MEDAN (Waspada): Komisi A DPRD Sumut meminta Komisi Pemlihan Umum (KPU) dan jajarannya di kabupaten/kota segera menuntaskan dana hibah agar tidak jadi kendala di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Nopember 2024.
“Kita ingin ini (dana hibah) tuntas di kabupaten/kota, karena pesta demokrasi harus kita sukseskan bersama,” kata anggota Komisi A Azmi Yuli Sitorus ketika memimpin rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu, dan Kesbangpolinmas Sumut, BKAD, di ruang dewan, Selasa (6/8).
Didampingi anggota Sumihar Sagala, Azmi mengatakan, segala persiapan harus tuntas, khususnya dengan Pemkab/Pemko dan stakeholder terkait di kabupaten/kota, mengingat jadwal Plkada semakin dekat.
“Kita berharap terus kordinasi kepada KPU kabupaten/kota yang belum 100 persen menerima anggaran ini, dan kesiapan masing-masing daerah, termasuk anggaran untuk TPS, pencocokan dan penelitian (Coklit),” kata Azmi.
Dalam kunjungan kerja ke Asahan, Azmi mengaku KPU setempat sudah membagi-bagikan dana untuk panitia Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan perlu di-follow up sejauh mana sudah progresnya.
Menyikapi hal itu, Ketua KPU diwakili Kadiv H & P El Suhaimi mengatakan, pihaknya telah menerima anggaran dari Pemprovsu dengan nilai Rp 705,9 miliar lebih melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Adapun termin pencairan dibagi dua, pertama 29 Desember 2023 Rp 247 miliar lebih, dan termin 2, 3 Juni 2024 sebesar Rp 458,8 miliar lebih.
Berkaitan dengan distribusi anggaran yang sudah disalurkan, terdapat beberapa daerah yang belum 100 persen, yakni Kota Gunung Sitoli dari pagu Rp 19 miliar lebih, baru terealisasi Rp 17,3 miliar atau sekitar 90,16 persen.
Disusul Asahan Rp 35 miliar, terealisasi Rp 32,2 miliar (91,6 persen), Nias Barat Rp 15,4 miliar terealisasi Rp 14,3 miliar (92,44 persen), Nias Selatan Rp 53,2 miliar, teralisasi Rp 47,9 miliar (90 persen).
Dari alokasi itu, terdapat dua daerah yang alokasinya masih di angka 40 persen dan 41 persen, yakni Nias Utara Rp 22 miliar, namun terealisasi Rp 9 miliar, dan Phakpak Barat Rp 16 milair namun baru terealisasi Rp 6,6 miliar.
El Suhaimi mengakui, kendala utamanya bukanlah masalah anggaran, melainkan kesiapan daerah-daerah tersebut yang belum terpenuhi. “Untuk dananya kita sudah siapkan, namun kita lihat masih ada hal yang harus dibenahi, sehingga belum dapat kita alokasikan,” katanya.
Menyinggung Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), berdasarkan data tercatat 10,9 juta, terdiri atas 5,3 juta jiwa laki-laki, dan 5,5 juta jiwa perempuan
Menyikapi hal itu, anggota Komisi A DPRD Sumut Sumihar Sagala berharap KPU, Bawaslu dan Kesbangpolinmas bersinergis menghadapi Pilkada. “Ini jadi momentum penting bagi masyarakat Sumut, sehingga pesta demokrasi ini harus kita sukseskan,” pungkasnya. (cpb)
