Waspada
Waspada » Masa Pandemi Covid-19 Banyak Pasangan Menikah Di Kantor KUA
Medan

Masa Pandemi Covid-19 Banyak Pasangan Menikah Di Kantor KUA

KEPALA Bidang Urusan Agama Islam (Kabid Urais)Kanwil Kemenag Provinsi Sumut, Dr. H Syafi`i. Di masa pandemi, banyak pasangan menikah di kantor KUA. Waspada/Anum Saskia
KEPALA Bidang Urusan Agama Islam (Kabid Urais)Kanwil Kemenag Provinsi Sumut, Dr. H Syafi`i. Di masa pandemi, banyak pasangan menikah di kantor KUA. Waspada/Anum Saskia

MEDAN (Waspada): Di masa pandemi Covid -19, banyak pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

“Di Sumut, masa pandemi Covid-19, cukup banyak pasangan yang menikah di KUA, meskipun dibolehkan melaksanakan di rumah atau di gedung, ” kata Kepala Bidang Urusan Agama Islam (Kabid Urais)Kanwil Kemenag Provinsi Sumut, Dr H Syafi`i (foto), Senin (21/9).

Misalkan bulan Mei lalu, terdapat 426 pasangan dan yang menikah di luar KUA hanya 75 pasangan.
Bahkan sambung dia, bulan Juni, pasangan yang menikah di kantor KUA mencapai 6.166 dan luar kantor KUA mencapai 3.318.

Tetapi bulan Juli pernikahan di luar KUA meningkat sedikit, mencapai 3.551 sedangkan di kantor KUA hanya 3.504 pasangan dan bulan Agustus menikah di luar kantor ada 5.525 dan di kantor ada 3.505.

Ditambahkanya, sebelum ini Kabid Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pelayanan nikah.

Dalam Surat Edaran tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayana. Nikah masa pandemi Covid-19, diterbitkan 10 Juni 2020 ini.

Disebutkan bahwa masyarakat diperkenankan untuk melaksanakan akad nikah di luar KUA.

Meski demikian, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi calon pengantin bila ingin melangsungkan akad nikah di luar KUA.

Dengan terbitnya edaran ini, maka calon pengantin diperkenankan untuk melangsungkan akad nikah di KUA, rumah, masjid, atau pun gedung pertemuan.

Panduan

Kata Syafii, Surat Edaran Direktur Jenderal ini  meliputi panduan dan ketentuan pelaksanaan pelayanan nikah pada masa pandemi Covid-19 dengan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Adapun ketentuan dalam Surat Edaran ini, antara lain:
1. Layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dilaksanakan setiap hari kerja dengan jadwal mengikuti ketentuan sistem kerja yang telah ditetapkan;
2. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara online antara lain melalui website simkah.kemenag.go.id, telepon, e-mail atau secara langsung ke KUA Kecamatan;
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dan/atau terkait proses pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah dan pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan semaksimal mungkin mengurangi kontak fisik dengan petugas KUA Kecamatan;
4. Pelaksanaan akad nikah dapat diselenggarakan di KUA atau di luar KUA;
5. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di KUA atau di rumah diikuti sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang;
6. Peserta prosesi akad nikah yang dilaksanakan di Masjid atau gedung pertemuan diikuti sebanyak-banyaknya 20% dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang;
7. KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak Catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya;
8. Dalam hal  pelaksanaan akad nikah di  luar KUA, Kepala KUA Kecamatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak terkait dan/atau aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat;
9. Dalam hal protokol kesehatan dan/atau ketentuan pada angka 5 dan angka 6 tidak dapat terpenuhi, Penghulu wajib menolak pelayanan nikah disertai alasan penolakannya secara tertulis yang diketahui oleh aparat keamanan sebagaimana form terlampir;
10. Kepala KUA Kecamatan melakukan koordinasi tentang rencanapenerapan tatanan normal baru pelayanan nikah kepada Ketua GugusTugas Kecamatan; dan
11. Kepala Kantor  Kementerian Agama Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan tatanan normal baru pelayanan nikah di wilayahnya masing-masing.  (m22)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2