MEDAN (Waspada): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menyampaikan pernyataan tentang keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Mendagri bilang, ASN harus netral dan tidak boleh terlibat politik praktis. Namun dia boleh ikut berkampanye. Tidak eperti TNI Polri, yang sama sekali tidak dibolehkan ikut berkampanye.
Mendagri Tito Karnavian, di Regale Convention, Medan, Selasa (9/7). Yakni, dalam konferensi pers, usai pelaksanaan Rakor Kesiapan Pilkada Serentak 2024 untuk wilayah Sumatera. Pelaksanaan Rakor hari itu, dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto. Peserta Rakor terdiri dari peluruh unsur pemerintahan, TNI/Polri, Kejaksaan, KPU, Bawaslu, partai politik (Parpol), dan seluruh steakholder terkait pelaksanaan Pemilu.
Menjawab wartawan, Mendagri Tito Karnavian menegaskan, ASN harus netral. Mereka tidak boleh terlibat dalam berpolitik praktis, seperti ikut dalam kegiatan dukung mendukung calon kepala daerah. Namun, dia mengatakan, ASN diperbolehkan ikut berkampanye di Pilkada serentak 2024. Alasannya, karena ASN memiliki hak pilih.
Namun, kata Tito Karnavian, hal itu berbeda dengan TNI/Polri, yang dilarang sama sekali. Karena status TNI/Polri tidak memiliki hak pilih, maka TNI dan Polri tidak boleh ikut berkampanye. “Teman-teman ASN ini berbeda dengan teman-teman TNI dan Polri. Kalau teman-teman TNI dan Polri tidak memiliki hak pilih, kalau teman-teman ASN, merekap memiliki hak pilih,” katanya.
Tito Karnavian mengatakan dalam, aturan yang menyebutkan ASN diperbolehkan iktu berkampanye ada di Undang-undang, baik UU Pilkada maupun UU Pemilu No.7 Tahun 2017. “Rekan-rekan ASN ini diperbolehkan, saya katakan ya, diperbolehkan nanti pada saat kampanye, hadir boleh. Karena dia memiliki hak pilih,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan kampanye itu, menurut Tito, ASN bisa berkesempatan mendengarkan visi – misi calon pemimpin. Bukan berarti ikut mengelola kampanye, aktif teriak dukung mendukung, menyebut yel-yel dan lainnya. “Dia boleh berkesempatan mendengar apa visi-misi calon pemimpin, karena dia punya hak pilih, sehingga dia punya referensi, bahan dia mau milih siapa,” sebutnya.
Begitupun Tito Karnavian, meminta pernyataannya ini jangan sampai dipahami sepotong-sepotong. Artinya bukan berarti dia memperbolehkan ASN berkampanye dalam arti yang sangat luas. Keterlibatan ASN hanya sebagas diberi kesempatan untuk mendengarkan visi misi calon pemimpin, supaya memiliki referensi dalam menentukan siapa sosok calon yang akan dipilih.
Kesiapan Daerah
Sementara itu, Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyebutkan, Rakor dilaksanakan untuk mengetahui kesiapan Pilkada 20024 di sejumlah daerah, termasuk di wilayah Sumatera. Dengan begitu diharapkan akan menciptakan siniergitas antar pemangku kebijakan terkait. Khususnya untuk memahami peran dan fungsi masing-masing instansi pada pelaksanaan pesta demokrasi atau Pilkada serentak 2024.
Menurutnya Hadi Tjahjanto, kesuksesan pesta demokrasi akan mudah terwujud jika antar pemangku kebijakan terkait dapat menjalankan fungsi dan perannya serta meningkatkan koordinasi antara lembaga. “Untuk dapat menyukseskan Pilkada Serentak 2024, kita harus mampu menetapkan peran kita masing-masing sesuai tugas fungsi baik dari kementerian, lembaga, instansi melalui singertitas,” ungkapnya.
Mantan Panglima TNI itu juga menyampaikan, dalam pelaksanaan Pilkada 2024, seluruh elemen harus bersama-sama menjaga stabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan yang kondusif dan terkendali.
Menurutnya, Pilkada 2024 merupakan pemilihan umum terbanyak sepanjang sejarah, yang berpotensi akan berdampak pada tingkatan ancaman. Baik ancaman miss komunikasi, polarisasi politik dan sosial politik. Dengan demikian diperlukan peran dari seluruh elemen, untuk ikut menjaga stabilitas di bidang politik, hukum dan keamanan. Sehingga dapat menciptakan pesta demokrasi yang kondusif dan terkendali.
Lebih lanjut, Hadi berharap, peserta dapat memanfaatkan tentang Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk wilayah Sumatera ini dengan baik. Sehingga mendapatkan informasi perkembangan Pilkada 2024.
“Memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, saling bertukar informasi terkait berbagai permasalahan yang dihadapi serta menerapkan solusi penyelesaian. Sehingga rapat koordinasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta dalam mempersiapkan Pilkada Serentak tahun 2024,” ujarnya. (m07)
