Ladui MUISU Nilai Potensi Konflik SARAT Meruncing

Ladui MUISU Nilai Potensi Konflik SARAT Meruncing

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Lembaga Advokasi Umat Islam (LADUI) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, menilai saat ini di Indonesia potensi konflik suku, agama ras, antar golongan dan tanah (Sarat) sedang meruncing. Maka,diharapkan pemimpin bangsa ini menyadarinya.

“Sadarilah itu wahai pemimpin, kewajiban Anda mensejahtrakan, memberikan kedamaian dan menguatkan persaudaraan sebangsa dan setanah air,” kata Direktur Ladui MUI Sumut, Dr.H.Abdul Hakim Siagian(foto) , Senin (30/8) menjawab Waspada terkait ditangkapnya Yahya Waloni.

Kata dia, Indonesia sebagai negara hukum, itu petikan konstitusi pasal 1 ayat 3 UUD 45.

Tujuan hukum yang wajib diwujudkan negara itu ya harus sesuai dengan pancasila, bukan trisila apalagi ekasila.

Secara modern fungsi hukum itu mensejahterakan, menciptakan kedamaian dan ketentraman.

Makanya Hukum Pidana itu dengan semua hal yang dilarangnya harus menjadi budaya hukum, peran negara memaksimalkan pencegahan (preemtif dan preventif).

Jadi taat pada hukum itu dengan mematuhi karena dipimpin dan diberi contoh teladan oleh pemimpin, jadi bukan cakap-cakap saja. Misal, KKN, semua menolak tapi, nyatanya angka korupsi sekarang bagaimana ?


Kata dia, banyak UU yang harus direvisi, khususnya peninggalan-peninggalan penjajah, sebab dulu itulah alat melanggengkan penjajahan dan pasti itu tidak sesuai dengan Pancasila.

Memenjarakan bahkan merugikan keuangan negara sebab harus ngasi napi-napi itu makan.

Jadi, potensi konflik suku, agama ras, antar golongan dan tanah(Sarat), akhir-akhir ini eskalasinya meninggi bahkan kasus-kasus cukup banyak sudah.

“Hemat saya merupakan bukti negara cq aparat gagal, tidak profesional dalam membentuk budaya hukum masyarakat, bahkan banyaknya atas nama oknum-oknum yang melanggar hukum jadi bukti tambahan bahwa kondisi kita sedang kritis atau lampu merah, tidak sedang baik-baik saja,”ujarnya.

Menurutnya, program Kapolri baru, presisi bagus segera diwujudkan dengan pendekatan restorative justice.

Sebab, awal pandemi karena alasan kemanusiaan begitu banyak narapidana dilepas dan dibebaskan.

Namun untuk kasus-kasus tertentu nampaknya ada diskriminasi. Ini menambah pemicu eskalasi, sebab, diperburuk medsos yang mencontoh penjajah dulu dengan politik devide et imperanya.

Sekarang peran hukum harus benar-benar sesuai dengan filosofi dan perintah konstitusi kita sesuai dengan pancasila.

wujudkanlah perdamaian, kekeluargaan dengan prinsip nasionalisme.

“Untuk ini saya mendesak langsung dipimpin oleh Presiden, dengan memberi contoh teladan, membuktikan kita saudara dan hukum itu untuk membahagiakan dan mensejahtrakan, bukan malah jadi alat dan untuk kepentingan lain.Oleh karena itu, segera revisi berbagai UU warisan penjajah itu dan polisi melakukan presisi dengan objektif,” ungkapnya.(m22)

  • Bagikan