Waspada
Waspada » KIPI: Vaksinasi Pekerja Publik Miliki Alasan Kuat
Medan

KIPI: Vaksinasi Pekerja Publik Miliki Alasan Kuat

MEDAN (Waspada): Vaksinasi COVID-19 tahap kedua untuk pekerja publik telah dimulai 17 Februari 2021 dan diharapkan selesai pada Mei mendatang. Kelompok masyarakat ini masuk dalam prioritas vaksinasi tahap kedua lantaran, termasuk kelompok yang memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi, sehingga sangat rentan terpapar virus Corona.

Menurut Ketua Komisi Nasional KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), Prof Hindra Irawan Satari, prioritas pada pekerja publik memiliki alasan kuat.

“Apabila mereka terlindungi lewat vaksinasi, maka laju penyebaran virus dapat diturunkan, sekaligus mengurangi beban rumah sakit serta membantu tenaga kesehatan,” ujar Hindra yang akrab dipanggil Hinki.

Di program vaksinasi tahap kedua, pemerintah memprioritaskan vaksinasi untuk pedagang karena mereka paling sering berinteraksi dengan konsumen.

Selain itu, TNI dan Polri, guru juga mendapat vaksin. Ini tujuannya guru agar membantu murid-murid yang tidak dapat belajar online/virtual dapat segera melakukan proses belajar dan mengajar secara tatap muka.

Kelompok lain yang menjadi prioritas berikutnya, adalah TNI, Polri, serta kelompok pekerja keamanan.

Mereka dianggap berperan penting dalam membantu meningatkan proses tracing (penelusuran kontak) sehingga dapat menentukan langkah yang diperlukan sejak dini untuk menurunkan laju penyebaran virus.

Kelompok lainnya adalah pekerja transportasi publik terdiri dari antara lain pekerja tiket dan masinis kereta api, supir dan kernet bus, pekerja bandara, pilot, pramugari, pekerja pelabuhan, supir taksi, dan juga ojek online.

Dikutip dari laman Satgas Penanganan COVID-19,tahap awal vaksinasi bagi pekerja publik dilakukan kepada pedagang pasar di Pasar Tanah Abang, jakarta Pusat, Rabu (17/2).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ikut memantau pelaksanaan vaksinasi di situ. Vaksinasi bagi pedagang pasar ini melalui dua tahap. Pada tahap pertama (17-21 Februari 2021), sebanyak 9.729 pedagang yang divaksin. Sedangkan tahap kedua sebanyak 2.267 pedagang disuntik vaksin pada 22-24 Februari.

Totalnya 11.996 orang dalam 6 hari. Sedangkan khusus di DKI Jakarta tercatat 55.000 pedagang yang akan divaksinasi.

Mengingat besarnya target vaksinasi tahap kedua, pemerintah akan melakukan vaksinasi secara bertahap, dimulai pada tujuh provinsi di Jawa dan Bali (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa

Timur dan Bali) juga merupakan zona merah dengan jumlah pasien dan tingkat penyebaran tertinggi di Indonesia.

Mayoritas kasus Covid-19, yaitu sekitar 70%, berada pada tujuh provinsi ini. Sedangkan sisa 30% lainnya akan dibagikan ke provinsi lain.

Efikasi

Menanggapi lansia di atas 60 tahun yang juga mendapatkan hak untuk vaksinasi Covid-19 padahal sebelumnya tidak dimasukkan kriteria yang layak mendapat vaksin, Prof Hinki mengatakan data keamanan dan efikasi bagi lansia sudah disampaikan oleh produsen kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Atas dasar inilah, BPOM segera menerbitkan surat izin penggunaan darurat ( EUA) untuk lansia.

Sebelumnya hasil penelitian itu belum selesai diolah, sehingga EUA belum diberikan,” ujarnya.

Selain itu, pakar imunisasi ini menambahkan, data dari Amerika Serikat memperlihatkan adanya penurunan jumlah Covid-19 setelah dilakukannya vaksinasi secara nasional. “Pemerintah telah melakukan upaya yang terbaik, tinggal dukungan dari masyarakat dan media,” bebernya.

Menanggapi tentang laju perkembangan virus di Indonesia, serta apakah vaksinasi mampu mengejar pertumbuhan virus, menurut Prof Hinki hal itu bergantung kepada bergantung kepada respons positif dari masyarakat dan media.

“Lebih banyak yang divaksinasi dan lebih konsisten melakukan 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi), maka lebih besar kemungkinan untuk berhasil, karena ini merupakan upaya bersama, bukan upaya sekelompok masyarakat atau hanya mengandalkan pemerintah saja,” jelasnya.

Prof Hinki menambahkan, media serta masyarakat harus mendukung segala panduan yang berwenang, serta menghindari berita yang hoaks dan mengelisahkan. Agar pandemi bisa diselesaikan, semua pihak perlu menerapkan praktik 3T (testing, tracing, treatment), 3M (mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker), imunisasi dan taat pada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sejenisnya.(m12)

 

Berita Terkait

Memuat....
UA-144743578-2