Waspada
Waspada » KPK Kembali Didesak Tuntaskan Kasus Suap Gatot
Medan

KPK Kembali Didesak Tuntaskan Kasus Suap Gatot

KORDINATOR aksi DPW Pemuda LIRA Sumut menyampaikan orasinya di depan gedung DPRD Sumut, Senin (16/11). Melalui aksinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak tuntaskan kasus yang membelit mantan Gubsu, Gatot Pudjo Nugroho. Waspada/Ist
KORDINATOR aksi DPW Pemuda LIRA Sumut menyampaikan orasinya di depan gedung DPRD Sumut, Senin (16/11). Melalui aksinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak tuntaskan kasus yang membelit mantan Gubsu, Gatot Pudjo Nugroho. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Elemen mahasiswa dari DPW Pemuda LIRA Sumut untuk kesekian kalinya menggelar aksi demo di gedung DPRD Sumut, Senin siang (16/11). Melalui aksinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali didesak tuntaskan kasus suap yang membelit mantan Gubsu, Gatot Pudjo Nugroho.

Kordinator aksi, Rahmad Ahir Harahap dalam orasinya menegaskan pihaknya tidak pernah akan mundur berunjukrasa sampai kasus suap interpelasi Gatot tuntas, dan semua anggota DPRD Sumut serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat dipenjarakan.

“Hingga kini, sebagian SKPD dan anggota dewan itu sudah diperiksa KPK namun masih berkeliaran bebas, walau terindikasi menerima atau memberi suap,” kata Rahmad.

Dalam pernyataan sikapnya yang ditandatangani ketua aksi Fauzy Surya dan Koordinator lapangan Rahmad Ahir Harahap menyebutkan, korupsi di Indonesia sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik yang pelakunya memiliki kekuasaan politik.

Korupsi bukan hanya terjadi di lingkungan pejabat eksekutif tapi di lembaga legislatif dan judikatif, khususnya di Sumut tahun 2015, dengan kasus suap mantan Gubsu Gatot Pujonugroho.

“Dengan suap Gatot Pujonugroho kepada anggota dewan agar tidak menggunakan hak interpelasinya terhadap Gatot mengakibatkan korupsi berjamaah terbesar dalam sejarah Sumut,” ujarnya.

Beranjak dari persoalan itu, DPW Pemuda LIRA Sumut mendukung Gubsu menjadikan Sumut yang bermartabat.

Dengan ini, KPK kembali didesak tuntaskan kasus suap interpelasi Gatot secara tuntas.

Mereka juga mendesak dan mendukung Gubsu segera mencopot kepala SKPD yang terlibat kasus suap tersebut.

Selain itu, mereka meminta DPRD Sumut mendesak KPK segera memeriksa dan menangkap kepala-kepala SKPD yang terlibat kasus suap tersebut.

Tak Direspon

Berbeda dengan aksi sebelumnya, unjukrasa kali ini tidak mendapat respon, meski peserta aksi sudah menempelkan spanduk di depan pintu masuk gedung DPRD Sumut dan menggedor-gedor pintu pagar besi.

Setelah hampir 1 jam tak direspon, peserta aksi meninggalkan gedung DPRD Sumut dengan tertib.

Saat bersamaan, para wakil rakyat itu sedang menggelar rapat dengan sejumlah SKPD di ruang dewan.

Hingga ini, KPK sudah menetapkan belasan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 sebagai tersangka. Sementara 58 lainnya sudah menjalani pidana 4-6 tahun penjara setelah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Para tersangka diduga menerima suap dari persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprovsu 2012/2014 oleh DPRD; persetujuan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2013/2014; pengesahan angggaran pendapatan dan belanja daerah 2014 dan 2015 oleh DPRD Sumut; dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut tahun 2015. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2