Korban Dugaan Penipuan Surati Mabes Polri

  • Bagikan
ADVOKAT Johansen Simanihuruk SH MH saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya. Waspada/Rama Andriawan
ADVOKAT Johansen Simanihuruk SH MH saat memberikan keterangan kepada wartawan di kantornya. Waspada/Rama Andriawan

MEDAN (Waspada): Kecewa dengan hasil gelar perkara oleh penyidik Polda Sumut, korban dugaan penipuan dan penggelapan jual beli tanah, So Huan, akan menyurati Mabes Polri untuk meminta dilakukan gelar perkara ulang.

So Huan melalui kuasa hukumnya, Johansen Simanihuruk SH MH mengatakan, hasil gelar perkara terkait dugaan penipuan dan penggelapan oleh pasangan suami istri (Pasutri), WA dan LL, terhadap kliennya sudah digelar pada Jumat 26 November 2021. Berdasarkan keterangan lisan yang diperolehnya, bahwa ternyata laporan kliennya tersebut telah dihentikan penyelidikannya.

Karena itu, pihaknya akan menyurati Mabes Polri, sembari menunggu surat resmi pemberitahuan perkembangan penyelidikan dari kepolisian.

“Berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) mengenai hasil gelar perkara hari Jumat lalu, informasi secara lisan ke kami perkara itu sudah dihentikan,” kata Johansen kepada wartawan di kantornya, Senin (6/12) sore.

Karena belum menerima secara resmi surat SP2HP itu, ia belum bisa merinci secara detail alasan pengehentian perkara itu. Namun, Johansen mengatakan salah satu alasan penghentian tersebut karena perbuatan terlapor bukan ranah pidana. “Secara lisan disampaikan bahwa perbuatan para terlapor bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana,” ujarnya.

Menurut Johansen, kliennya selaku pelapor sangat kecewa dengan hasil gelar perkara itu. Sebab, gelar perkara itu dinilai tidak berimbang dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi pelapor.

“Padahal kita berkeyakinan bahwa itu adalah tindak pidana penipuan dan penggelapan. Dimana unsur-unsur penipuan sudah terpenuhi menurut analisa pandangan hukum kita, karena adanya rangkaian kata-kata bohong dan janji palsu yang awalnya akan menyerahkan dua bidang tanah tapi ternyata hanya satu bidang tanah yang diserahkan, dia janji di akhir tahun diserahkan, namun sampai hari ini tanah tidak diserahkan,” sebutnya.

Masih menurutnya, unsur penggelapan para terlapor juga sebenarnya sudah terpenuhi dimana sebelumnya pelapor telah menyerahkan sejumlah uang panjar ke terlapor sebagai bukti keseriusan pembelian tanah itu.

“Bahwa panjar uang Rp50 juta untuk pembelian dua bidang tanah tersebut sampai hari ini masih di tangan terlapor. Untuk itu, kita meminta keadilan lagi dengan menyurati atasan mereka yakni Bareskrim Polri guna dilakukan gelar ulang perkara,” ujarnya.

“Supaya kegiatan penyelidikan ini dapat ditingkatkan ke tahap tingkat penyidikan. Suratnya nanti ke Kabareskrim UP Karo Wasidik Mabes Polri” kata Johansen menambahkan.

Johansen Simanihuruk sebelumnya, sudah berulangkali menyurati Kapolda Sumut untuk mempertanyakan kepastian hukum atas laporan kliennya itu.

Laporan dilayangkan ke Kantor Poldasu sejak tanggal 18 Juli 2021. Pihaknya juga menyerahkan alat bukti surat berupa kwitansi dan juga telah menghadirkan saksi-saksi serta telah dilakukan cek lokasi tanah/lahan di Desa Asahan Mati, Kecamatan Tanjungbalai, Kab. Asahan.

Tak hanya itu penyidik juga telah melakukan konfrontir terhadap pelapor dan terlapor. Sebelumnya juga diketahui, penyelidikan kasus itu ditangani oleh Unit l Subdit-II Harda Bangtah, namun kemudian dilimpahkan ke Unit-V Subdit IV Renakta, sesuai surat SP2HP nomor: B/2073/X/2021/Ditreskrimum tertanggal 28 Oktober 2021 yang diterima So Huan.

Dalam surat itu disebutkan, agar So Huan selaku Pelapor berkoordinasi dengan penyidik Unit-V Subdit-IV Renakta Ditreskrimum Poldasu guna mengetahui proses perkembangan atas laporan.

Melihat kejanggalan tersebut hingga berakhir dihentikannya perkara tersebut, Johansen berharap agar Mabes Polri berkenan melakukan gelar perkara ulang.

“Kami bermohon agar kegiatan penyelidikan, dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan seraya memanggil (menghadirkan) pihak-pihak terkait, dan jika diperkenankan kami akan menghadirkan ahli pidana guna didengar pendapatnya, agar tercipta transparansi, akuntabilitas dan sikap Professionalisme Kepolisian sebagai bagian dari criminal justice system yang dapat diharapkan dapat melakukan good law enforcement dalam mengungkap suatu tindak pidana dan begitu juga terhadap Klien kami selaku Pelapor akan mendapatkan suatu kepastian hukum terhadap perkara ini,” harapnya.

Cek Lokasi

Sebelumnya, tim penyidik Polda Sumut sudah turun ke Tanjungbalai melakukan cek lokasi sengketa serta memeriksa sejumlah saksi, menindak lanjuti laporan korban dugaan penipuan, So Huan.

Pasangan suami istri WA dan LL dilaporkan ke Polda Sumut, atas sangkaan melakukan tindak pidana  penipuan/penggelapan sebagai buntut pengingkaran kesepakatan jual beli dua bidang lahan/tanah status sertifikat hak bmilik (SHM) di Tanjungbalai 2019 lalu.

Laporan korban sesuai dengan  Laporan Polisi Nomor : STTLP/B1160/VII/ 2021/SPKT/Polda Sumut tanggal 18 Juli 2021. Pasal pidana yang disangkakan yaitu pasal 372 dan pasal 378 KUHP. Sebelum dilapor ke polisi, kuasa hukum korban juga sudah melayangkan dua kali somasi yaitu 29 Juni 2021 dan 9 Juli 2021.

Dalam somasi itu disebut, awalnya korban
dengan WA dan LL telah sepakat  melakukan jual beli dan penyerahan  dua bidang tanah lahan yang berdampingan sesuai SHM No 74 seluas  17.187M2  senilai Rp530 juta, dan SHM No 75 seluas 22.812 M2  senilai Rp 720 juta, terletak di Desa Asahan Mati Kec Tanjungbalai Kabupaten Asahan, masing masing atas nama WA.

Untuk pembelian dua bidang tanah itu korban menyerahkan panjar Rp50 juta  sesuai kwitansi (tanda terima) tanggal 1 Juli 2019 ditandatangani WA yang diketahui  Kepala Desa Asahan Mati. Dan sejak diterimanya uang panjar, WA telah mengizinkan  korban melakukan pengerjaan  fisik di atas dua bidang tanah itu seperti, pembersihan lahan dan pembuatan jalan sehingga sudah mengeluarkan
biaya Rp428.530.000.

Tetapi belakangan, kata Johansen, kesepakatan menjual dan menyerahkan dua bidang lahan itu tidak dilaksanakan WA, karena hanya menyerahkan dan mau menjual  satu bidang lahan sesuai SHM No 74, sedangkan lahan sesuai SHM No 75 tidak diserahkan, meskipun merupakan bagian dari kesepakatan  bersama dari awal.(m32).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *