Waspada
Waspada » KPU Kota Medan Dinilai Tak Maksimal Sosialisasi Prokes
Medan

KPU Kota Medan Dinilai Tak Maksimal Sosialisasi Prokes

WAKIL Ketua DPRD Kota Medan, Rajuddin Sagala. KPU Kota Medan dinilai tak maksimal sosialisasi Prokes. Waspada/Ist
WAKIL Ketua DPRD Kota Medan, Rajuddin Sagala. KPU Kota Medan dinilai tak maksimal sosialisasi Prokes. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dinilai kurang maksimal sosialisasikan tentang Protokol Kesehatan (Prokes) pencegahan penyebaran covid 19 ke masyarakat.

Pasalnya, Standar Operasional Prosedur (SOP) Prokes saat pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 9 Desember 2020 masih membingungkan sehingga dikhawatirkan masyarakat enggan menggunakan hak pilihnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Rajuddin Sagala mengatakan, sampai saat ini belum terlihat ikut mensosialisasikan Prokes menghadapi pilkada 9 Desember 2020.

“Saya belum pernah membaca himbauan KPU baik dari spanduk, media cetak atau iklan, sementara covid-19 ini masih menghantaui masyarakat yang belum tahu kapan berakhir,” ujarnya kepada Waspada, Senin (7/12).

Menurut politisi PKS ini, masyarakat harus tetap ikut Pilkada Kota Medan menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS memakai masker, sarung tangan dan bila perlu membawa sanitizer sehingga selesai mencoblos keluar dari TPS dapat langsung menyemprotkan sanitizer ke tangannya.

“Atau sebaiknya KPU menyiapkan sanitizer disetiap TPS agar para pemilih bisa langsung menggunakannya saat keluar dari bilik suara, sehingga warga yang akan memilih tidak khawatir tertular virus covid-19 tersebut, sebaiknya KPU membuat warga senyaman mungkin untuk ke TPS dalam pesta demokrasi Pilkada Kota Medan,” katanya.

Sebab kata Rajuddin, jika penerapan prokes benar dilakukan oleh KPU, maka warga aman nyaman dan mau datang ke TPS. “Jangan sampai warga tidak berani datang ke TPS yang akhirnya jumlah pemilih dalam Pilkada ini sangat minim, sehingga KPU sangat gagal dalam pelaksanaan Pilkada Medan,” tegas Rajuddin.

Kurang Sosialisasi

Sementara Pengamat Politik dari UMA, Rholand Maury, menilai, sosialisasi tentang penerapan prokes untuk pemilih datang ke TPS, atau bagi pemilih yang kondisinya sebagai pasien Covid 19 namun punya keinginan untuk pemilih masih kurang sosialisasinya.

“Ini menjadi perhatian serius bagi penyelenggara memastikan TPS menerapkan Prokes yang ketat ditengah pandemi Covid 19. Jika tidak tentu secara manusiawi, masyarakat yang peduli dengan kesehatannya, pasti berfikir untuk datang. Apa Lagi potensi kerumunan di sekitar TPS biasanya sering terjadi,” katanya.

Untuk hari H pencoblosan, lanjut Rholand, apalagi pada saat penghitungan biasanya selalu ada kerumunan karena masyarakat ingin melihat rekapitulasi penghitungan akhir, maka kondisi ini harus benar benar diantisipasi oleh penyelenggara dengan semua pihak yang terlibat.

“Saya kira pada saat hari H, penyelenggara harus memastikan Prokes yang benar benar terlaksana dan jangan sungkan bekerja sama dengan aparat bila mana ada oknum yang terkesan membandel dan membandal dalam penegakan Prokes di TPS,” tuturnya. (h01)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2