Waspada
Waspada » Akademisi: Maklumat Kapolri Kebijakan Responsif
Medan

Akademisi: Maklumat Kapolri Kebijakan Responsif

AKADEMISI Alvi Sahari. Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/1/2021 tentang Kapatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI merupakan bentuk kebijakan responsif. Waspada/ist
AKADEMISI Alvi Sahari. Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/1/2021 tentang Kapatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI merupakan bentuk kebijakan responsif. Waspada/ist

MEDAN (Waspada): Akademisi Alvi Sahari (foto) mengatakan, Maklumat Kapolri Nomor: Mak/1/1/2021 tentang Kapatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI merupakan bentuk kebijakan responsif pascakeputusan bersama menteri dan lembaga terhadap Ormas Front Pembela Islam (FPI). 

“Maklumat Kapolri ini tentunya didasarkan pada ketaatan norma jenjang hukum yang meliputi groundnorm, yakni Pancasila, UUD 1945 dan norma peraturan perundang-undangan sebagai bentuk due process of law dalam bingkai rechstaat,” ujar Alvi, Ahad (3/1) menanggapi polemik yang muncul terkait Maklumat Kapolri. 
Maklumat Kapolri itu merupakan kebijakan responsif yang selaras dengan amanah konstitusional yang diemban oleh Polri selaku institusi yang bertanggungjawab dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri.
“Maklumat dimaksud tidak ditujukan dengan maksud untuk membatasi masyarakat dalam mengakses, menggugah dan menyebarluarkan konten melalui website atau media sosial,” ujarnya. 
Namun, sambungnya, ditujukan untuk mengimbau masyarakat secara bersinergi untuk bersama-sama memelihara keamanan dengan maksud untuk berperan secara partisipatif mewujudkan ketertiban dan keteraturan di tengah-tengah masyarakat.
“Diktum lainnya yang termuat dalam maklumat Kapolri, yakni setiap anggota Polri wajib untuk melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun diskresi Kepolisian,” sebut Alvi. 

Abuse Of Power

Menurutnya, dalam melakukan tindakan agar anggota Polri terhindar dari abouse of power diperlukan pemahaman terhadap tindakan apa yang harus dilakukan.
“Apakah dengan prevention atau represif atau menggabungkan prevention dengan represif dengan menggunakan sarana hukum dalam peraturan perundang-undangan ataupun diskresi kepolisian,” jelasnya.
 
Perlu untuk diperhatikan, tambahnya, di dalam hukum pidana mengenal doktrin dalam perumusan delik yang dinamakan dengan tatbestandmassigkeit dan wesenschau.
Artinya, bahwa perbuatan tidak hanya telah sesuai dengan rumusan delik tetapi perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. 
Selanjutnya berkaitan dengan diskresi dalam mengambil tindakan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antarlain dalam melaksanakan perintah berada dalam dimensi hukum publik, hubungan subordinasi dalam dimensi pelaksanaan tugas dan dilakukan dengan cara yang patut, dan seimbang, sehingga tidak melampaui batas kewajaran.
Hal ini selaras dengan ponstulat dalam hukum pidana id damnum dat qui iubet dare; eius vero nulla culpa est, cui parrere necesse sit,” pungkas Alvi.(m05)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2