Laporan Dugaan Penipuan Mandek, LBH Medan Minta Penyidik Beri Kepastian Hukum Bagi Pelapor

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan meminta penyidik Polda Sumut agar memberi kepastian hukum atas laporan Sohuan terkait  dugaan penipuan dan penggelapan dalam jual beli tanah di Tanjungbalai dengan terlapor pasangan suami istri WA dan LL.

Pasalnya, sudah hampir 4  bulan lamanya, sejak dilaporkan 18 Juli 2021 lalu di Polda Sumut, hingga kini belum ada kepastian hukum atas laporan Sohuan, warga Jalan Kail Labuhandeli.

Akibatnya, nasib Sohuan selaku pelapor terkesan terkatung-katung karena lambatnya penyidikan. Padahal sebelumnya penyidik sudah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan pelapor dan terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti surat diserahkan serta dilakukan cek TKP dan konfrontir.

Menyikapi mandeknya kasus itu, LBH Medan yang dimintai tanggapan, menyarankan agar Polda Sumut segera memberikan kepastian hukum atas laporan Sohuan, dengan meningkatkan status hukumnya dari penyelidikan ke penyidikan disusul penetapan dan penahanan  tersangka,  jika bukti-bukti yang ditemukan kuat secara hukum sementara perdamaian belum ada.

“Jika sudah gelar perkara seharusnya sudah ada kesimpulan layak atau tidak ditingkatkan status hukum penanganan kasusnya. Artinya status hukumnya harus jelas,” ucap Direktur LBH Medan Ismail Lubis SH MH (foto), Selasa (23/11).

Menurutnya, harus ada Kesimpulan gelar perkara atas hasil penyelidikan itu, apah
ditingkatkan ke penyidikan atau dihentikan.

“Tapi kalau tidak ada juga kejelasan hukumnya, itu dikhawatirkan terjadi  pelanggaran prosedur. Apalagi kalau benar seperti yang diinformasikan tadi, bahwa berkas laporan yang telah ditangani atau dilakukan penyelidikan di Subdit  II yang membidangi  Harda-Bangtah, lalu hasilnya dioper lagi ke Subdit IV membidangi  Renakta Direskrimum Poldasu. Ini kan aneh. Apa dasarnya mengalihkan atau melimpahkan penanganan itu dari Subdit II (Harda Bangtah) ke Subdit IV (Renakta),” ujarnya nada bertanya.

Keanehan itu, kata dia, bisa saja memunculkan kecurigaan dan dugaan-macam macam atau tanda tanya dari pelapor. “Seperti ada sesuatu hal atau kesan  yang menggoreng kasus ini atau dugaan seperti masuk angin,” ucapnya.

Ia berpandangan, mengingat proses laporan korban cukup lama di Polda Sumut, polisi sebagai penegak hukum, harusnya dapat menjamin hak-hak pelapor selaku korban agar tidak menjadi korban kedua kali.”Kalau  bukti-bukti sudah lengkap, apa lagi? Makanya dalam hukum, perlindungan hak korban harus juga dipikirkan penegak hukum. Jangan seolah-olah menggantung, sehingga pelapor sebagai korban menjadi korban dua kali”, sebutnya.

Menurutnya, penyidik  harus  profesional, objektif, serius  dan tidak boleh dipengaruhi apapun dan siapapun dalam memproses  setiap laporan dugaan kasus dari setiap warga masyarakat, termasuk laporan Sohuan.

“Intinya, kalau memang ada tindak pidana silakan dilanjutkan,  kalau memang tidak ada, harus ada juga kejelasan hukumnya, dihentikan, biar pelapor bisa mengambil langkah hukum selanjutnya, tidak gantung,” katanya.

Sementara menurut pihak Polda Sumut sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tanggal  8 Oktober 2021 yang ditujukan ke pelapor Sohuan, pada intinya memberitahukan bahwa dari gelar perkara atas hasil penyelidikan disimpulkan, bahwa perkara ini telah pernah dilaporkan tanggal 20 Januari 2021 dan ditangani Unit 5 Subdit IV Direskrimum Polda Sumut, namun dihentikan karena error in person.

Kemudian dalam SP2HP itu disebutkan, Laporan  Polisi  Nomor : LP/B/1160/VII/2021/SPKT/ POLDA SUMUT tanggal 18  Juli 2021 a/n pelapor Sohuan dilimpahkan  penanganannya ke Subdit IV  Direskrimum Polda Sumut, yang  sebelumnya ditangani Unit 3 Tanah Subdit II Harda-Bangtah Dirreskrimum Polda Sumut. Untuk proses selanjutnya  laporan Sohuan dilimpahkan ke  Unit 5 Subdit  IV Renakta  Direskrimum Polda Sumut. Untuk itu Sohuan/pelapor  diharapkan berkordinasi  dengan penyidik  Unit 5 Subdit IV Renakta Direkrimum Polda Sumut.

Sebelumnya diketahui, Sohuan, wiraswasta warga Jalan Kail Medan selaku pelapor melalui kuasa hukumnya Johansen Simanihuruk SH MH dan Rakerhut Situmorang SH MH dari Kantor Law Office JO Simanihuruk & Associates mohon perlindungan hukum ke Kapolda Sumut. Pasalnya, laporan kliennya atas dugaan penipuan dan penggelapan terkait jual beli tanah dengan terlapor pasangan suami isteri (pasutri) WA dan LL, warga Tanjungbalai belum ada kepastian hukumnya.

“Laporan klien kami sudah sejak 18 Juli 2021, sesuai laporan Nomor: LP/B/1160/VII/2021/SPKT/POLDA SUMUT. Alat bukti surat berupa kwitansi sudah diserahkan dan saksi saksi sudah dihadirkan. Cek Lokasi tanah (cek TKP) di Desa Asahan Mati Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, serta konfrontasi terhadap Pelapor dan Terlapor juga sudah dilakukan penyidik. Tetapi hingga saat ini belum ditingkatkan ke penyidikan disusul penetapan dan penahanan tersangka,” ucap kuasa hukum Sohuan.

Kuasa hukum Sohuan  mengakui, terkait laporan kliennya Sohuan telah mendapat  informasi dari Poldasu berupa SP2HP tertanggal  8 Oktober 2021. Intinya, Direskrimum Poldasu memberitahukan, dari gelar perkara  atas hasil penyelidikan disimpulkan, bahwa perkara ini telah pernah dilaporkan tanggal 20 Januari 2021 dan ditangani Unit 5 Subdit IV Direskrimum Polda Sumut, namun dihentikan  karena error in person. (m32)

Waspada/ist
Direktur LBH Medan Ismail Lubis SH MH.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *