MEDAN (Waspada): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jangan mempermalukan Partai Demokrat di Sumatera Utara. Jika Lokot Nasution benar menerima aliran dana korupsi dari proyek jalur kereta api, segeralah buktikan.
“KPK jangan permalukan Partai Demokrat di Sumut. Buktikan jika Lokot Nasution menerima aliran dana korupsi proyek kereta api itu,” tegas Deklarator Partai Demokrat Muhammad Yusuf Tambunan (foto) kepada wartawan di Medan, Selasa 1 Agustus 2023.
“Jika Lokot Nasution memang benar saksi di KPK, dan menerima aliran dana korupsi jalur kereta api segera jadikan tersangka,” sambungnya.
Menurut Yusuf, KPK jangan bermain opini dengan menyebut saksi bernama Lokot Nasution adalah anggota DPRD Sumut. Selama ini tidak ada anggota DPRD Sumut bernama Lokot Nasution.
“Lokot Nasution itu Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, bukan anggota DPRD Sumut. KPK harusnya jelas bekerja, dan tegas kepada siapa pun yang terlibat kejahatan korupsi. Jangan buat malu Partai Demokrat khususnya di Sumut,” kata Yusuf.
Diketahui, Humas DPRD Sumut Muhammad Sofyan telah memastikan tidak ada anggota dewan bernama Lokot Nasution.
KPK sebelumnya telah memanggil anggota DPRD Sumut bernama Lokot Nasution sebagai saksi untuk diperiksa terkait kasus korupsi jalur kereta api di Kementerian Perhubugan.
KPK pun telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus korupsi jalur kereta api tersebut, dan juga memanggil untuk diperiksa sejumlah anggota DPR RI yang terlibat dalam kasus tersebut.
Jika dipemanggilan kedua KPK nantinya tidak juga dipenuhi Lokot Nasution untuk diperiksa dalam kasus korupsi jalur kereta api, bisa dilakukan pemanggilan paksa berikutnya.
“KPK bisa panggil paksa Lokot Nasution ketiga, jika panggilan kedua nantinya tidak datang juga untuk dimintai keterangan,” tandas Yusuf Tambunan. (Cpb/rel)
