Korupsi Pengadaan Lahan PA Sidikalang, Mantan Kades Divonis 3,5 Tahun Penjara

Korupsi Pengadaan Lahan PA Sidikalang, Mantan Kades Divonis 3,5 Tahun Penjara

  • Bagikan
PERSIDANGAN terdakwa yang digelar di PN Medan, Kamis (21/10). Waspada/Rama Andriawan
PERSIDANGAN terdakwa yang digelar di PN Medan, Kamis (21/10). Waspada/Rama Andriawan

MEDAN (Waspada): Hakim Ketua Bambang Joko Winarno menjatuhkan vonis 3 tahun dan 6 bulan penjara (3,5 tahun) terdakwa Darwin Alboin Kudadiri, mantan Kepala Desa (Kades) Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Dairi.

Terdakwa yang juga kuasa pemilik lahan untuk pembangunan Kantor Pengadilan Agama (PA) Sidikalang, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan lahan tersebut.

“Menghukum terdakwa dengan pidana 3 tahun dan 6 bulan penjara,” kata Hakim Bambang, dalam persidangan di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (21/10).

Terdakwa diyakini terbukti bersalah sebagaiamana diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana­, sebagaimana dakwa primair penuntut umum.

Selain itu, hakim juga menghukum terdakwa dengan pidana denda Rp100 juta subsidair, bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana 3 bulan kurungan.

Menurut hakim, perbuatan terdakwa tersebut terbukti menyuruh atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sedangkan terdakwa lainnya yang berprofesi sebagai panitera, Siti Hadijah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) oleh majelis hakim yang sama divonis 1 tahun dan 4 bulan (16 bulan) penjara dan denda serta subsidair yang sama dengan terdakwa Darwin Alboin Kudadiri.

“Karena dakwaan primair JPU tidak terbukti maka terdakwa Siti Hadijah haruslah dibebaskan. Sebaliknya terdakwa diyakini terbukti bersalah sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum. Terdakwa terbukti bersalah menyetujui dicairkannya dana Rp1,5 miliar untuk pembelian tanah kepada terdakwa Darwin Alboin Kudadiri,” kata hakim.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

“Yakni melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara,” ucap hakim.

Sedangkan hal memberatkan, perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya.

Namun, terdakwa Siti Hadijah tidak dikenakan sanksi pidana tambahan membayar uang pengganti (UP) kerugian keuangan negara.

Sebaliknya terdakwa Darwin Alboin Kudadiri diwajibkan membayar UP kerugian negara sebesar Rp923,3 juta. Dengan ketentuan, setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita kemudian dilelang.

Bila juga tidak mencukupi untuk menutupi kerugian keuangan negara, maka diganti dengan pidana 1 tahun penjara.

Vonis yang dijatuhkan kepada kedua terdakwa lebih ringan dari tuntutan JPU dari Kejari Dairi. Pada persidangan beberapa pekan lalu Darwin Alboin Kudadiri dituntut agar dipidana 4 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsidair 6 buan kurungan berikut membayar UP kerugian keuangan negara Rp923,3 juta subsidair 2 tahun penjara.

Sedangkan terdakwa Siti Hadijah dituntut 4 tahun penjara dengan denda serta subsidair yang sama, tanpa pidana tambahan membayar UP kerugian keuangan negara.

Dalam dakwaan jaksa sebelumnya dijelaskan, Darwin Alboin Kudadiri sebagai kuasa dari Albi Boru Silalahi, pemilik lahan seluas 3.000 M2 di Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi diputuskan sebagai pemenang penawaran pengadaan lahan.

Tertanggal 11 Desember 2012 terdakwa Siti Hadijah selaku KPA melakukan perikatan jual beli dengan terdakwa Darwin Alboin Kudadiri dalam perikatan Jual Beli No 45 Akta Notaris Binahar Hutapea diperbuat sebesar Rp1,5 miliar alias tanah yang dibeli ketika itu dihargai Rp500 ribu per M2.

Selain itu, bertentangan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Hasil audit, terjadi kelebihan pembayaran. (m32).

  • Bagikan