Waspada.id

Menyelesaikan Kasus Tanah Tidak Bisa Terburu-buru

GUBSU Edy Rahmayadi, menjelaskan tentang persoalan tanah di Simalingkar dan Sei Mencirim, Kab. Deliserdang. Menyelesaikan kasus tanah tidak bisa terburu-buru. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Menyelesaikan kasus tanah tidak bisa terburu-buru. Khusus untuk persoalan tanah di Simalingkar dan Sei Mencirim, Kab. Deliserdang, diburuhkan waktu untuk menyelesaikannya.

Pernyataan itu disampaikan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, saat memimpin rapat di pendopo rumah dinas Gubsu, Senin (31/8). Rapat hari itu beragendakan penyelesaian kasus tanah di Simalingkar dan Sei Mencirim, Kab. Deliserdang, secara virtual.

Hari itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengadakan rapat dengan pejabat pemerintah pusat.

Yakni Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, pihak BUMN, PTPN II dan lainnya.

Pada rapat itu, Gubsu Edy Rahmayadi mengaku Pemprovsu bersama Forkopimda terus berupaya secepatnya menyelesaikan kasus tanah di Simalingkar dan Sei Mencirim.

Namun dalam proses penyelesaiannya membutuhkan waktu, dan tidak bisa terburu-buru

Menurut Gubsu Edy Rahmayadi, menyelesaikan kasus tanah tidak bisa terburu-buru. Dia mengaku akan meminta dahulu tim di Sumut untuk melakukan pendataan, melakukan edukasi dan menertibkan perihal lahan tersebut.

“Saya hanya menyampaikan bahwa Forkopimda di Sumut sudah bekerja dengan baik,’’ katanya.

Disampaikan Edy Rahmayadi, pihaknya juga meminta pihak terkait tidak terlalu mudah menanggapi laporan yang ada.

‘’Percayakan dulu pada kami untuk melakukan penertiban dan edukasi, serta lainnya,” ucapnya.

Edy Rahmayadi menyatakan, secara objektif, kepemilikan tanah dan lahan yang dituntut oleh masyarakat tidak semuanya dapat dibuktikan. Setidaknya itu merupakan data yang diperoleh dari tim BPN Polda, Kejati Sumut dan lainnya.

Diakui Edy Rahmayadi, persoalan tanah ini memang sudah lama. Yakni terkait dengan Hak Guna Usaha (HGU) yang pemegang haknya adalah PTPN II di kedua lahan Sei Mencirim dan Simalingkar.

Akan Turut Campur

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, menekankan bahwa persoalan tuntan masyarakat agar segera diselesaikan dengan segera. Katanya, pemerintah pusat akan turut campur dalam penyelesaian tuntutan rakyat ini.
Moeldoko juga meminta seluruh tim untuk segera merumuskan solusi untuk segera disampaikan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Intinya persoalan ini akan dipayungi dari pusat. Gubernur Sumut sebagai ketua pelaksana diharapkan membentuk tim kecil dalam permasalahan di Sumut,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menerangkan, hasil kesimpulan tim dari pusat akan menyahuti tuntutan penggarap. Berdasarkan usulan PTPN II, masyarakat juga akan dilibatkan dalam pertanian tebu agar dapat bergabung dengan PTPN II.

‘’Tiga hari lalu Presiden menerima masyarakat Simalingkar dan Sei Mencirim. Presiden memerintahkan selesaikan permasalahan ini dengan baik antara petani dan PTPN II,” ujarnya. (m07)

Berikan Komentar: