Maraknya Pemodal Dalam Pilkada Ciptakan Politik Uang

Maraknya Pemodal Dalam Pilkada Ciptakan Politik Uang

  • Bagikan
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nasril Bahar. Maraknya pemodal dalam Pilkada ciptakan politik uang. Waspada/Ist
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nasril Bahar. Maraknya pemodal dalam Pilkada ciptakan politik uang. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Nasril Bahar (foto) mengatakan, sangat menyayangkan maraknya pemodal untuk meraih kekuasaan (oligarkhi) dalam Pemilukada, sehingga ciptakan politik uang.

Maraknya pemodal dalam pilkada ciptakan politik uang juga membuat demokrasi itu dijual untuk tujuan kekuasaan (oligarkhi)

Demikian Nasril Bahar berbincang dengan Waspada, Minggu, (30/8) di Medan.

Menurut politisi PAN ini, demokrasi yang berlangsung saat ini memiliki dua sisi mata uang yakni demokrasi sejati dan demokrasi yang dibeli pemodal.

Dengan begitu pemilik uang untuk membeli kekuasaan itu yang dilakukan oleh pemodal dalam Pemilukada itu artinya ‘demokrasi’ itu dapat dibeli.

Menurut Nasril peran oligarkhi dengan menempatkan orang-orang untuk dijadikan pemimpin di satu daerah dikuatirkan tidak berhasil membawa kesejahteraan rakyat.

Karena selain belum punya cukup pengalaman juga belum memiliki sepak terjang dalam memimpin.

Dengan demikian peran elit partai, itu artinya, demi oligarkhi ini tumpahan suara masyarakat terhadap pilihannya dia jual demokrasi itu untuk sebuah cita-cita pemodal.

Bukan untuk perjuangan demi terwujudnya mensejahterakan masyarakat.

Tapi, demi terwujudnya cita-cita pemilik pemodal yang pada akhirnya besarnya donasi tersebut jauh dari nilai demokrasi.

Itu bisa kita lihat, dari 541 kabupaten/kota se Indonesia lebih dari separuhnya dianggap gagal dalam memajukan dan membangun kesejahteraan rakyatnya, dan mengecewakan masyarakat, ungkap Nasril.

Sehingga lanjut Nasril, visi dan misi pembangunannya begitupun visi kecintaannya tidak lagi sejalan meski dia putra daerah.

Nasril juga tidak membantah dan membenarkan pendapat para pakar yang menyebutkan bahwa demokrasi tidak lagi ditangan rakyat tapi sudah beralih kepada elit partai.

Jadi Raja

Peran elit partai, jelas ini sangat berpengaruh karena subyektivitas dan obyektivitas dalam memilih calon kepala daerah itu sudah hilang.

Siapa yang memiliki ‘uang’ dialah yang akan menjadi raja. Inilah yang kita kuatirkan, ” ungkap Nasril.

Namun, kata Nasril, bila dia seorang demokrasi sejati tentu dua hal ini berbeda.

Seseorang itu membeli partai sebagai sumbangsihnya kepada partainya.

Maka dia akan membeli demokrasi itu dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat dan membangun daerahnya meski dengan itu butuh pengorbanan guna mengangkat harkat dan martabat daerahnya.

Pengorbanan itu bisa dalam bentuk apa saja. Dia beli demokrasi itu untuk mensejahterakan rakyatnya dalam bentuk pengorbanan.

Baik itu dengan menyumbangkan suaranya, memberikan pencerdasan politik pada masyarakat dan pengorbanan lainnya.

“Tapi sekarang ini para elit partai sudah pasif, yang ada sekarang ini hanya pembodohan politik ujar Nasril sembari membenarkan adanya sikap praghmatis masyarakat dan adanya transaksional uang yang terjadi dimasyarakat. (clin)

  • Bagikan