Komisi 9 DPR RI Soroti Permasalah Klaim Pembayaran Covid-19 Di Sumut

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Kunjungan Kerja ( Kunker) Wakil Kepala Komisi 9 DPR RI Ansory Siregar beserta rombongan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyoroti permasalahan mengenai pengawasan klaim pembayaran Covid-19 di Rumah Sakit yang ada di Sumut.

Selain Ansory sejumlah pejabat dari pemerintahan pusat juga turut hadir diantaranya Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan Dr H.M Subuh, Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan Kalsum Komariyani, Anggota Pusat perencanaan dan SDM Kesehatan Pusat Irmansyah dan Sub koordinator Substansi Perencanaan pusat pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Nelly dan sejumlah anggota DPR RI lainnya.

Kunjungan kerja ini menurutnya bukan hanya dilakukan di Provinsi Sumatera Utara namun juga dilakukan di beberapa Provinsi Indonesia lainnya.

“Jadi selama ini kami banyak menerima aduan terkait anggaran dana Covid-19 terutama di Sumut itu di RS GL Tobing ada klaim dispute dana Covid-19 tinggi maka dari itu kita akan mengecek ini seperti apa,” katanya pada wartawan usai melakukan rapat di Dinkes Sumut, Selasa (16/11).

Datangnya pihaknya ke Sumut ini sekali lagi ditekankan oleh Ansory untuk mengawasi klaim Covid-19. “Dari hasil rapat itu akan kita bahas lagi nanti di Komisi 9. Akan kita dorong untuk segera diselesaikan di pusat. Saya kira disini tidak ada yang terlalu dalam sekali. Hanya ringan saja dan akan kita sampaikan nanti,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Ismail Lubis mengatakan Ia berjanji akan melakukan percepatan terkait masalah tersebut.

“Kita akan fokuskan untuk permasalahan ini. Berikan saya waktu akan saya selesaikan dengan cepat,” sebutnya.

Sebelumnya, RS GL Tobing yang berada di Kabupaten Deli Serdang memiliki klaim dispute tertinggi. Klaim dispute adalah ketidaksepakatan antara BPJS kesehatan dengan fasilitas kesehatan yang di klaim berdasarkan berita acara dan pengajuan klaim dengan tiga jenis yakni dispute, Koding dan Medis.

Menurut Novi terjadinya klaim dispute Covid-19 tinggi tersebut lantaran pihaknya mengalami keterlambatan surat perintah tugas dalam mengklaim biaya Covid- 19 yang dikeluarkan RS dari Dinas Kesehatan Sumut.

” Sebenarnya kalau kita itu gak masalah Kali karena memang kami keterlambat mendapat surat perintah tugas dari Dinkes Sumut untuk mengklaim biaya Covid-19 yang dikeluarkan pada Desember,” tuturnya pada wartawan.

Dijelaskan Novi bahwa pihaknya baru mendapat kabar pengklaiman pada bulan Desember Sehingga Pada Bulan Januari 2021 Baru bisa di proses.

“Kami dapat kabar itu di bulan Desember, jadi kita baru bisa mulai pengklaiman di Januari 2021. Makanya kenapa tinggi karena proses belajar itu gak mudah dan gak secepat itu,” bebernya.

Novi juga mengatakan pada dasarnya semua pengklaiman sama saja, hanya saja data dan dokumen pada saat konfirmasi pasien Covid-19 tinggi yang buat pihaknya lambat.

“Memang sih agak sama dengan klaim yang lain tapi data-data dan dokumennya berbeda. Itu sih yang kita buat agak sulit sebenarnya karena tegang waktu kita sama diberikan dengan rumah sakit lain padahal kami baru mulai Awal Januari 2021,” jelasnya.

Untuk itu ia berharap agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar segera diturunkan dana pengklaiman tersebut untuk keberlangsungan kehidupan rumah sakit kedepan.

” Ini kareja saya mewakili rumah sakit lain jadi saya berharap dana klaim segera diturunkan dan BPJS segera meng acc dokumentasi pengklaiman dengan mudah,” tukasnya seraya berkata seminggu belakangan ini sudah tidak ada lagi pasien Covid-19 di RS GL Tobing. (cbud)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *