LADUI MUISU Nilai Pemindahan Masjid Amal Silaturahim Salahi Aturan

LADUI MUISU Nilai Pemindahan Masjid Amal Silaturahim Salahi Aturan

  • Bagikan
DIREKTUR Lembaga Advokasi Umat Islam (LADUI)  Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara Dr H Abdul Hakim Siagian. Waspada/Ist
DIREKTUR Lembaga Advokasi Umat Islam (LADUI)  Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara Dr H Abdul Hakim Siagian. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Direktur Lembaga Advokasi Umat Islam (LADUI)  Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara Dr H Abdul Hakim Siagian (foto) menilai, pemindahan Masjid Amal Silaturahim di Jl. Timah Putih Kelurahan Sukaramai II, Kecamatan Medan Area menyalahi aturan.

“Pemindahan itu menyalahi aturan, telah terjadi ingkar janji dan yang harusnya dihargai dan dihormati Perumnas sikap MUI Medan yang menolak itu. Kemudian kesepakatan Ormas-Ormaa Islam Provinsi Sumut yang menolak pemindahan itu dan tak sedikitpun menghargai apalagi menghormati sikap Gubernur Sumut yang sudah kesitu dan dengan tegas menolak rencana pemindahan itu,” kata Abdul Hakim Siagian, Minggu (5/9).

                                             

Ditambahkannya, pemindahan itu juga dinilai nyata-nyata melanggar statemen Dirut Perumnas, tidak akan memindah tapi memperindah, makanya Prof Dr M Hatta sebagai Ketua MUI Medan saat itu bersedia memimpin doa waktu acara yang dibuat Perumnas.

Kata Abdul Hakim, seandainya penolakan istibdal tidak dikabulkan MA, bukan berarti dasar permohonan istibdal itu dapat dieksekusi sebab belum ada sengketa/perkara putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Umum dan atau agama sebagai dasar untuk mengeksekusinya.

“Artinya, bila dipaksakan memindahkan masjid tersebut itu jelas tindakan main hakim sendiri dan itu adalah pelanggaran hukum,”kata Abdul Hakim.

Jangan Main Hakim Sendiri

Kata dia, maka kita ingatkan jangan main hakim sendiri karena itu kejahatan dan tentu harus dilawan sebab dalam negara hukum ini tindakan main hakim sendiri itu wajib diproses hukum siapapun yang melakukan dan bahkan bila petugas dan atau pejabat terlibat maka sanksi pidananya pemberatan dengan tambahan maksimal sepertiga.

“Sebagai negara hukum bila Perumnas keberatan, kita sarankan tempuhlah upaya hukum menggugatnya kepengadilan dan bila itu nanti dikabulkan dan ada perintah eksekusi baru dilaksanakan sesuai putusan perkaranya tentu setelah berkekuatan hukum tetap dan itu yang melaksanakan adalah Pengadilan bukan yang lain, sebelum putusan pengadilannya untuk mengeksekusi belum ada, kita ingatkan jangan coba-coba main hakim sendiri, siapapun Anda,” tegasnya.

Saat diminta tanggapanya tentang ucapan Gubsu H.Edy Rahmayadi sampai detik ini saya sangat mengharamkan menghancurkan masjid. Saya akan kawal, demi umat demi rumah Allah saya akan ada disitu,”katanya di sela membuka kegiatan Mukerda I MUI Sumut, pada Jumat (3/9) di Berastagi.

Menurut Abdul Hakim ucapan Gubsu ini memang jelas tegas dan terukur. “Kita dukung keinginan Gubsu,”ujar Abdul Hakim.

Sebelumnya diberitakan Masjid Amal Silaturahim Sah dipindahkan. Melalui sistem Kepaniteraan Mahkamah Agung, Permohonan Kasasi yang diajukan pihak APMAS terhadap Penetapan Pengadilan Agama (PA) Medan Nomor : 204/Pdt.P/2020/ PA Medan yang menyatakan sah pemindahan Masjid Amal Silaturahim, artinya Permohonan Kasasi dari pihak Aliansi Penyelamat Masjid Amal Silaturrahim (APMAS) tidak dapat diterima atau dinyatakan NO (niet ontvankelijke verklaard). (m22/m27)

  • Bagikan