Waspada
Waspada » Korupsi Transnegara Miskinkan Pemerintah Indonesia
Medan

Korupsi Transnegara Miskinkan Pemerintah Indonesia

PEMERHATI ekonomi Surya Darma Hamonangan Dalimunthe. Korupsi transnegara miskinkan pemerintah Indonesia. Waspada/Ist
PEMERHATI ekonomi Surya Darma Hamonangan Dalimunthe. Korupsi transnegara miskinkan pemerintah Indonesia. Waspada/Ist

MEDAN (Waspada): Pemerhati ekonomi Surya Darma Hamonangan Dalimunthe mengatakan, korupsi antarnegara atau transnegara dikhawatirkan dapat miskinkan pemerintah Indonesia.

Korupsi transnegara yang melibatkan negara lain untuk mengeruk keuntungan dapat miskinkan pemerintah Indonesia.
Demikian Surya kepada Waspada, kemarin, menyikapi faktor-faktor penyebab keadaan yang memiskinkan negeri ini.

Menurut Surya, korupsi terbesar adalah korupsi masuknya negara lain yang mengeruk keuntungan, baik dari sektor sumber daya alam (SDA) yang melakukan kegiatan produksi di Indonesia, dengan mengelola kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia, juga berbagai mega proyek yang ada di Indonesia.

Serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjual sahamnya yang ada di Indonesia untuk diperjualbelikan.

Bahkan, lanjut Surya, ini luput dari perhatian pemerintah dan ini kita sebut korupsi transnegara atau korupsi antarnegara.

“Inilah penyebab terbesar yang memiskin negeri ini,” ungkap Surya.

Dari kajian mereka dengan sejumlah pakar ekonomi dan sosial, bahwa korupsi yang terjadi di Indonesia, baik di berbagai lembaga pemerintahan maupun lembaga lainnya tidak sebanding dengan korupsi antar negara tersebut.

Artinya, korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga di pemerintahan tersebut tidak sebanding dengan korupsi yang dilakukan transnegara atau perusahaan multiinternasional.

Dikeruk

Surya mencontohkan kerugian yang dialami pemerintah akibat transnegara tersebut, seperti Freeport, Inalum, Nestle, Honda dan multiinternasional lainnya.

“Kenapa mereka yang notabene disebut melakukan korupsi, itu tadi, SDA yang dikeruk dari bumi Indonesia juga,” katanya.

Karena mereka selalu mangkir membayar pajak dalam melaksanakan kegiatannya di Indonesia.

Ditanya apakah ini telah terjadi pembiaran oleh pemerintah? Menurut Surya, bukan saja pembiaran bahkan sudah terjadi pembodohan kepada rakyat.

“Dan kapan ini berakhir? Yakni apabila tidak adanya suap menyuap yang terjadi dalam satu pemerintahan. Selain itu bila pemerintah memang peduli dan memperhatikan rakyatnya,” tambah Surya.

Masih menurut Surya, kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia itu hanyalah kasus korupsi dalam bentuk kecil.

Terbukti, banyak kasus yang terjadi di berbagai lembaga atau instansi pemerintahan merupakan satu bagian atau bagai lingkaran setan yang dilakukan oleh para elit yang sebenarnya mudah untuk menebaknya.

Artinya, seorang pejabat negara bila dia telah nemiliki deposito 10 miliar keatas, ini perlu dipertanyakan.
Dan tidaklah sulit bagi pemerintah untuk melihat itu, cukup dengan membekukan uangnya serta nama pemilik tersebut di bank.

Tinggal mempertanyakan hal ini kepada yang bersangkutan.

Lagi menurut Surya, bila seseorang itu menjadi target untuk dijadikan pelaku korupsi ini juga besar nuasa politisnya dan ditenggarai adanya kepentingan di dalamnya.

Baik di pemerintahan maupun di berbagai lembaga itu bekerja dengan mandat masing-masing.
Karena itu menurut Surya, dilakukan saja imunitas.

Surya mencontohkan, kasus yang saat ini menjadi perhatian publik, yakni kasus UINSU yang mangkrak.
Padahal bila ditelaah, ini kan proyek yang disetujui pusat. Tentunya, agar itu cepat pencairannya harus dilakukan kesepakatan.

Bagi Duren

Istilah bagi duren, batik itu bukanlah asal sebutan saja. Jadi, bila kita melihat banyak kasus proyek yang mangkrak sudah tentu banyak melibatkan para petinggi kita.

“Baik petinggi di pusat,elit partai maupun daerah,” ungkap Surya.

Bahkan, kita pun masih banyak melihat berbagai kasus proyek mangkrak di Sumut begitupun secara nasional.

Menurut Surya, korupsi ini dibuat hanya untuk menghalangi kita untuk membangun dengan cepat dan pesat.
“Tapi, semua terpulang kepada hati nurani para elit negeri ini. Mau dikemanakan sebenarnya negeri dan rakyat ini,” ujar Surya.

Sementara pakar sosial Shohibul Ansory Siregar menyikapi kasus korupsi terjadi di Indonesia disebut extraordinary crime (kejahatan luar biasa hanyalah sebutan pembodohan.

Kata Sohibul, kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan berbagai daerah itu hanya segelintir kasus, yang sebenarnya kasus di pemerintahan dan diberbagai lembaga pemerintahan itu ada di pusat.

Karena semua urusan dan keputusan untuk suatu kebijakan itu berada di pusat.

“Selain itu, korupsi yang terbesar itu bahkan saya menyebutnya dengan penjajahan yang dilakukan berbagai negara yang ada di Indonesia dengan menjajah SDA kita di Indonesia,” tutup Shohibul (clin)

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2