Waspada
Waspada » Manajemen RS Bisa Dihukum 6 Tahun Penjara
Medan

Manajemen RS Bisa Dihukum 6 Tahun Penjara

DOSEN Hukum USU M Hadyan Yunhas Purba. Manajemen rumah sakit palsukan hasil diagnosis Covid-19 bisa dihukum 6 tahun penjara. Waspada/Ist
DOSEN Hukum USU M Hadyan Yunhas Purba. Manajemen rumah sakit palsukan hasil diagnosis Covid-19 bisa dihukum 6 tahun penjara. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Manajemen rumah sakit (RS) yang dengan sengaja palsukan hasil diagnosis Covid-19 untuk meraup keuntungan bisa dihukum selama 6 tahun penjara.

Perbuatan manajemen RS yang dengan sengaja palsukan hasil diagnosis Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana dan pelakunya bisa dihukum 6 tahun penjara.

Demikian antaralain pendapat Dosen Hukum USU M Hadyan Yunhas Purba (foto), Minggu (4/10).

Dia merespon berbagai isu ada rumah sakit nakal yang diduga sengaja membujuk keluarga pasien dengan memberikan sejumlah uang.

Tujuannya, agar bersedia menandatangani surat keterangan bahwa anggota keluarganya terkena Covid-19 walaupun faktanya anggota keluarganya yang dirawat di rumah sakit tersebut sama sekali tidak terkena pandemi itu.

Dia juga merespon terdapat dugaan beberapa rumah sakit sengaja memalsukan hasil diagnosis pasien yang dirawat dan meninggal sebagai penderita Covid-19.

Terhadap hal ini, M Hadyan Yunhas berpendapat, bila hal itu benar, maka perbuatan manajemen rumah sakit yang dengan sengaja menyatakan pasien negatif Covid-19 menjadi positif Covid-19 melalui surat keterangan dokter dan hasil diagnosis dapat diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pelakunya bisa dihukum selama enam tahun penjara.

Lebih lanjut M Haydan mengatakan, adapun tujuan tersebut di atas diduga agar rumah sakit nakal tersebut meraup untung dari dana yang dianggarkan pemerintah untuk perawatan pasien Covid-19, yang jumlahnya tentu tidak sedikit.

Dipaparkan, surat keterangan atau hasil diagnosa positif Covid-19 tersebut dapat digunakan oleh rumah sakit untuk mengajukan klaim penggantian biaya layanan perawatan pasien Covid-19 kepada pemerintah.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. HK. 01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Di mana, apabila hal yang diterangkan di dalam surat keterangan atau hasil diagnosa positif Covid-19 tersebut ternyata tidak benar atau palsu, maka negara akan menjadi pihak yang dirugikan.

Sehingga perbuatan oknum manajemen rumah sakit dan pihak lainnya yang terlibat dalam membuat surat tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Pelayanan Kesehatan Aman

Ditambahkannya, perlu diketahui, selain ketentuan di atas, Pasal 29 ayat (1) UU No 40 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menentukan rumah sakit berkewajiban untuk memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif.

Dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit serta memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

Di mana apabila ketentuan ini dilanggar, maka rumah sakit dapat dijatuhi sanksi berupa teguran, teguran tertulis, denda dan pencabutan izin rumah sakit.

Sebelumnya, diberitakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Police Watch meminta Badan Reserse dan Kriminal Polri segera membongkar permainan mafia rumah sakit yang memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk meraup keuntungan.

Modusnya, mengcovidkan orang sakit yang sesungguhnya tidak mengidap Covid-19.

“Indonesia Police Watch (IPW) melihat Bareskrim belum bergerak untuk mengusut dan memburu mafia rumah sakit tersebut. Padahal kasus mengcovidkan orang tersebut sudah marak dan ramai bermunculan di berbagai media sosial,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane. (m22)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2