JAKARTA, ( Waspada); Menyikapi pesatnya pertumbuhan bisnis properti secara nasional dan daerah, Pemerintah menggandeng asosiasi untuk mewujudkan pembangunan berkesinambungan, pengelolaaan pembangunan dan isu strategis.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah pusat melalui kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia (KSP), secara khusus mengundang Ikatan Developer Real Estate Indonesia (IKADERI) langsung ke istana negara, Senin (8/5).
Yoyo Sugeng Triyogo, selaku Ketua Umum IKADERI yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT Trimitra Prawara Goldland Tbk). di Jakarta, mengatakan IKADERI secara khusus diundang ke istana negara untuk membahas isu isu strategis terkait pembangunan yang menjadi prioritas nasional.
“Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IKADERI optimis bahwa kehadiran IKADERI dapat memberikan warna yang berbeda tidak hanya sekedar mendapatkan SIRENG, tetapi lebih mengacu kepada peningkatan kapasitas SDM bagi para pengembang agar dapat lebih sukses kedepannya.
Yoyo yang juga didampingi, Yusup Supriadi, SE selaku- Sekretaris Umum serta Nabila Khairunisa Khaidir – wakil sekretaris umum, Lisa Silawati selaku Bendahara umum dan Afwal Winardy menyebutkan dalam Rapat di Istana Presiden hari ini ada beberapa hal yang disampaikan IKADERI, antara lain :
Mendorong percepatan kenaikan harga rumah yg saat ini sedang proses administrasi, semoga tidak lama lagi kenaikan harga akan diberlakukan.
Ikaderi juga mendorong pelaksanaan UU No 1 tahun 2022 terkait pajak daerah dan retribusi daerah agar Mendagri segera mendorong Perda dengan adanya stimulus BPHTB untuk rumah MBR dengan pemotongan yang sebelumnya Rp 60.000.000,- bisa sampai Rp 120.000.000,- dan biaya pajak BPHTB untuk rumah MBR dapat reward stimulus sebesar 2 %, ” sambung Yusuf selaku sekretaris Umum IKADERI.
Bahkan, lanjut Yoyo, IKADERI Mengusulkan harga rumah MBR sampai dengan Rp 300.000.000,- untuk masyarakat berpenghasilan Rp 8.000.000,- s/d Rp 12.000.000,- dengan subsidi bunga sebesar 7 %.
Adanya penetapan keselarasan tarif konsultan agar tidak terlalu tinggi untuk mengurangi biaya perizinan.
“Kami Mengusulkan agar penerapan penetapan SIRENG bisa di akses langsung oleh pengembang ke sistem Dirjen Pembiayaan Insfrastruktur Kementerian PUPR dengan syarat pengembang menguploud keanggotaan asosiasi yang masih aktif sebagai syarat mutlak sehingga anggota bisa memilih asosiasi yg benar dalam mewadahi anggotanya, tandas Yoyo.
Dalam kesempatan tersebut, Yanti Nabila sebagai Ketua Bidang Kelembagaan dan Kemitraan IKADER turut menyampaikan bahwa IKADERI Mengusulkan agar semua bank penyalur KPR Subsidi tidak hanya untuk calon debitur yang memiliki fix income tetapi juga bagi para pekerja mandiri.
“Karena backlog tertinggi dari masyarakat MBR yang belum memiliki rumah layak huni adalah para pekerja mandiri,” pungkas Yanti Nabila.(m28)
