Waspada
Waspada » Masyarakat Tak Dibenarkan Geledah Terduga Narkoba
Medan

Masyarakat Tak Dibenarkan Geledah Terduga Narkoba

BADAN Narkotika Nasional (BNN). Masyarakat tak dibenarkan geledah terduga narkoba, kecuali tertangkap tangan. Ilustrasi
BADAN Narkotika Nasional (BNN). Masyarakat tak dibenarkan geledah terduga narkoba, kecuali tertangkap tangan. Ilustrasi

MEDAN  (Waspada): Masyarakat tak dibenarkan geledah terduga Narkoba, kecuali tertangkap tangan.

Selain Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN), masyarakat tak dibenarkan geledah terduga narkoba, kecuali tertangkap tangan.

Demikian dikatakan Direktur Dit Reserse Narkoba Polda Sumut Kombes Pol Hendri Marpaung kepada wartawan, Senin (17/2).

Menurut Kombes Pol Hendri Marpaung, Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) memiliki kewenangan penuh dalam menyelidiki dan mengungkap praktik peredaran dan penyalahgunaan narkoba hingga menyerahkan tersangka ke pihak kejaksaan.

“Sudah ada aturan yang mengatur kepolisian diberikan kewenangan untuk menyelidiki dan menangkap pelaku narkoba hingga melakukan proses hukum,” katanya.

Sedangkan masyarakat tidak mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan.

Hendri menanggapi adanya Peraturan Desa (Perdes) Manduamas di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Dalam peraturan itu, tertuang pasal yang membolehkan warga masyarakat melakukan penyelidikan, penangkapan hingga penggeledahan terhadap terduga pelaku narkoba.

Menurut Hendri, jika Perdes itu dibiarkan, maka bisa disalahgunakan hingga menimbulkan penyimpangan hukum dan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM).

Sedangkan kepolisian melakukan penyelidikan terhadap pelaku narkoba sudah diatur undang-undang.

“Secara hirarki pemerintah daerah yang dapat mengambil sikap terhadap Perdes tersebut,” katanya.

“Penyelidikan kepolisian berdasarkan sprint dan kewenangannya terbatas. Penyidik narkotika dan obat, memiliki taktik dan teknik secara khusus tentang narkotika sebagaimana diatur dalam KUHAP,” sebut Hendri didampingi Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan.

Namun ia mendukung hukum sosial yang diberikan masyarakat kepada terduga pelaku narkoba yang telah menjalani peradilan umum.

“Itu dinilai sebagai upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penyalahgunaan Narkoba,” sebutnya.

Dalam Peraturan Desa Manduamas Lama Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Obat-obat Terlarang, dan Psikotropika, memang terdapat isi pasal yang membolehkan perangkat desa melakukan penggeledahan.

Perdes anti-narkoba ini mempunyai isi yang sama di tiap desa se-Tapteng.

Perdes tersebut juga memuat aturan mengusir orang yang terbukti terlibat kasus narkoba dan hukumannya sudah berkekuatan hukum tetap.

Peraturan ini diberlakukan sejak 1 Januari 2020 di Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng). (m27)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2