MEDAN (Waspada): Musyawarah Daerah (Musda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara (Sumut) di Hotel Grand Inna, Kota Medan, Senin, 19 Juni 2023 lalu yang berjalan aman dan kondusif.
Namun pasca Musda terkesan adanya dugaan pemaksaan dan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Pasalnya, Aulia Andri terkesan “merampok” suara hasil Musda JMSI Sumut yang didukung oleh 3 (tiga) Pengcab diantaranya, Pengcab Siantar Simalungun, Pengcab Batubara dan Pengcab Kota Medan yang diduga dilegalkan Ketua Umum (Ketum) JMSI Teguh Santosa.
Demikian dikatakan Ketua Pengcab JMSI Kota Medan Lilik Riady Dalimunthe kepada wartawan di Medan, Sabtu (8/7/2023).
Menurut Riady, Ketum JMSI Teguh Santosa terkesan paksakan kehendaknya memilih Aulia Andri sebagai Plt Ketua Pengda JMSI Sumut. Jelas ini melanggar konstitusi organisasi JMSI.
Bahkan Teguh Santosa pada penyelenggaraan Musda Pengda JMSI Sumut yang mengagendakan memilih Ketua Pengda JMSI Sumut periode 2023-2027 tidak mengakomodir hasil Musda yang dibawa oleh pimpinan sidang dari DPP JMSI, M. Rasyid ke DPP JMSI. Tentunya ini merupakan preseden buruk bagi organisasi JMSI.
Ironisnya, sebelumnya Ketua Umum JMSI telah mengarahkan Aulia Andri sebagai Ketua Pengcab JMSI Sumut dan Chairum Lubis, SH sebagai Sekretaris. Namun Aulia Andri menolak Chairum Lubis sebagai sekretaris. Dan ini, sebenarnya Aulia Andri telah menentang arahan Ketua Umum JMSI Pusat.
Dikatakan Lilik, seharusnya, Ketum JMSI Pusat mengakomodir hasil Musda tersebut agar mengukuhkan kepengurusan Pengda JMSI Sumut dan bukan sebaliknya bertindak tidak profesional dengan memperpanjang jabatan Plt JMSI Sumut kepada Aulia Andri selama 6 bulan.
Bahkan jabatan Plt Aulia Andri diperpanjang dan memperluas kewenangan dengan menggonta ganti Pengda JMSI Sumut dimana, salah satu persyaratan sesuai AD/ART menjadi ketua Pengda JMSI Sumut adalah, pemilik media juga pengurus Pengda JMSI Sumut.
“Tentunya, tindakan Ketum JMSI Pusat, Teguh Santosa telah mencoreng citra organisasi JMSI,” ujar Lilik.
Lilik menilai organisasi JMSI ini abal-abal dan tidak kompeten. “Kita akan sampaikan kepada Dewan Pers agar mencabut keanggotaan JMSI sebagai konstituen.
Perlu diketahui, pelaksanaan Musda yang dilaksanakan pada 19 Juni 2023 lalu berjalan lancar dan kondusif. Serta semua tatib telah disetujuhi oleh peserta rapat.
Namun sangat disayangkan, peserta rapat dari utusan Pengurus Pusat berinisial F berupaya menggagalkan rapat dengan pimpinan sidang untuk mempertanyakan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Daerah yang lama.
Padahal, seharusnya hal itu merupakan tugas dari Plt Ketua untuk menyiapkannya sebelum Musda dilaksanakan. Bukan di saat Tatib sudah semua disetujui dan bukan di saat pelaksanaan sudah sampai pada pemilihan calon ketua.
Dan juga perlu diketahui, yang namanya Aulia Andri meninggalkan persidangan, sebelum persidangan selesai. Dan Pimpinan Sidang menyatakan Musda berjalan sukses dan lancar, serta menerima surat dukungan dari 3 Pengcab untuk Chairum Lubis SH sebagai Ketua Pengda JMSI Sumut.
