Waspada
Waspada » Kota Medan Urutan Pertama Kasus Korupsi
Medan

Kota Medan Urutan Pertama Kasus Korupsi

SAHdaR memaparkan catatan akhir tahun Tren Korupsi di SumutSepanjang 2019, Senin (30/12) Waspada/Rama Andriawan

MEDAN (Waspada) : Kota Medan menempati urutan pertama terjadinya kasus tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2019. Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, terdapat 22 kabupaten/kota yang masih mengalami seputar masalah korupsi.

“Kota Medan sebagai ibukota provinsi menempati posisi terbanyak terjadinya kasus korupsi sepanjang 2019. Tercatat ada 10 kasus yang sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan,” kata Surya Darmawan,selaku Divisi Pemantauan Peradilan dari Sentra Advokasi Untuk Hak Dasar Rakyat (SAHdaR),dalam paparan catatan akhir tahun, di Kantor SAHdaR, Senin(30/12).

Dia memaparkan, kasus korupsi di Medan di antaranya kasus kredit fiktif bank,  kasus korupsi pembangunan Sirkut Tartan, dan perjalanan dinas WaliKota Medan Dzulmi Eldin.  “Kesemua kasus tersebut menunjukkan kota Medan belum berhasil membangun sistem pencegahan korupsi yang baik,”ujarnya.

Sementara diurutan kedua kasus korupsi terbanyak Kab.Langkat, menyusul Kab. Mandailing Natal, Pematangsiantar dan Deliserdang dengan masing-masing tiga kasus korupsi.

“Total pelaku yang terlibatkasus korupsi sepanjang tahun 2019 sebanyak 94 orang. ASN mendominasi 32 orang, rekanan pemerintah 27 orang, diikuti pegawai BUMN/BUMD 13 orang dan Perangkat Desa 11 orang,” sebutnya.

Dalam catatan bertajuk TrenKorupsi Sumatera Utara 2019,di tahun ini juga, kata Surya, terdapat seorang kepala daerah yang disidangkan karena terlibat kasus korupsi. Angka ini menambah daftar panjang pelaku korupsi yang berasal dari kepala daerah.

“Catatan kami sampai saat ini, sejak 2011 sudah tercatat 19 orang kepala daerah di Sumut, yang terlibat kasus korupsi, termasuk WaliKota Medan (Dzulmi Eldin) pada tahun ini,” tuturnya.

Dalam catatan akhir tahun SAHdaR, sepanjang tahun 2019 juga muncul korupsi dengan modus kredit fiktif menjadi tren baru praktik korupsi yang disidangkan di PengadilanTipikor Medan.

Modusnya yakni, pinjaman fiktif/kredit fiktif yang dilakukan di beberapa bank yang sahamnya terdapat kepemilikan pemerintah. “Contohnya BRI, Bank BRIAgro, Bank Sumut.

Ketiga bank pemerintah ini punya kasus yang mirip-mirip selama 2019.Untuk korupsi baru yang banyak muncul ke publik, yakni korupsi di bidang perbankan ini memiliki persentase sebesar 10 persen dari keseluruhan kasus,” katanya.

Korupsi Dana Desa

Selain itu, sepanjang tahun 2019 dalam catatan SAHdaR,bantuan dana desa paling banyak yang dikorupsi, dengan jumlah total 8 kasus atau 30 persen dari seluruh kasus yang ditindak sepanjang 2019.

“8 Kasus korupsi yang berkaitan dana desa di seluruh wilayah Sumut terjadi di Langkat sebanyak 2 kasus dan 1 kasus masing-masing di Kab. Batubara, Tebingtinggi, Tanah Karo,Padangsidempuan, Tapanuli Tengah,” ujar Surya.

Kemudian persentase kasus korupsi perbankan 10 persen atau 5 kasus di tahun ini. Menyusul korupsi di bidang infrastruktur 7 kasus (26 persen) dan pendidikan 6 kasus (22 persen).

Namun berdasarkan catatan SAHdaR, justru tahun ini terjadi penurunan jumlah kasus korupsi bila dibandingkan ditahun 2018 yang terdapat 79 kasus korupsi dengan 128 register kasus. (cra)

 

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2