Menkumham Dinilai Gegabah Terapkan Napi Asimilasi

Menkumham Dinilai Gegabah Terapkan Napi Asimilasi

  • Bagikan
DIREKTUR Pusat Study Hukum Pembaharuan Peradilan (Pushpa) Muslim Muis. Menhumkam dinilai gegabah terapkan napi asimilasi. Waspada/Ist
DIREKTUR Pusat Study Hukum Pembaharuan Peradilan (Pushpa) Muslim Muis. Menhumkam dinilai gegabah terapkan napi asimilasi. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham, yang dipimpin Menteri Yasonna H Laoly, dinilai gegabah terapkan kebijakan pembebasan napi asimilasi, yang dimaksud mencegah penyebaran virus corona di dalam lapas dan rutan.

Menkumham dinilai gegabah terapkan napi asimilasi dan diminta bertanggungjawab atas kebijakan tersebut.

Sebab, faktanya, di tengah masa pandemi corona justru napi yang dibebaskan berulah kembali, sehingga membuat resah masyarakat.

“Memang harus bertanggung jawab. Karena itu, seharusnya sedari awal ada seleksi yang lebih ketat terhadap para napi yang diasimiliasi,” kata Direktur Pusat Study Hukum Pembaharuan Peradilan (Pushpa) Muslim Muis (foto).

“Jangan asal-asalan saja, tanpa memikirkan dampak sosialnya di masyarakat di saat situasi seperti ini,” katanya kepada Waspada, Senin (11/5).

Muslim Muis memberikan tanggapan tersebut, terkait pembunuhan wanita muda di Komplek Cemara Asri, yang ternyata didalangi dua napi asimilasi.

Menurutnya, sejak pertama kali kebijakan asimilasi dibuat, ia sudah menentang keras. Sebab, hal itu sangatlah tidak efisien.

“Dari awal saya sudah menolak keras program asimilasi ini, kan sudah kejadian seperti ini baru kebingungan,” ungkapnya.

Ia berpandangan, Kemenkumham telah gegabah dalam membuat kebijakan itu. Sebab, dengan alasan mencegah dampak penyebaran virus corona, justru jadinya terkesan seakan dipaksakan.

“Ini terbilang gegabah yang membuat kebijakan asimilasi ini, dikarenakan seperti dipaksakan. Gimana tidak gegabah, ini sudah ada nyawa yang melayang. Seharusnya dipikirkan,” cetusnya.

Pemberatan Hukuman

Menyikapi kedua napi asimilasi yang melakukan pembunuhan, menurutnya, kedua pelaku seharusnya mendapatkan pemberatan hukuman, dikarenakan kasus sebelumnya hampir serupa.

“Berarti dia ini residivis, masa hukumannya harus ditambah 1/3 dari masa hukumannya,” katanya.

“Dia juga kemarin melakukan asusila, dan ini memperkosa lalu membunuhnya. Itu kan sudah jadi makin berat,” bebernya .

Dijelaskannya, kedua pelaku juga dikenakan pemberatan absorbsi dan dapat dikenakan pasal berlapis.

“Ini dia bisa kena pasal pembunuhan dan sekaligus pasal asusila, ini namanya absorbsi,” ujarnya.

Muslim meminta, agar Kemenkumham lebih cermat dan selektif lagi terhadap para napi yang akan mendapat asimilasi, agar tidak ada lagi napi yang berpotensi kembali melakukan tindak kriminal. (m32)

  • Bagikan