Untuk Pembenahan
Aulia Andri yang dikonfirmasi Sabtu (8/7), menyebutkan, penunjukan dirinya sebagai Plt. Ketua Pengda JMSI Sumut itu merupakan lanjutan dari proses pembenahan yang sedang dilakukan menyusul “kekisruhan” di lingkungan JMSI Sumut yang dipicu oleh tindakan Ketua Pengda JMSI Sumut sebelumnya, Riyanto Aghly, yang melantik pengurus cabang tanpa mengindahkan aturan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Sebagai Plt. Ketua JMSI Sumut Aulia Andri diamanatkan untuk memimpin pembenahan Pengda JMSI Sumut melalui Musyawarah Daerah yang bertujuan untuk melengkapi dan menyempurnakan Kepengurusan JMSI Sumut. Musda diselenggarakan pada hari Senin, 19 Juni 2023.
“Termasuk di dalamnya untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pengda JMSI Sumut sebelumnya yang telah memicu kekisruhan, dan merusak nama baik organisasi,” ujar Ketua Bidang Kesekretariatan JMSI Ari Rahman.
“Tapi ternyata pengurus JMSI Sumut lainnya, yang tidak menerima manuver Sdr. Anto Genk selama ini, malah menggunakan Musda untuk mengobok-obok pembenahan yang tengah dilakukan. Mereka menjadikan Musda sekadar alat untuk merebut apa yang barangkali mereka anggap sebagai kekuasaan. Mereka tidak mau mengevaluasi kekisruhan di JMSI Sumut selama ini. Ini kan tidak benar,” ujar Ari Rahman lagi.
Musda pun akhirnya deadlock dan Pimpinan Musda menyerahkan hasil Musda ke Pengurus Pusat.
Di dalam SK No. 90 disebutkan bahwa Pengurus Pusat JMSI menimbang keputusan akhir Pimpinan Musda JMSI Sumut yang menyerahkan hasil Musda kepada Pengurus Pusat JMSI karena ketidaksamaan pemahaman di kalangan peserta Musda dan anggota JMSI Sumut mengenai penyempurnaan organisasi.
Pengurus Pusat JMSI mencatat bahwa Plt. Ketua Pengda JMSI Sumut dan Panitia Musda memahami maksud dari pelaksanaan Musda untuk melengkapi dan/atau menyempurnakan Kepengurusan Daerah JMSI Sumut, termasuk mengevaluasi jalannya Kepengurusan Daerah JMSI Sumut dan membenahi masalah yang ditinggalkan Pengda JMSI Sumut sebelumnya.
Pengurus Pusat juga mencatat bahwa langkah Pimpinan Musda JMSI Sumut menyerahkan keputusan Musda kepada Pengurus Pusat atas persetujuan dari peserta Musda JMSI Sumut.
Pengurus Pusat juga menerima laporan tidak resmi dari pihak yang memaksakan pemilihan ketua JMSI Sumut dan Plt. Ketua Pengda JMSI Sumut serta Panitia Musda, dan tentu saya laporan unsur Pengurus Pusat JMSI yang hadir dalam Musda JMSI Sumut.
Kewenangan Ditambah
Selain memperpanjang masa tugas, Pengurus Pusat JMSI juga menambah kewenangan Aulia Andri sebagai Plt. Ketua JMSI Sumut.
Pada poin berikutnya disebutkan, Pengurus Pusat JMSI memberikan kewenangan kepada Plt. Ketua Pengda JMSI Sumut untuk membenahi organisasi termasuk melakukan pendataan ulang anggota JMSI di Sumatera Utara dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi.
Pengurus Pusat juga memberikan kewenangan kepada Plt. Ketua Pengda JMSI Sumut untuk menyusun dan melantik Pengurus Cabang JMSI di Provinsi Sumatera Utara dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi. Kewenangan ini diberikan demi menghindarkan kevakuman pengembangan organisasi di Provinsi Sumatera Utara.
Bagian penting lainnya dalam SK No. 90 itu adalah, Pengurus Pusat JMSI kembali menugaskan Plt. Ketua Pengda JMSI Sumut menyelenggarakan Musyawarah JMSI Sumut secepatnya setelah menerima SK No. 90, atau selambat-lambatnya pada akhir masa tugas. (tim)
Teks
Lilik Riady bersama anggota JMSI Sumut foto bersama usai musda beberapa waktu lalu. Waspada/Ist