Waspada
Waspada » Kuasa Hukum Ketua KAMI Medan Tolak Sidang Online
Medan

Kuasa Hukum Ketua KAMI Medan Tolak Sidang Online

SUASANA persidangan terdakwa Ketua KAMI Medan, di Ruang Kartika PN Medan, Selasa (2/1). Kuasa Hukum Ketua KAMI Medan tolak sidang online. Waspada/Rama Andriawan
SUASANA persidangan terdakwa Ketua KAMI Medan, di Ruang Kartika PN Medan, Selasa (2/1). Kuasa Hukum Ketua KAMI Medan tolak sidang online. Waspada/Rama Andriawan

MEDAN (Waspada): Hakim Ketua T. Oyong memutuskan menunda sidang pembacaan dakwaan terdakwa Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Medan Khairi Amri, yang sempat dibuka di Ruang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (2/1).

Sidang ditunda dikarenakan tim kuasa hukum terdakwa menolak sidang online dan meminta agar terdakwa dihadirkan ke persidangan.

Selain itu, menurut kuasa hukum terdakwa, persidangan online juga dianggap kurang efektif karena menggunakan video call melalui handphone. Saat sidang dibuka, beberapa kali, terdengar gangguan suara.

Terdakwa yang berada di rutan Polda tidak mendengar suara hakim dan jaksa di Ruang Kartika PN Medan.

Tim kuasa hukum terdakwa, juga meminta kejelasan ke hakim soal penetapan penahanan terdakwa. Setelah majelis hakim sempat menskors sidang, akhirnya diputuskan menunda persidangan, dan akan dilanjutkan pada Rabu pekan depan.

Di luar sidang, kuasa hukum terdakwa Eka Putra Zakran mengatakan, pihaknya selaku tim kuasa hukum dari terdakwa Khairi Amri dan Wahyu Rasasi Putri merasa keberatan atas sidang online atau virtual tersebut.

“Setelah diserahkan tadi surat dakwaan oleh penuntut umum, itu kan sidangnya virtual. Tetapi kita menolak, karena persidangan itu tidak efektif, bising karena menggunakan handphone. Suara yang terdengar seperti radio kehilangan sinyal,” kata Eka.

Karena itu, mereka sudah menyampaikan ke majelis hakim, bila sidang tetap digelar online, sebaiknya infrastruktur atau peralatan untuk sidang onlinenya dibenahi.

“Kita tadi meminta agar infrastrukturnya diperbaiki, kalau memang harus online, harus memadai dan layak. Tidak bisa sekedar saja. Karena ini bukan perkara biasa. Ini perkara publik dan sensitif tinggi, karena ada tekanan politiknya,” sebutnya.

“Kalau gak jelas seperti ini, klien kita yang dirugikan. Makanya kita tolak. Jangan seolah apa yang disiapkan jaksa sidang virtual lewat handphone dianggap memadai. Minggu depan dijadwalkan tetap sidang online, tapi lewat layar monitor dengan aplikasi zoom,” sambungnya.

Sound Sistem

Kuasa hukum lainnya Husni Thmarin, mengatakan, meskipun aturan hukum saat ini sidang dibenarkan online, namun prasarananya harus jelas, agar persidangam berjalan dengan baik.

“Sound sistem untuk pendengaran mereka (terdakwa) tidak jelas. Jadi untuk apa persidangan itu harus dilanjutkan jika pra sarana itu tidak lengkap. Maka, sebaiknya terdakwa itu harus disidangkan di pengadilan (tatap muka),” tegasnya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ketua KAMI Medan, Khairi Amri ditangkap polisi terkait aksi demo menolak Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law di Medan, pada September 2020 lalu. Khairi disangkakan melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemudian lewat kuasa hukumnya dari Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM) mengajukan permohonan Prapid ke PN Medan. Permohonan prapid ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia yakni Kapolri dan Kapolrestabes Medan.

Alasan prapid itu, dikarenakan penangkapan Khairi Amri, dinilai cacat hukum dan tidak cukup dua alat bukti untuk menetapkannya sebagai tersangka. Namun, pada 11 Oktober 2020 Hakim Tunggal Syafril Batubara menolak permohonan prapid. (m32).

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2