KMS Nilai Walikota Tak Selaras Terkait Keberadaan Lapangan Merdeka

KMS Nilai Walikota Tak Selaras Terkait Keberadaan Lapangan Merdeka

  • Bagikan

MEDAN (Waspada): Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Medan Sumatera Utara menilai sikap Walikota Medan Bobby Nasution, tidak selaras terhadap nasib Lapangan Merdeka pasca PN Medan mengabulkan gugatan warga yang meminta Lapangan Merdeka Medan dijadikan cagar budaya.

Hal tersebut disampaikan Dr Redyanto Sidi SH MH, selaku kuasa hukum KMS saat dimintai tanggapannya terkait pernyataan Walikota Medan Bobby Nasution, yang berkomitmen melestarikan Lapangan Merdeka saat menerima kunjungan perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP), Sabtu (23/10).

Sebab menurut Redyanto, saat ini Walikota Medan masih melakukan upaya banding atas putusan hakim PN Medan 14 Juli 2021 lalu. Karena itu, pernyataan walikota tersebut justru dinilai bertolak belakang.

“Kita menilai apa yang terjadi, khususnya upaya banding yang dilakukan dengan apa yang diucapkan walikota ini tidak sinkron, jadi sebenarnya banding Pemko Medan itu untuk siapa kalau dia justru menyatakan statemen mendukung Lapangan Merdeka,” kata Redyanto kepada Waspada, Senin (25/10).

Seharusnya, kata Redyanto, bila memang Pemko Medan sedari awal mendukung pelestarian Lapangan Merdeka, yang dilakukan adalah membuat kebijakan agar Lapangan Merdeka segera dijadikan cagar budaya.

“Bukan banding, dia (walikota) paling tidak harus mengeluarkan dulu kebijakan regulasi setingkat walikota yang judulnya itu menetapkan Lapangan Merdeka jadi cagar budaya. Jadi kalau ada dua perbedaan antara pernyataan dan perbuatan, saya pikir pemko atau Walikota Medan harus mencek apakah banding itu atas seizin dia (walikota) atau tidak. Ini harus kita pertanyakan,”ujarnya.

Sebab, kata Redyanto,  sepengetahuannya yang mengajukan akta banding di PN Medan adalah Kasubag Hukum Pemko Medan. “Ini yang harus dicek apakah udah seizin walikota atau belum karena walikota kan justru mendukung keberadaan Lapangan Merdeka. Perlu dituntaskan ini,”pungkasnya.

“Kalau memang memerdekakan Lapangan Merdeka harus direalisasikan secara yuridis dan wujud pertama sebagai bentuk keseriusan adalah mematuhi putusan pengadilan dan mencabut banding. Mari kita sama-sama hormati putusan pengadilan, sebab sampai sekarang status bandingnya belum dicabut,” sambungnya.

Ia menambahkan, perwakilan KSP bukan hanya datang bertemu dengan Walikota Medan, tetapi  juga sudah bertemu dengan KMS, dan meninjau Lapangan Merdeka.

“Pada pertemuan dengan KSP, mereka meninjau fisik dari Lapangan Merdeka sesuai dengan surat dari koalisi masyarakat sipil dan terdapat fakta pada pertemuan itu memang mereka juga prihatin dengan kondisi Lapangan Merdeka saat ini,” ujarnya.

Sebelumnya, majelis hakim PN Medan diketuai Dominggus Silaban,  mengabulkan gugatan terkait penetapan Lapangan Merdeka sebagai cagar budaya, yang dilayangkan Koalisi Masyarakat Sipil Medan-Sumatera Utara (KMS MSU) Peduli Lapangan Merdeka terhadap Walikota Medan.

Hasil putusan gugatan tersebut disampaikan lewat sistem e-court atau pemberitahuan perkara lewat sistem online yang diterima para pihak pada 14 Juli 2021.

Salah satu bunyi putusan gugatan itu, menyatakan, tindakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad). Kemudian, tergugat juga diperintahkan untuk menerbitkan Penetapan Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai
Cagar Budaya melalui,  Peraturan Walikota Medan yang menetapkan secara tegas Tanah Lapang Merdeka Medan, sebagai Cagar Budaya (CB).

Dalam gugatan itu, LBH Humaniora diamanahkan oleh KMS MSU Peduli Lapangan Merdeka, yang dikoordinatori Prof. Usman Pelly, untuk melayangkan citizen lawsuit tersebut ke PN Medan pada November 2020 lalu.

Gugatan itu dilayangkan  karena KM MSU peduli terhadap Lapangan Merdeka Medan dan merasa dirugikan atas pembiaran dan tidak ditetapkannya status sebagai cagar budaya yang menyebabkan Lapangan Merdeka rentan dialihfungsikan.

Sementara Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2021 s/d 2031, DPRD Medan,  Dedy Akhsyari Nasution, mengatakan pihaknya mendukung Lapangan Merdeka jadi cagar budaya karena harus dipertahankan lapangannya dan pohon trambesi hingga tidak sampai alihfungsi.

“Kita dukung jadi cagar budaya, kalau soal gugatan banding itu Pemko yang lebih tahu apa permasalahan yang ada khususnya ke pihak tiga yang habis kontrak 2021. Tapi sejauh ini niatan Pemko untuk jadikan cagar budaya sudah dituangkan dalam Ranperda RTRW dan ini tinggal masalah waktu saja. Bahkan Pemprov juga akan membantu pembiayaan revitalisasi lapangan merdeka Rp 100 miliar,” tuturnya. (m32/h01).

Waspada/ist
Perwakilan KSP bersama koalisi masyarakat sipil saat meninjau Lapangan Merdeka, Sabtu (23/10).

  • Bagikan