Waspada
Waspada » Demo Di DPRD Sumut, KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi Bupati Labura Dan Labusel
Medan

Demo Di DPRD Sumut, KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi Bupati Labura Dan Labusel

SEJUMLAH peserta aksi memperlihatkan spanduk bertuliskan usut tuntas kasus korupsi di Labura, ketika berdemo di gedung DPRD Sumut, Rabu siang (2/12). Waspada/Partono Budy
SEJUMLAH peserta aksi memperlihatkan spanduk bertuliskan usut tuntas kasus korupsi di Labura, ketika berdemo di gedung DPRD Sumut, Rabu siang (2/12). Waspada/Partono Budy

MEDAN (Waspada): Puluhan elemen masyarakat dari Dewan Pemuda Wilayah (DPW) Pemuda Lira Sumut kembali menggelar aksi unjukrasa di DPRD Sumut, Rabu siang (2/12).

Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan korupsi Bupati Labuhan Batu Utara (Labura) dan Labuhan Batu Selatan.

Dalam pernyataan sikapnya, kordinator aksi Mara Gading Siregar meminta KPK untuk tidak berhenti mengusut dugaan kasus korupsi hingga ke oknum Bupati Labura dan Labusel saja, tetapi semua yang terlibat dalam pusaran rasuah itu.

Sambil membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan dukung Sumut Bermartabat, peserta aksi menegaskan tidak akan berhenti untuk terus menggelar aksi serupa sampai kasus ini diusut tuntas.

Ini merupakan aksi kelima yang digelar DPW Pemuda Lira di DPRD Sumut selama dua bulan terakhir, yang terus menyoal kasus korupsi di Sumut, termasuk yang membelit mantan Gubsu Gatot Pudjo Nugroho.

Mara Gading mendesak legislatif menyurati KPK agar menuntaskan korupsi yang dilakukan secara jamaah itu.

Setelah cukup lama berorasi, aksi mereka diterima M Sofyan, Kasubag Pelayanan Masyarakat (Yanmas) Sekretariat DPRD Sumut, yang berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka ke pimpinan dewan.

Setelah menyampaikan aspirasinya, peserta aksi meninggalkan gedung dewan dengan tertib.

Dugaan Korupsi Labusel Dan Labura

Terkait dugaan korupsi di Labusel, yakni tentang biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perkebunan yang diterima Pemkab Labusel TA 2013-2015.

Terkait dugaan korupsi Bupati Labura, informasi yang dihimpun menyebutkan, Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri menyatakan, pihaknya masih terus melakukan penyidikan atas kasus dugaan suap pengurusan dana alokasi khusus (DAK) APBN Perubahan 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labura.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, kata Ali, sudah ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan. Satu di antaranya yakni Bupati Labura KSS alias Buyung.

Dijelaskan, Buyung ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 10 November 2020 hingga 29 November 2020. namun untuk kepentingan penyidikan, penyidik kemudian melakukan perpanjangan penahanan terhadap Buyung.

Selain Kharuddin Syah Sitorus alias Buyung, tiga tersangka yang telah ditetapkan dan ditahan yakni pemilik PT Dewata Lestari Indotama sekaligus Wakil Bendahara Umum DPP PPP periode 2016-2019 Puji Suhartono.

Kemudian Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PPP periode 2014-2019 yang kini Wakil Ketua Komisi IX DPR (nonaktif) Irgan Chairul Mahfiz, dan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Labura Agusman Sinaga. (cpb)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2