Makmur Wijaya Tidak Pernah Serobot Tanah Masyarakat Di Karya Wisata Ujung

  • Bagikan
MAKMUR Wijaya memperlihatkan areal tanahnya yang tidak ada jalan umum dan tidak pernah menyerobot tanah warga masyarakat. Waspada/Mahbubah Lubis
MAKMUR Wijaya memperlihatkan areal tanahnya yang tidak ada jalan umum dan tidak pernah menyerobot tanah warga masyarakat. Waspada/Mahbubah Lubis

MEDAN (Waspada): Makmur Wijaya menegaskan, dirinya tak pernah menyerobot tanah atau jalan masyarakat di Jl. Karya Wisata Ujung Kelurahan Delitua Kecamatan Namurambe Kabupaten Deliserdang dan tanah miliknya seluas 5 hektar di kawasan Jl. Karya Wisata Ujung, Kelurahan Delitua, Kecamatan Namurambe memiliki surat-surat atau dokumen lengkap yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

“Saya tidak pernah menyerobot tanah atau jalan masyarakat sebagaimana yang dituduhkan oleh pihak tertentu. Tanah saya memiliki surat-surat atau dokumen yang lengkap dari instansi pemerintah,” tegas Makmur Wijaya kepada Waspada, Minggu (28/11) di lahan miliknya.

Dijelaskan Makmur Wijaya, areal tanah miliknya berada di perbatasan antara Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. Di atas areal tanahnya juga tidak ada jalan umum karena sudah jelas tertuang pada sertifikat hak milik (SHM) bernomor 350 dan 351.

“Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak pernah serobot tanah orang, dan ditanah saya ini tidak ada tanah atau jalan yang bisa digunakan untuk jalan umum. Apalagi itu sudah tertuang pada SHM yang menyatakan diatas tanah tidak ada jalan untuk umum,” kata Makmur Wijaya sembari menunjuk tanah miliknya di kawasan itu merupakan satu hamparan atau tidak terputus-putus.

Makmur Wijaya menyayangkan ada pihak-pihak yang menudingnya telah melakukan penyerobotan tanah dan melaporkannya ke sejumlah pihak yang padahal ia menegaskan tidak pernah melakukan penyerobotan tanah warga karena tidak memberi lewat warga diatas tanahnya yang bukan merupakan jalan umum.

“Saya tidak kasi lewat di atas tanah saya, dia lapor ke Gubernur, Kanwil, Kepolisian dan ke instansi pemerintahan di Namurambe. Hari ini kalau dia mau jual tanahnya saya mau beli. Tapi mereka buka harga tidak wajar maka saya tidak beli. 5 hektar lebih disini sudah punya saya bahkan lengkap surat-surat. Jadi tidak ada menyerobot tanah orang bahkan sampai hari ini saya tidak pernah lakukan itu,” tegas Makmur Wijaya.

Terpisah, Koordinator Presidium Front Persatuan dan Persaudaraan Kebangsaan (FP2K) Sumatera Utara, Ahmad Rizal alias Boy menyatakan pihaknya mencermati dinamika konflik yang terjadi atas lahan yang terletak di Jl. Karya Wisata Ujung, maka berdasarkan fakta lapangan dan fakta kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik, bahwa benar di lahan tersebut tidak ada permasalah seperti yang terjadi selama ini, dan bukan pula Konflik yang terkait keagamaan.

“FP2K yang terdiri dari beberapa elemen Organisasi Islam dan Nasionalis Kebangsaan, dengan ini menyatakan bahwa konflik ini murni persoalan hukum, menyangkut batas tanah. Konflik ini tidak ada kaitan dengan soal keagamaan tertentu, etnis tertentu dan suku tertentu,” sebut Boy.

Oleh sebab itu, tambah Boy, FP2K mendorong pihak yang saling berkonflik untuk dapat duduk secara bersama, bermusyawarah mufakat agar tercapai solusi terbaik dari persoalan ini.

“Demi menjaga suasana kondusif yang semakin baik ini, diharapkan kepada kita semua untuk mendudukkan persoalan ini secara objektif, rasional dan berimbang. Jika tidak tercapai kesepakatan secara musyawarah mufakat, maka jalan terbaik tempuh jalur hukum, dengan pembuktian yang jelas dan akurat,” pungkas Boy. (cbud)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *