Ladui Dukung RS Haji Medan Dikembalikan Pada Umat Islam

Ladui Dukung RS Haji Medan Dikembalikan Pada Umat Islam

  • Bagikan
DIREKTUR Lembaga Advokasi Umat Islam(LADUI) MUI Sumut, Dr Abdul Hakim Siagian. Waspada/ist
DIREKTUR Lembaga Advokasi Umat Islam(LADUI) MUI Sumut, Dr Abdul Hakim Siagian. Waspada/ist

MEDAN (Waspada): Lembaga Advokasi Umat Islam Majelis Ulama Indonesia (LADUI-MUISU), mendukung Rumah Sakit Haji Medan, dikembalikan pada umat Islam karena statusnya wakaf.

Hal itu disampaikan Direktur Ladui MUISU, Dr.H.Abdul Hakim Siagian (foto) , Minggu (21/11).

Menurutnya, sesuai UU Wakaf baru ada tahun 2004 dan berbagai juklak juknisnya sampai sekarang bahkan belum juga sempurna termasuk BWI Lembaga yang diperintahkan oleh UU itu baru saja terbentuk dengan minimnya biaya.

“Sementara wakaf itu diinternal ummat Islam sudah eksis sejak 14 abad lalu, di Indonesia sudah lebih  satu abad,” sebut Abdul Hakim.

Dijelaskanya, terkait  Rumah Sakit Haji, dari aspek historis/sejarah bahkan saksi-saksi  yang masih hidup jelas membuktikan bahwa itu wakaf, sudah beroperasi puluhan tahun. Buktinya  bangunan dan masjid masih berdiri kukuh di situ.


“Dokumen-dokumen tertulis juga banyak menunjukkan bahwa RS Haji itu wakaf. Dimana, masa Gubernur  Gatot Pujo Nugroho, diambil alihlah itu menjadi milik Pemprovsu dengan alasan menyelematkannya. Padahal banyak aset wakaf bermasalah lainnya gak diambil alih,”sebutnya.

Dalam pandangan Abdul Hakim proses mengambil alih itu tak sekedar ganjil tapi melanggar berbagi regulasi. “Keganjilan lainPergub No.78 Tahun 2011 dan Perda No.11 Tahun 2014. Lebih dulu Pergub daripada Perda,” ucapnya.

Memang, sambung Abdul Hakim, masa awal Pak Gubsu Edy Rahmayadi sebagai gubernur, telah telah dijelaskan padanya terkait status RS Haji Medan adalah wakaf. Sehingga nyaris dilangsungkan seremoni bersama perwakilan umat Islam dan ulama-ulama. Namun, belum terjadi/ tertunda karena berbagai hal.

“Demikian juga dengan DPRD Sumut telah dikomunikasikan dengan pimpinan masa lalu terkait Perda yang diterbitkan untuk dibatalkan krn cukup alasan untuk itu,” ujarnya.

Ditambahkannya, belakangan ini desakan dan permintaan ummat agar rumah sakit haji itu dikembalikan sebagai wakaf, sesuai fatwa MUI Sumut. Bukti-bukti sejarah dan berbagai dokumen itu semakin menguat, bahkan dengan dukungan Ormas Islam.

Berbagai muzakarah, seminar, diskusi, FGD dilangsungkan. Nampaknya sudah mengkerucut hingga tahapan penyelesaiannya secara teknis pun telah disiapkan.

Ladui MUI Sumut menyambut gembira rencana itu, yang dimulai dengan cara bermusyawarah dengan Pemprovsu cq Gubsu.

Kiranya Gubsu segera menyatakan bahwa itu wakaf dan hal-hal terkait dengan itu akan diselesaikan secara hukum ini sebenarnya hanya tertunda sebab sudah pernah diagendakan terkait dengan itu.

Ladui mendukung sepenuhnya rencana penyelesaian itu melalui musyawarah dan yakin akan tuntas, apalagi itu bukan masa Gubsu Pak Edy diambil alih.


“Namun, bila tidak, nampaknya langkah hukum menjadi pilihan terakhir. Moga tidak,” pungkasnya.(m22)

  • Bagikan