Waspada
Waspada » Lima Fakta Sumut Zona Merah Penyalahgunaan Narkoba
Medan

Lima Fakta Sumut Zona Merah Penyalahgunaan Narkoba

Direktur Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumut yang juga Direktur Sibolangit Centre Rehabilitation For Drugs Addict, Dr Zulkarnain Nasution, MA. Waspada/ist
Direktur Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumut yang juga Direktur Sibolangit Centre Rehabilitation For Drugs Addict, Dr Zulkarnain Nasution, MA. Waspada/ist

MEDAN (Waspada): Setidaknya ada lima fakta yang menjadikan Sumatera Utara masuk kawasan zona merah penyalahgunaan narkoba.

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumut yang juga Direktur Sibolangit Centre Rehabilitation For Drugs Addict, Dr Zulkarnain Nasution, MA (foto), Kamis (15/4).

Dia menyebutkan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi mengapa bisa terjadi demikian.

Alasannya: 1. Penegakan hukum di bidang narkoba belum maksimal, khususnya bagi pecandu narkoba yang masih dipenjarkan bukan direhabilitasi, sehingga permintaan terhadap narkoba tetap tinggi karena tidak ada upaya pemulihan.

2. Kesadaran masyarakat Sumut untuk merehabilitasi keluarganya yangb pecandu narkoba juga masih cukup rendah, karena keluarga masih menganggap mereka yang pecandu sebagai aib keluarga, sehingga para pecandu masih tetap menggunakan narkoba karena belum ada upaya pemulihannya.

3. Belum adanya program pemerintah Pemprovsu untuk memfasilitasi mereka yang pecandu secara ekonomi tidak atau kurang mampu untuk menjalani program rehabilitasi.

4. Program pemerintah khususnya di pintu pintu masuk narkoba ke Sumut belum kelihatan kegairahannya, sehingga masyarakat pun tidak termotivasi untuk melakukan pencegahan.

5. Masih minimnya kejaksaan yang melakukan penuntutan untuk merahibiltasi pecandu narkoba dan begitu juga pengadilan yang begitu minim menjatuhkan vonis rehabilitasi bagi pecandu narkotika terbukti sebagai murni pecandu.

“Itulah faktanya. Maka, harapan kedepan hendaknya:

Pertama, penegak hukum mulai kepolisian kejaksaan dan pengadilan supaya dengan penuh komitmen untuk merehabilitasi para pecandu supaya permintaan narkoba menurun.

Kedua, Pemprovsu memgalokasikan dana untuk membantu pecandu yang tidak dan kurang mampu secara ekonomi dapat menjalani rehabilitasi.

Ketiga, pemerintah, penegak hukum dan aktivis anti narkoba tetap memgkampanyekan bahwa pecandu narkoba orang sakit yang harus dipulihkan bukan aib keluarga atau juga penjahat.(m22)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2