diberitakan, Polres Asahan saat ini masih mengamankan 17 orang termasuk 5 orang oknum anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura).

Kelima oknum anggota DPRD tersebut terjaring razia Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat berada di salah satu ruangan karaoke pada sebuah hotel di Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. (m22).

 

 

  • Bagikan