Waspada
Waspada » Kunker Anggota DPRD Gerogoti APBD
Medan

Kunker Anggota DPRD Gerogoti APBD

APBD. Kunker anggota DPRD Medan gerogoti uang APBD Ilustrasi
APBD. Kunker anggota DPRD Medan gerogoti uang APBD Ilustrasi

MEDAN (Waspada) Kunjungan kerja (Kunker) anggota DPRD Kota Medan yang rutin dilakukan setiap pekannya tampaknya merupakan cara gerogoti APBD.

“Kunker anggota DPRD Medan dinilai tidak membawa manfaat, tetapi merupakan cara untuk gerogoti APBD,” ujar pengamat anggaran dan kebijakan publik, Elfanda Ananda, di Medan, Rabu (26/2).

Kunker yang memang sudah jadi tren dan prakteknya hampir sama dilakukan di seluruh lembaga legislatif seluruh Indonesia diperkirakan akan menguras APBD.

Semakin besar APBD di daerah tersebut, maka semakin besar pula peluang penggunaan anggaran perjalanan dinas.

“Kalau kita cek dari Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), maka lembaga legislatif masuk 5 besar paling banyak menggunakan dana APBD,” ujarnya.

Diinformasikan, dari agenda kegiatan anggota DPRD Kota Medan, hanya Senin dan Selasa setiap pekannya ada jadwal untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Mereka mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan di hari selanjutnya agenda kunker di luar kota.

Dikatakan Elfanda, kegiatan Kunker memang menjadi pilihan dalam mendapatkan “pundi-pundi” yang legal.

Karena tidak ada lagi pos ilegal yang bisa dilakukan, seperti uang “ketok” dengan resiko yang lebih tinggi.

“Akhirnya dengan cara perjalanan dinas lah yang dimanfaatkan untuk mengumpulkan seperak dua perak dan ini cukup besar biaya penggunaan dana APBD-nya,” ucap Elfanda.

Sedangkan untuk urusan masyarakat, lanjutnya dinomor sekiankan sehingga fungsi wakil rakyat tersebut tidak bisa dilakukan dengan maksimal.

“Mereka beranggapan berhubungan dengan masyarakat hanya dilakukan pada reses dan Sosialisasi Perda (Sosper).

Padahal ini tidak efektif karena acaranya seremonial dengan mengundang masyarakat tapi tidak bisa mendalami persoalan rakyat,” jelasnya.

Datangi Masyarakat

Padahal, kata Elfanda lagi, harusnya anggota DPRD itu memadatkan jadwalnya dengan mendatangi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya masing-masing.

Ini dimaksudkan untuk mendalami dan mencari solusi lewat kebijakan dengan sebelumnya mengundang OPD dalam setiap RDP.

Dengan begitu, diakhir periode anggota DPRD Medan mempunyai modal sosial untuk mendapatkan simpatisan kembali dari masyarakat pemilihnya.

“Tapi inikan mereka lebih asyik mengumpulkan uang dari perjalanan dinas dan masyarakat diabaikan,” katanya.

“Jadi tidak dapat disalahkan kalau akhirnya dalam kegiatan rutin politik, masyarakat minta uang untuk memberi suaranya,” ucap Elfanda.

Padahal, anggota DPRD baik Kota Medan, Deli Serdang dan Provinsi sudah memiliki penghasilan yang besar dari tunjangan rumah, komunikasi, tunjangan transportasi dan sebagainya.

Sehingga, mereka tidak perlu lagi dengan uang recehan dari perjalanan dinas yang sebenarnya mengambil waktu untuk berkumpul dengan keluarga.

Memang, banyak anggota dewan memiliki rasa ketakutan untuk sering bertemu dengan masyarakatnya bahkan menghindar dengan beranggapan akan mengeluarkan uang.

“Tapi kan tidak selalu ketemu masyarakat itu minta uang atau perlu dikasih uang. Dewan bisa saja memberi program buat kebaikan masyarakat.

Misalnya, bantuan APBD perbaikan infrastruktur, bantuan ekonono kerakyatan yang banyak pos-pos nya dalam APBD.

Selama ini, skema mereka salah yang menilai reses dan Sosper satu-satunya cara bertemu dengan masyarakat dengan menggunakan uang APBD yang tidak kecil pula jumlahnya.

3 Hari Kunker

Dari beberapa informasi disekretariat DPRD Medan, penggunaan dana kunker mencapai Rp 10 juta hingga Rp 25 juta peranggota dewan untuk 3 hari kunker.

“Ini termasuk sudah tiket, akomodasi dan penginapan. Besarnya tergantung kota tujuan.

Biasanya kalau ke Jakarta dan Bali yang paling besar dananya. Klaim SPPD dilakukan selesai perjalanan dinas.

“Hari Sabtu dan Minggu juga termasuk dihitung dalam perjalanan dinas karena biasanya mereka kembali ke Medan sampai hari Minggu,” ungkap salah seorang staf yang enggan disebutkan namanya.

Sementara Wakil DPRD Kota Medan, H T Bahrumsyah, menyatakan, dengan kegiatan Kunker itu membuat kegiatan anggota dewan lebih teratur dalam rencana kerjanya.

“Karena kunker itu kan ada konsultasi dilakukan tergantung persoalan dan tupoksi yang ada pada masing-masing komisi,” jelasnya.

Misalnya dalam pembahasan soal Upah Minimum Kota (UMK), pengangkatan CPNS perlu memahaminya di kementerian terkait.

“Atau kunker ke daerah lain untuk melihat program yang berhasil dilakukan untuk dijadikan contoh di Kota Medan,” katanya.

Seperti Universal Health Coverage (UHC) bagi warga Kota Medan sehingga seluruh warga Medan nantinya mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik,” tuturnya. (cyn)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2