Waspada
Waspada » Legalkan Saja Tambang Liar di Madina
Medan

Legalkan Saja Tambang Liar di Madina

SEKRETARIS Daerah Provinsi Sumut, Hj Sabrina. Ia mengusulkan langkah untuk melegalkan tambang-tambang yang beroperasi secara liar di Kabupaten Madina. Waspada/Partono Budy
SEKRETARIS Daerah Provinsi Sumut, Hj Sabrina. Ia mengusulkan langkah untuk melegalkan tambang-tambang yang beroperasi secara liar di Kabupaten Madina. Waspada/Partono Budy

Medan (Waspada): Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Hj Sabrina mengusulkan langkah untuk legalkan saja tambang yang beroperasi secara liar di Kabupaten Madina.

“Legalkan saja tambang liar di Madina, asalkan syaratnya sudah terpenuhi, supaya para penambang dapat beraktifitas seperti biasa,” kata Sekda H Sabrina kepada Waspada di rumah dinas Sekda, Medan, Rabu (26/2).

Usulan Sekda ini menanggapi begitu banyak persoalan yang terjadi akhir-akhir ini terkait rencana penutupan tambang sebagaimana disampaikan Gubsu Edy Rachmayadi akhir Desember 2019 lalu.

Nantinya setelah rencana penutupan tambang yang dimulai tahun 2020 ini, Pemprovsu akan mengalihkan lahan tambang di Madina menjadi lahan pertanian dan peternakan.

Jelang penutupan itu, Pemprovsu akan mempersiapkan bantuan kepada masyarakat di sana.

Menurut Sabrina, rencana penutupan itu nantinya bukan dilaksanakan mendadak.

“Tentu ada masukan dari tim yang ditugaskan di sana, bagaimana menurut mereka, apa tutup atau bagaimana,” kata Hj Sabrina.

Ketua timnya, Arsyad Lubis bersama SKPD terkait sejauh ini masih kerja, dan belum laporanya. “Cobalah cek, sudah sampai di mana itu tim bekerja,” katanya.

Arsyad Lubis yang juga Plt Kadis Pendidikan dan Asisten Pemerintahan Setdaprovsu belum dapat dimintai keterangannya.

Berulangkali dihubungi dan pesan whatsapp belum berbalas.

Namun Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Utara, Zubaidi mengatakan, saat ini sampel air sungai masih diteliti di laboratorium.

Tim menurut Zubaidi sudah lebih sebulan bertugas di Madina utnuk meneliti dugaan pencemaran lingkungan akibat tambang liar di Mandailing Natal.

Masih Diuji

Penggunaan zat kimia berbahaya merkuri atau air raksa diduga telah menjadi penyebab lahirnya 12 bayi di Madina dengan keadaan abnormal.

“Belum tahu kita bagaimana hasil pengujian lab yang dilakukan oleh tim di Jakarta,” jelasnya.

Terkait rencana untuk melegalkan tambang liar, menurut Sekda bukanlah sebagai solusi akhir.

“Rencana ini hanya sebatas upaya saja, karena di sana masyarakat sudah menjadikan tambang sebagai mata pencaharian selama berpuluh tahun,” katanya.

Jadi kalau ditutup, hilang mata pencarian, tetapi kalau dilanjutkan, nanti jadi bermasalah pula.

“Bagusnya, uruskan saja izin sesuai ketentuan yang berlaku, kalau memang sesuai ketentuan, usaha mereka dapat dibolehkan,” kata Hj Sabrina.

Ini dapat mendukung kinerja Dinas Enerji dan Sumber Daya Mineral Sumut untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menunjang leading sector di dinas tersebut.

Terkait ini, anggota Komisi B DPRD Sumut Drs Parsaulian Tambunan MPd tidak sependapat dengan rencana Sekda Hj Sabrina untuk melegalkan tambang liar di Madina.

“Kalau dilegalkan saya tak setuju, tapi kalau ditutup saja setuju,” ujar politisi Partai Nasdem ini kepada Waspada di ruang kerjanya di DPRD Sumut, Rabu (26/2).

Dijelaskan, dalam Pra-Musrenbang wilayah Pantai Barat yang digelar di Madina, Parsaulian menyebutkan, isu tambang liar dibahas intensif di sana.

Salahsatu isu yang mendapat sorotan adalah limbah merkuri dari tambang emas telah menyebabkan masalah kesehatan di Madina dan sudah 12 anak lahir dengan cacat bawaan.

“Jadi kalau dibolehkan atau dilegalkan, mungkin banyak korban yang timbul, karena zat berupa merkuri bekas olahan tambang ilegal terbawa bersama air di sungai,” katanya.

“Air tersebut dikonsumsi setiap hari oleh warga yang rumahnya berada di kawaan tambang tersebut,” pungkasnya. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2