Waspada
Waspada » LBH Medan Pantau Buruh Terdampak COVID-19
Medan

LBH Medan Pantau Buruh Terdampak COVID-19

KEPALA Divisi Buruh dan Miskin Kota LBH Medan, Maswan Tambak. Waspada/Ist
KEPALA Divisi Buruh dan Miskin Kota LBH Medan, Maswan Tambak. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Medan menggandeng serikat pekerja untuk turun langsung ke lapangan memantau para buruh/karyawan yang berdampak terhadap Covid-19.

Sebelumnya, LBH Medan membuka posko aduan terkait Covid-19 yang sudah berjalan lebih dari dua minggu.

Namun hingga kini, ada beberapa pekerja yang sudah mengadu ke LBH Medan, tetapi hanya sebatas konsultasi lewat komunikasi telepon.

LBH Medan menduga, bisa saja pekerja diberhentikan sepihak dengan alasan Covid-19 namun haknya tidak dipenuhi.

“Sejauh ini kita tetap menunggu. Tetapi, karena sudah ada yang kemarin yang menghubungi ke kita, makanya kami berencana akan mengejar bola langsung bersama kawan-kawan serikat pekerja,” kata Kepala Divisi Buruh dan Miskin Kota LBH Medan, Maswan Tambak, Sabtu (17/4).

Kata Maswan, saat ini yang sudah bekerjasama dengan LBH Medan yakni, Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) dan Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (SaHDAR).

“Itu dua lembaga yang sudah sepakat kerja sama dengan LBH Medan. SaHDAR, memang bukan serikat pekerja, tetapi mereka banyak koneksi terhadap serikat-serikat pekerja. Inilah yang siap membantu kita,” jelasnya.

Dikatakannya, Keinginan langsung untuk terjun ke lapangan juga didasari laporan-laporan bahwa sudah banyak, perusahaan yang tutup karena tidak sanggup lagi beroperasi akibat dampak Covid-19.

Dia mencontohkan, dari 24 hotel yang tutup di Medan selama masa tanggap darurat Covid-19, diyakini pasti ada yang berdampak terhadap para karyawannya.

“Karena sejauh ini ada 24 hotel yang ditutup, belum ditambah lagi mal-mal. Dari sekian banyak yang bekerja di situ tidak mungkin ada yg tidak terdampak,” ujarnya.

Dijelaskannya, jika ada pekerja atau karyawan yang dirumahkan karena alasan Covid-19, secara hukum hak para pekerja harus tetap diberikan, sebab pekerja merupakan kelompok rentan terdampak baik penularan maupun dampak ekonomi.

“Sejauh ini kita dapati pemerintah pusat baru mengeluarkan surat edaran saja terkait ketenagakerjaan ini, dimana surat edaran tersebut juga tidak memberi kekuatan hukum untuk perlindungan para pekerja karena hanya surat edaran,” imbuhnya.

Oleh karena, kata dia, pemerintah harus mengeluarkan paling tidak berupa peraturan agar menjadi pedoman bagi pemerintah di pusat maupun daerah dan juga para pengusaha maupun pemberi kerja.

“Sejauh ini yang kita lihat, tidak ada tindakan nyata dari pemerintah provinsi dan dinas tenaga kerja terkait perlindungan pekerja selama pandemi ini,” tandasnya.

Ia juga menyarankan, seharusnya dinas tenaga kerja bisa mengambil inisiatif untuk melakukan pengawasan.

Tidak hanya sekedar pemenuhan hak berupa upah tetapi penting kiranya untuk tetap memperhatikan kesehatan, keselamatan kerja (K3) pekerja selama beraktifitas. (Cra)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2